MEDAN-Tim penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren, meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari perkara dugaan korupsi proyek penataan Waterfront City Pangururan dan Menara Tele Samosir. Mereka beralasan pekerjaan proyek telah rampung, diserahterimakan, serta tidak ditemukan kekurangan mutu dan volume berdasarkan audit BPK dan BPKP.
Permohonan tersebut disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) pada persidangan di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (6/11/2026).
Penasihat hukum Enda, Philipus H Sitepu, Donny P Manullang, dan Mulyadi Sihombing, menilai kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
“Menerima seluruh nota pembelaan penasihat hukum, menyatakan terdakwa Enda Simakasura Ketaren tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar Philipus saat membacakan petitum pembelaan.
Mereka juga meminta majelis hakim membebaskan Enda dari seluruh dakwaan serta memulihkan harkat dan martabatnya.
Sementara itu, Enda dalam pembelaan pribadinya mengaku menjadi korban kriminalisasi. Ia membantah memiliki niat jahat (mens rea), menerima aliran dana, ataupun terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dituduhkan jaksa.
“Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya kembali kepada keluarga saya dan kembali mengabdi sebagai PNS di Kementerian PUPR,” ucapnya.
Majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang kemudian memberikan kesempatan kepada JPU Kejari Samosir untuk menyampaikan tanggapan atas pledoi tersebut, pada Senin (9/11/2026).
Usai persidangan, Philipus menjelaskan, salah satu dasar pembelaan tersebut adalah kondisi proyek yang telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan. Menurutnya, pekerjaan juga telah menjalani dua kali audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan satu kali audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia mengklaim, hasil audit tersebut tidak menemukan kekurangan mutu maupun volume pekerjaan. Karena itu, pihaknya meminta hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dikesampingkan.
Selain itu, penasihat hukum mempersoalkan metode pemeriksaan ahli struktur yang disebut hanya menggunakan hammer test tanpa melakukan core drill.
“Nah, yang kedua, tidak pernah ada ditemukan kekurangan mutu dan volume karena sudah diaudit BPK dua kali dan audit BPKP satu kali. Tidak ada temuan kekurangan mutu volume, sehingga KAP yang menilai kerugian keuangan negara itu harus dikesampingkan,” ujar Philipus.
Pembelaan berikutnya berkaitan dengan manfaat proyek bagi masyarakat. Philipus menyebut Waterfront City Pangururan dan Menara Tele telah dimanfaatkan masyarakat, termasuk menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan internasional Aquabike yang turut memberikan dampak terhadap pendapatan daerah Samosir.
Penasihat hukum juga menegaskan Enda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menjalankan tugas pengendalian kontrak dan tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari proyek tersebut.
“Terdakwa tidak pernah mendapatkan apa pun, tidak pernah menerima apa pun di dalam perkara ini, dan tidak pernah menguntungkan diri sendiri,” tegasnya.
Tim pembela turut mempertanyakan uang Rp13 miliar dari Hutama Karya (HK) yang disebut sebagai uang penitipan di kejaksaan. Philipus menyatakan uang tersebut tidak pernah disita maupun dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan.
Menurutnya, keberadaan uang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa terdakwa menerima atau menikmati uang dalam perkara ini. (man/azw)
