TRIPOLI – Libya resmi memiliki kepala pemerintahan baru. Senin malam waktu setempat (31/10), Dewan Transisi Nasional (NTC) memperkenalkan Abdel Rahim al-Keib sebagai perdana menteri (PM) sementara negeri Afrika Utara tersebut. Sebagai pemimpin, insinyur 61 tahun itu berjanji akan mengutamakan penegakan HAM.
“Kami jamin, pemerintahan yang baru akan membangun negara yang menjunjung tinggi HAM dan tidak menoleransi pelanggaran kemanusiaan dalam bentuk apapun. Tapi, untuk menuju ke sana, kami membutuhkan waktu,” papar Keib sesaat setelah dinobatkan sebagai PM sementara yang baru. Dia menggantikan tugas Mahmoud Jibril yang sebelumnya menjabat sebagai PM sementara selama sekitar tujuh bulan.
Keib yang dikenal sebagai putra asli Kota Tripoli terpilih sebagai PM sementara setelah mengalahkan empat pesaingnya. Pemilihan PM sementara yang akan menjabat sampai Libya menggelar pemilu tersebut dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggota NTC. “Pemilihan ini membuktikan bahwa rakyat Libya sudah siap menyongsong masa depan mereka,” tandas Mustafa Abdel Jalil, chairman NTC.
Tugas pertama Keib sebagai PM sementara adalah membentuk pemerintahan baru Libya bersama NTC. Mereka memiliki waktu sampai 23 November untuk membentuk pemerintahan baru yang sifatnya sementara. Selanjutnya, pemerintahan sementara yang bakal disebut sebagai pemerintahan transisi itu punya masa jabatan selama sekitar delapan bulan sebelum pemerintahan permanen terbentuk.
Sebelum dikenal sebagai pebisnis sukses di Libya, Keib sempat tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Dia juga pernah menjadi dosen teknik elektro di University of Alabama, Amerika Serikat (AS), sampai 1996. Selama berkiprah di mancanegara, dia dikenal sebagai tokoh yang anti terhadap rezim Muammar Kadhafi. Karena itu, saat gelombang revolusi sipil bergelora pada awal tahun, dia ikut terjun.
Bersamaan dengan terpilihnya Keib sebagai PM sementara yang baru di Libya, Dewan Keamanan (DK) PBB menyoroti persenjataan rezim Kadhafi. Dewan yang beranggotakan 15 negara itu prihatin dengan banyaknya senjata yang disimpan Kadhafi. Apalagi, setelah Libya jatuh dalam krisis, senjata-senjata itu tak diketahui lagi keberadaannya. Sebagian diantaranya, konon, jatuh ke tangan kelompok radikal.
Karena persenjataan Kadhafi itu terdiri atas berbagai piranti canggih, termasuk semacam bazoka, DK PBB lantas mencetuskan resolusi yang berisi larangan penggunaan senjata-senjata tersebut. Selain itu, DK PBB juga melakukan pelacakan senjata rezim Kadhafi yang dikhawatirkan bisa memicu konflik senjata di kawasan Afrika. Khususnya di wilayah Sahel yang menjadi tempat bermukimnya Al Qaeda. (afp/hep/ami/jpnn)
