SUMUTPOS.CO – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang online scams jadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Usai Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk industri penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina. Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang telah berhasil diselamatkan oleh kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait.
Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hong Kong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina.
Dari jumlah tersebut, terdapat 154 orang diketahui merupakan warga negara Indonesia (WNI) Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih terus berlangsung. “Bisa jadi, karena sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/5).
Karenanya, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini masih belum diserahterimakan pada KBRI. Sehingga, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut dalam kondisi baik.
Proses penggerebekan ini sendiri tak lepas dari peran KBRI Manila yang gerak cepat usai menerima laporan dari 3 WNI atas kondisi yang dialaminya. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Diantaranya, usai mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenakan denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina.
Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan jika ada kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target. “Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,” ungkapnya.
Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone akan tetapi tak diberikan akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang oleh perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja.
Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO yang terjadi. Merespon hal ini, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. “Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak tahun 2016. Pemerintah Filipina pun memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun belakangan, perusahaan-perusahaan ini diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. “Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, mulai banyak kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,” paparnya.
Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via telegram dan facebook. Lalu, jikalau ada yang merespon tawaran tersebut, biasanya akan ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatannya ke Filipina.
Karenanya, ia berharap ada perbaikan di pusat untuk bisa lebih ketat menyaring mereka yang akan pergi ke luar negeri. Mulai dari penerbitan paspor hingga saat WNI akan berangkat di loket imigrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbekal profiling usia dan daerah asal dari kasus-kasus yang sudah pernah dilaporkan oleh perwakilan RI di luar negeri. “Untuk kasus-kasus yang kami tangani selama ini, para WNI ini PMI non-prosedural karena masuk ke Filipina menggunakan fasilitas bebas visa walaupun sudah berencana akan bekerja,” jelasnya.
Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams, keluar di wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand . Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya, pada 6 Mei 2023.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama, yang korbannya adalah warga negara ASEAN.
Dalam 3 tahun terakhir saja, Pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. “Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,” ujarnya.
Bahkan, dalam kasus di Kamboja, pemerintah berhasil menyelamatkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Retno seperti diketahui saat itu langsung terjun dan lakukan pembicaraan dengan berbagai otoritas di Kamboja terkait kasus yang terjadi.
Saat ini, Pemerintah Indonesia juga tengah memberikan perhatian besar dan terus berusaha memberikan pelindungan terhadap WNI yang mengalami kasus yang sama di Myawaddy, Myanmar. Sebagai gambaran, Myawaddy terletak cukup jauh dari Yangong. Sekitar 415 km dari kota terbesar di Myanmar tersebut. Kota tersebut juga berjarak 500 km dari Bangkok, 567 km dari Naypyidaw (Ibukota Myanmar), dan 11 km dari Mae Sot, perbatasan Myanmar-Thailand. “Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.
Pemerintah pun terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas Lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok untuk proses penyelamatan para korban. “Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina,” jelasnya.
Maraknya korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scams semakin marak di Asia Tenggara ini, Indonesia sebagai ketua ASEAN akan berusaha untuk mengangkat isu ini dalam KTT ke-42 ASEAN nanti. Acara akan dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Labuan Bajo.
Selain itu, lanjut dia, sambil terus menangani masalah di hilir, ia pun menekankan pentingnya pembenahan masalah di hulu. Diseminasi mengenai praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau bahkan perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. “Law enforcement, saya ingin ulangi law enforcement, harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” tegasnya.
Sementara Kadivhubinter Irjen Krishna Mukti belum merespon saat dihubungi terkait kasus TPPO dengan ratusan korban dari warga Indonesia. Sekaligus empat pelaku berkewarganegaraan Indonesia.
Bagian lain, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa terdapat kasus TPPO juga di Myanmar. Petugas berhasil membebaskan 20 WNI, yang awalnya empat orang berhasil dibebaskan. Lalu pada Sabtu malam (6/5) kembali berhasil diselamatkan 16 WNI. “Kondisi semua WNI sehat, sekarang di KBRI Bangkok,” jelasnya.
Dia mengatakan, tim dari DIvhubinter dan Bareskrim terbang ke Bangkok untuk mendalami kasus tersebut.”Juga berkoordinasi untuk rencana pemulangan 20 WNI tersebut,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dalam kasus tersebut, 20 WNI itu menjadi korban perdagangan orang dan dikirim ke Myawaddy, Myanmar. Daerah tersebut merupakan daerah konflik, yang terjadi kekerasan bersenjata antara pemberontak dengan pemerintah Myanmar. (mia/idr/jpg)
