Sementara Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menegaskan, sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Balikpapan beberapa waktu lalu, sudah ada keputusan bahwa tidaka akan digelar Munaslub. Ini juga ditegaskan Nurdin, untuk menjawab informasi yang beredar bahwa akan ada pemilihan ketua umum Golkar dengan mekanisme Munaslub. “Jadi DPP sepakat tidak akan melaksanakan Munaslub,” ujar Nurdin.
Nurdin ‎juga meminta kepada seluruh pengurus partai untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, terkait tidak adanya Munaslub yang akan digelar Partai Golkar. “Kita akan sosialiasi pada seluruh kader di daerah terkait kondisi terkini Partai Golkar di internal maupun eksternal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengusulkan partai beringin harus segera bergerak mewacanakan Munaslub mencari sosok baru pengganti Novanto. “Mengambil langkah-langkah yang definitif berkaitan dengan kepemimpinan Partai Golkar,” ujar Akbar saat dihubungi, Selasa (18/7).
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini menambahkan, apabila Partai Golkar tidak mengambil satu tindakan maka kemungkinan besar akan berdampak ke pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang.
Sementara Ketua Koordinato‎r Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai bersikap melunak. Ia mendadak mendukung untuk menolak adanya Munaslub. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan sikap Yorrys sebelumnya yang ngotot untuk mendorong digelarnya Munaslub. “Yang jelas tidak ada Munaslub,” tegas Yorrys di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin.
Yorrys mengaku, dalam Rapat Pleno Partai Golkar ini juga menyepakati tidak adanya Munaslub. Itu disebabkan semua kader partai sedang prihatin setelah ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus‎ korupsi e-KTP. “Semua berpikir ada keprihatinan sekarang, maka perlu membangun solidaritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada April 2017 lalu Yorrys mengusulkan ke Partai Golkar untuk melakukan Munaslub, sebagai penyelamatan partai setelah Novanto terjerat kasus e-KTP dan dicekal berpergian ke luar negeri oleh KPK. Yorrys kala itu mengaku, apabila tidak dilakukan Munaslub maka akan menganggu dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 nanti. (jpnn)
