149 Perusahaan di Sumut Antre Pasokan Listrik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 140 perusahaan lama, baru, maupun calon investor di Sumatera Utara, masih antre untuk memperoleh pasokan listrik yang memadai dari PLN, untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Antrean terjadi karena PLN di Sumut masih krisis daya listrik, di tengah potensi yang besar dalam sumber daya alam dan letak geografis.

“Krisis listrik dan gas di Sumut sudah saya beberkan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat, dalam rapat nasional di Jakarta, awal pekan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut, Purnama Dewi, di Medan, Kamis.

Purnama tidak merinci jumlah arus yang dibutuhkan dan nama 140-an perusahaan yang antrean listrik di Sumut itu. Namun dia menyebutkan, perusahaan lama dan baru membutuhkan listrik untuk penambahan kapasitas pabrik, sementara calon investor tentunya untuk kepentingan operasional pabriknya.

“Yang pasti krisis listrik dan gas menghambat investasi di Sumut. Padahal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya cukup bagus termasuk letak Sumut yang strategis dekat Selat Malaka,” katanya.

Purnama mengakui, bahwa krisis listrik di Sumut dengan defisit sekitar 450 MW dari kebutuhan sekitar 1.700 MW, sebenarnya bisa dijadikan penarik investor, dengan menawarkan investasi di sektor pembangkit listrik.

Namun langkah itu terhambat karena nyatanya banyak izin prinsip yang sudah dikeluarkan Kementerian ESDM ke perusahaan sehingga sejumlah daerah untuk pembangkit itu sudah dikuasai perusahaan pemegang izin.

“Yang merisaukan, nyatanya hingga dewasa ini perusahaan pemegang izin prinsip itu tidak kunjung melakukan investasi apalagi beroperasi.Kasus itu juga sudah saya kemukakan dalam rapat yang juga dihadiri beberapa menteri termasuk kehadiran Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang memberikan pengarahan,” katanya.

Dia menilai, Pemerintah harusnya meninjau kembali izin prinsip yang diberikan ke pengusaha yang belum juga berinvestasi tersebut.

“Mungkin izin prinsip itu bisa ditawarkan ke pengusaha yang serius,” katanya.

Menurut dia, kalau krisis gas dan listrik bisa diatasi, maka realisasi investasi di Sumut bisa lebih besar dari dewasa ini yang sebesar Rp10,83 triliun.

Pada tahun ini, BPMP Sumut menargetkan bisa meraih investasi sebesar Rp11 triliun dari target penetapan BKPM yang hanya Rp7,9 triliun.

Ketua Kadin Sumut, Ivan iskandar Batubara menyebutkan, memang sudah perlu mengkaji izin-izin perusahaan pembangkit yang tidak kunjung dilaksanakan termasuk membantu permasalahan di lapangan yang menghambat calon investor melakukan investasi.

“Krisis listrik dan termasuk gas harus diselesaikan.Bukan saja untuk kepentingan masyarakat dan pengusaha tetapi juga untuk bisa unggul dalam persaingan yang ketat di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” katanya. (ant/mea)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 140 perusahaan lama, baru, maupun calon investor di Sumatera Utara, masih antre untuk memperoleh pasokan listrik yang memadai dari PLN, untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Antrean terjadi karena PLN di Sumut masih krisis daya listrik, di tengah potensi yang besar dalam sumber daya alam dan letak geografis.

“Krisis listrik dan gas di Sumut sudah saya beberkan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat, dalam rapat nasional di Jakarta, awal pekan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut, Purnama Dewi, di Medan, Kamis.

Purnama tidak merinci jumlah arus yang dibutuhkan dan nama 140-an perusahaan yang antrean listrik di Sumut itu. Namun dia menyebutkan, perusahaan lama dan baru membutuhkan listrik untuk penambahan kapasitas pabrik, sementara calon investor tentunya untuk kepentingan operasional pabriknya.

“Yang pasti krisis listrik dan gas menghambat investasi di Sumut. Padahal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya cukup bagus termasuk letak Sumut yang strategis dekat Selat Malaka,” katanya.

Purnama mengakui, bahwa krisis listrik di Sumut dengan defisit sekitar 450 MW dari kebutuhan sekitar 1.700 MW, sebenarnya bisa dijadikan penarik investor, dengan menawarkan investasi di sektor pembangkit listrik.

Namun langkah itu terhambat karena nyatanya banyak izin prinsip yang sudah dikeluarkan Kementerian ESDM ke perusahaan sehingga sejumlah daerah untuk pembangkit itu sudah dikuasai perusahaan pemegang izin.

“Yang merisaukan, nyatanya hingga dewasa ini perusahaan pemegang izin prinsip itu tidak kunjung melakukan investasi apalagi beroperasi.Kasus itu juga sudah saya kemukakan dalam rapat yang juga dihadiri beberapa menteri termasuk kehadiran Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang memberikan pengarahan,” katanya.

Dia menilai, Pemerintah harusnya meninjau kembali izin prinsip yang diberikan ke pengusaha yang belum juga berinvestasi tersebut.

“Mungkin izin prinsip itu bisa ditawarkan ke pengusaha yang serius,” katanya.

Menurut dia, kalau krisis gas dan listrik bisa diatasi, maka realisasi investasi di Sumut bisa lebih besar dari dewasa ini yang sebesar Rp10,83 triliun.

Pada tahun ini, BPMP Sumut menargetkan bisa meraih investasi sebesar Rp11 triliun dari target penetapan BKPM yang hanya Rp7,9 triliun.

Ketua Kadin Sumut, Ivan iskandar Batubara menyebutkan, memang sudah perlu mengkaji izin-izin perusahaan pembangkit yang tidak kunjung dilaksanakan termasuk membantu permasalahan di lapangan yang menghambat calon investor melakukan investasi.

“Krisis listrik dan termasuk gas harus diselesaikan.Bukan saja untuk kepentingan masyarakat dan pengusaha tetapi juga untuk bisa unggul dalam persaingan yang ketat di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” katanya. (ant/mea)