JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kemarin, PT PLN (Persero) harus menghadapi ‘serangan’ dua hal yang saling terkait, yakni soal bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait keuangan dan utang PLN, serta soal sinyal bakal dijualnya PLN ke pihak swasta karena merugi.
Semuanya berawal dari bocornya surat Menkeu bernomor S-781/MK.08/2017 dan ditandatangani Sri Mulyani. Surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno itu menyebutkan adanya risiko gagal bayar utang PT PLN (Persero).
Surat itu juga menjelaskan mengenai
perkembangan risiko keuangan negara
atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.
Ada lima poin yang disampaikan Sri Mulyani. Kelima poin tersebut antara lain menyebutkan, dari sisi keuangan, PLN terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi
untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman, yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.
Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan waiver kepada lender PT PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan convenant PT PLN dalam perjanjian pinjaman, untuk menghindari cross default atas pinjaman PT PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah.
Kemudian, tulis Menkeu, berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PT PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang.
Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PT PLN.
Bocornya surat inipun kemudian menimbulkan spekulasi yang menyebutkan, PLN akan dijual. Ini berawal dari pernyataan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Pandjaitan yang menyoal dominasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam
ekonomi dalam negeri.
Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar.
Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.
Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Wido-
do (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.
Meski Luhut tidak merinci BUMN apa saja yang menurutnya akan dijual, namun spekulasi di kalangan tertentu salah satunya mengarah ke PLN.
Terkait merebaknya isu tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir pun
membantah. “Nggak benar itu (dijual),” ujarnya Rabu kemarin.
Begitu juga dalam menyikapi surat Menkeu yang menyebut PLN bakal gagal bayar utang. Ia menegaskan, kondisi keuangan
PLN sangat sehat. Arus kas perseroan Rp63
Triliun. Omsetnya sekitar Rp300 triliun. Dan
aset Rp 1.300 triliun.
“Ekuitas kita Rp890 triliun. Sekarang kita
bisa melakukan pinjaman Rp2.000 triliun
kalau mau. Saya kaget kok panik gara-gara
surat itu. Jadi tidak ada apa-apa sama sekali. Posisi cash kita kuat. kita tidak pernah gagal bayar,” ungkap Sofyan.
Sedangkan investasi dalam 3 tahun Rp150
triliun, menurut Sofyan Basir, sebagian besar dibayar sendiri. “Itulah sehatnya PLN,”
terangnya.
Laba PLN ditargetkan mencapai Rp6-7
triliun tahun ini, dengan sudah menghitung
potensial lost karena tidak ada kenaikan tarif listrik, yakni sekitar sekitar Rp 8 triliun. “Kita
cukup capek lah bekerja mempertahankan
tarif tak naik selama 2 tahun ini, demi ke-
masalahatan masyarakat,” imbuhnya.
Dia menambahkan, dari utang tersebut
sebesar Rp 100 triliun dari bank lokal, sisanya asing. Sementara dari Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia (World Bank/WB) itu utangnya hanya sekitar US$ 1,1 miliar.
Pada kesempatan yang sama Jonan menambahkan, kinerja keuangan PLN tidak
perlu dikhawatirkan. Apalagi dengan sosok Sofyan Basir yang sebelumnya adalah bankir. “Dirut PLN orang bank, jadi menurut saya PLN di bawah dia sudah oke,” kata Jonan.
Terpisah, Anggota DPR RI dari Komisi VI
Abdul Wachid, prihatin dengan merebaknya spekulasi PLN bakal dijual. Menurutnya,
BUMN yang mempunyai peran strategis
tersebut jangan sampai dijual. “Saya tidak
setuju kalau PLN dijual. BUMN yang lain-
pun seperti itu. Hanya misalnya tidak menguntungkan, dijual. Itu kan tidak benar,”
ujarnya kemarin malam.
Lebih lanjut Wachid belum mengomentari soal surat Kemenkeu kepada Menteri ESDM dan PLN. Namun menurutnya proyek 35 ribu MW itu juga hal yang sulit tercapai. “Proyek 35 ribu MW itukan sepertinya PLN akan sulit memenuhinya,” tegasnya.
Wachid menambahkan, pihaknya yang bertugas mengawasi BUMN, saat ini kesulitan menjalankan fungsinya. “Sampai saat ini ,’kan Menteri BUMN tidak pernah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR. Jadi
bagaimana kami dapat mengawasi kinerja
BUMN-BUMN,” pungkasnya. (dai/jpg)
