30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

DPRD Medan Desak Inspektorat Turun Tangan

MEDAN-Tidak dilakukannya verifikasi terhadap perusahaan pemenang tender Christmas Season IX menimbulkan kecurigaan atas terjadinya kecurangan. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan itu tidak lah sedikit.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy mencurigai ketua panitia lelang ikut bermain dalam penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender karena tidak melakukan verifikasi alamat perusahaann
Mengingat anggaran kegiatan tersebut mencapai di atas Rp1 milar, seharusnya panitia melakukan verifikasi terhadap kejelasan perusahaan mulai dari kualifikasi, keberadaan perusahaan.

“ Kalau panitia lelang mengakui tidak melakukan verfikasi atas PT Fara Mutiara, maka sudah jelas itu menyalahiaturan,” ujar Ikrimah tadi malam.

Politisi PKS ini juga mendesak agar secepatnya Inspektorat turun tangan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender. “ Harus secepatnya diperiksa, biar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera ada penyelesaian,” bebernya.

Dikatakannya, Inspektorat tidak perlu menunggu instruksi dari siapapun untuk terjun melakukan pemeriksaan. Jika ada instansi yang diindikasikan melakukan kecurangan harus secepatnya diperksa.

Jika Inspektorat selalu menunggu instruksi dalam melakukan pekerjaan, untuk apa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki intelektual itu dibayar negara mahal-mahal. “ Inspektorat itu bukan anak kecil yang harus diperintah agar mau bekerja atau melakukan sesuatu,” sindirnya.

Sebelumnya Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie menyarankan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk turun tangan memeriksa kasus yang terindikasi sudah terjadi kecurangan.

“Seharusnya Kejatisu juga cepat dan tanggap melihat situasi yang ada, kalau sudah jelas kan bisa langsung bertindak,” kata Politisi Demokrat ini.

Pria berkacamata ini juga meyalahkan panitia lelang yang tidak melakukan verifikasi terhadap perusahaan sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender. “ Uang rakyat yang digunakan, jangan coba main-main,” katanya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan selaku pengguna anggaran juga harus bertanggung jawab atas penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender. Kalau dari awal dilakukan verifikasi maka perusahaan itu akan dikalahkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kota Medan, Dzulmi Eldin, pun menyarankan agar Inspektorat untuk terjun melakukan pemeriksaan terhadap panitia lelang dan Disbudpar Medan. “Tak perlu instruksi dari saya, kalau memang itu terindikasi ada kecurangan tidak ada salahnya untuk didalami,” kata Eldin. (dik/rbb)

MEDAN-Tidak dilakukannya verifikasi terhadap perusahaan pemenang tender Christmas Season IX menimbulkan kecurigaan atas terjadinya kecurangan. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan itu tidak lah sedikit.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy mencurigai ketua panitia lelang ikut bermain dalam penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender karena tidak melakukan verifikasi alamat perusahaann
Mengingat anggaran kegiatan tersebut mencapai di atas Rp1 milar, seharusnya panitia melakukan verifikasi terhadap kejelasan perusahaan mulai dari kualifikasi, keberadaan perusahaan.

“ Kalau panitia lelang mengakui tidak melakukan verfikasi atas PT Fara Mutiara, maka sudah jelas itu menyalahiaturan,” ujar Ikrimah tadi malam.

Politisi PKS ini juga mendesak agar secepatnya Inspektorat turun tangan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender. “ Harus secepatnya diperiksa, biar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera ada penyelesaian,” bebernya.

Dikatakannya, Inspektorat tidak perlu menunggu instruksi dari siapapun untuk terjun melakukan pemeriksaan. Jika ada instansi yang diindikasikan melakukan kecurangan harus secepatnya diperksa.

Jika Inspektorat selalu menunggu instruksi dalam melakukan pekerjaan, untuk apa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki intelektual itu dibayar negara mahal-mahal. “ Inspektorat itu bukan anak kecil yang harus diperintah agar mau bekerja atau melakukan sesuatu,” sindirnya.

Sebelumnya Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie menyarankan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk turun tangan memeriksa kasus yang terindikasi sudah terjadi kecurangan.

“Seharusnya Kejatisu juga cepat dan tanggap melihat situasi yang ada, kalau sudah jelas kan bisa langsung bertindak,” kata Politisi Demokrat ini.

Pria berkacamata ini juga meyalahkan panitia lelang yang tidak melakukan verifikasi terhadap perusahaan sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender. “ Uang rakyat yang digunakan, jangan coba main-main,” katanya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan selaku pengguna anggaran juga harus bertanggung jawab atas penunjukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender. Kalau dari awal dilakukan verifikasi maka perusahaan itu akan dikalahkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kota Medan, Dzulmi Eldin, pun menyarankan agar Inspektorat untuk terjun melakukan pemeriksaan terhadap panitia lelang dan Disbudpar Medan. “Tak perlu instruksi dari saya, kalau memang itu terindikasi ada kecurangan tidak ada salahnya untuk didalami,” kata Eldin. (dik/rbb)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/