JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu, kepada wartawan di Jakarta Minggu (30/7) secara tegas menyatakan fraksinya menolak APBN-Perubahan (APBN-P) 2017 yang diajukan pemerintah namun telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan sembilan fraksi lain di DPR-RI.
Gus mengatakan, banyak sekali alasan Gerindra menolak APBN Perubahan yang bermasalah tersebut. “Terutama karena penetapan asumsi makroekonominya dilakukan sepihak oleh pemerintah dan disetujui begitu saja oleh Banggar di DPR,” ungkapnya.
Jika melihat hasil APBN Perubahan 2017 terlihat di antaranya pertumbuhan ekonomi disepakati berada di kisaran 5,2 persen, inflasi year on year 4,3 persen, nilai tukar rupiah Rp13.400, hingga tingkat bunga SPN 3 bulan 5,2 persen. Pendapatan negara juga disepakati senilai Rp1.736,06 triliun dengan mengandalkan penerimaan di sektor perpajakan non migas senilai Rp1.430,9 triliun.
Gus Irawan Pasaribu mengatakan penetapan dan pengesahan APBN Perubahan 2017 itu melanggar konstitusi. “Banyak asumsi makro dan penentuan alokasi belanja yang tidak berdasarkan persetujuan DPR. Salah satunya adalah penetapan harga minyak mentah yang ditetapkan menjadi 48 dolar AS. Itu bukan atas persetujuan dewan,” tuturnya.
Kemudian hal kedua adalah soal alokasi subsidi listrik yang sudah ditentukan Banggar menjadi Rp45 triliun pun bukan atas kesepakatan dengan DPR. “Jadi kalau dibuat APBN tapi tidak melalui persetujuan dewan itu inkonstitusional,” jelasnya.
Menurut dia, dulu saat pertamakali (2016,Red) diangkat menjadi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah pernah melakukan pemotongan anggaran di APBN Perubahan. “Sebenarnya saat itu dia sudah melanggar Undang-undang, melanggar konstitusi. Tapi akhirnya dewan membiarkan karena menganggap apa yang dilakukannya adalah rasional,” ujarnya.
Tapi kali ini kebijakan yang dilakukan Sri Mulyani dan pemerintah sudah tidak rasional lagi. “Menkeu irrasional dan menetapkan sendiri APBN perubahan di luar akal sehat. Yang membuat saya ikut menilai bahwa Menkeu tidak rasional adalah ketika asumsi pertumbuhan ekonomi dibuat tinggi dalam APBN-Perubahan, kemudian penetapan pajak pun digenjot sebesar-besarnya,” kata dia.
Lalu hal lain yang disoroti fraksinya dalam APBN Perubahan 2017 adalah ketika pemerintah mengajukan rencana belanja negara yang disampaikan lewat outlook adalah Rp2.111,4 triliun, pemerintah malah mengajukan outlook RAPBNP 2017 menjadi Rp 2.077,0 triliun.
“Baru kali ini dalam sejarah, pemerintah mengajukan rencana belanja negara namun pemerintah sendiri tak yakin dengan yang diajukan,” kata katanya.
Belanja negara dalam outlook RAPBNP 2017 turun Rp3,5 triliun menjadi sebesar Rp 2.077,0 triliun dari target APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun. Meskipun belanja negara turun, tetap saja terjadi pelebaran defisit Rp32,7 triliun menjadi sebesar Rp362,9 triliun atau sebesar 2,67 PDB dari target defisit APBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen PDB, jelasnya.
Melihat kondisi itu, lanjut Gus, pemerintah tidak yakin dalam pengajuan belanja negera karena ada penurunan Rp3,5 triliun dari yang dikaji dalam outlook. “Bagaimana mungkin RAPBN 2017 bisa dibuat pemerintah sementera mereka sendiri tidak yakin dengan keputusannya,” kata dia.
Menurut Gus, penerimaan perpajakan yang dibuat dengan asumsi 85 persen dari total penerimaan negara harus dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan target lebih baik dari sebelumnya.
“Ini pemerintah kita lihat memang hanya mengandalkan satu sumber utama penerimaan yaitu dari pajak. Kalau nanti mereka menganggap masih kurang akan ditambal dari utang. Itu fenomena yang kita hadapi sejak tiga tahun terakhir,” ucap Gus Irawan yang juga ketua DPD Gerindra Sumut ini. (rel/ila/ram)
