Tamin Sukardi Takut BAP Dibacakan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang penyelewengan aset negara berupa lahan milik PTPN II seluas 106 hektar di Desa Helvetia yang menjerat terdakwa Tamin Sukardi, kembali digelar di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (20/7). Sidang kemarin berjalan dengan mendengarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang saksi yang tak dapat dihadirkan karena masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendengar keterangan tiga saksi, yakni dua orang saksi verbalisan dan satu orang saksi ahli.

Saat akan dibacakan BAP saksi Mujianto (DPO) yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT. Agung Cemara Reality (ACR), terdakwa melalui tim penasehat hukumnya terkesan takut BAP tersebut dibacakan. Hal itu terlihat saat salah satu kuasa hukum terdakwa melayangkan protes kepada majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, dengan menyebutkan bahwa keterangan saksi Mujianto didalam BAP tidak benar dan banyak yang menyudutkan terdakwa.

“Keterangan saksi (Mujianto) menyudutkan terdakwa, sedangkan saksi tidak bisa dihadirkan dipersidangan oleh tim Penuntut, bagaimana kami mau mempertanyakan kebenaran BAP saksi itu,” ucap penasehat hukum terdakwa.

Namun begitu, majelis hakim menilai bahwa protes yang dilayangkan oleh PH terdakwa, tidak dapat diterima. Dan majelis hakim mengizinkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Salman SH MH dari Kejagung untuk membacakan BAP tersebut.

Dalam BAP itu terkuak, bahwa saksi Mujianto selaku Dirut PT. ACR ada melakukan perikatan pelepasan tanah eks HGU PTPN II seluas 74 hektar yang berlokasi di pasar IV Desa Helvetia dari PT Erni Putra Terari (EPT) yang dibuat dihadapan Notaris Suriaty Tania SH.

Pelepasan lahan seluas 74 hektar itu senilai Rp236 miliar dan saksi Mujianto telah membayar sebagian, yakni sebesar Rp132 miliar.

Selain itu, ada dua saksi verbalisan (penyidik). Keduanya yakni Wilianto dan Indra. Mereka dihadirkan dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi lainnya pada persidangan sebelumnya, yakni Direktur PT Erni, Mustika Akbar.

Karena sebelumnya, saksi Mustika Akbar memberi keterangan yang berbeda dengan BAP saat di persidangan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang penyelewengan aset negara berupa lahan milik PTPN II seluas 106 hektar di Desa Helvetia yang menjerat terdakwa Tamin Sukardi, kembali digelar di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (20/7). Sidang kemarin berjalan dengan mendengarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang saksi yang tak dapat dihadirkan karena masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendengar keterangan tiga saksi, yakni dua orang saksi verbalisan dan satu orang saksi ahli.

Saat akan dibacakan BAP saksi Mujianto (DPO) yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT. Agung Cemara Reality (ACR), terdakwa melalui tim penasehat hukumnya terkesan takut BAP tersebut dibacakan. Hal itu terlihat saat salah satu kuasa hukum terdakwa melayangkan protes kepada majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, dengan menyebutkan bahwa keterangan saksi Mujianto didalam BAP tidak benar dan banyak yang menyudutkan terdakwa.

“Keterangan saksi (Mujianto) menyudutkan terdakwa, sedangkan saksi tidak bisa dihadirkan dipersidangan oleh tim Penuntut, bagaimana kami mau mempertanyakan kebenaran BAP saksi itu,” ucap penasehat hukum terdakwa.

Namun begitu, majelis hakim menilai bahwa protes yang dilayangkan oleh PH terdakwa, tidak dapat diterima. Dan majelis hakim mengizinkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Salman SH MH dari Kejagung untuk membacakan BAP tersebut.

Dalam BAP itu terkuak, bahwa saksi Mujianto selaku Dirut PT. ACR ada melakukan perikatan pelepasan tanah eks HGU PTPN II seluas 74 hektar yang berlokasi di pasar IV Desa Helvetia dari PT Erni Putra Terari (EPT) yang dibuat dihadapan Notaris Suriaty Tania SH.

Pelepasan lahan seluas 74 hektar itu senilai Rp236 miliar dan saksi Mujianto telah membayar sebagian, yakni sebesar Rp132 miliar.

Selain itu, ada dua saksi verbalisan (penyidik). Keduanya yakni Wilianto dan Indra. Mereka dihadirkan dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi lainnya pada persidangan sebelumnya, yakni Direktur PT Erni, Mustika Akbar.

Karena sebelumnya, saksi Mustika Akbar memberi keterangan yang berbeda dengan BAP saat di persidangan.