Dahlan Iskan saat berdiskusi dengan Gautama Indra Djaja. (Foto: Freddy)
Tidak mudah menembus pasar Amerika Serikat. Kementerian BUMN yang sudah berupaya puluhan tahun baru memiliki satu unit usaha yang eksis di AS, yakni IPTN Northern America (INA) Inc. Anak usaha PT Dirgantara Indonesia (PT DI) itu ternyata hanya dijalankan dua karyawan.
MESKI waktu sudah mencapai pukul 18.16 waktu lokal Seattle (08.16 WIB), waktu pulang kantor, wajah Gautama Indra Djaja masih terlihat bersemangat. Pria kelahiran Jakarta tersebut tidak menampakkan tanda loyo saat meladeni telekonferensi dengan Jawa Pos (grup METRO) di kantornya di Seattle.
Di bagian belakang ruangan, terlihat jelas pajangan burung garuda dengan dua foto duet presiden dan wakil presiden Indonesia. Khas kantor Indonesia. Yang berbeda, kantor tersebut punya dua bendera: bendera Indonesia dan bendera AS.
Walaupun ramah menyambut, pria yang akrab disapa Indra tersebut mengaku sedikit sibuk. Sebab, dia baru saja mempunyai gawe besar dadakan. Direktur utama INA Inc itu baru kedatangan tamu penting dari Indonesia, Menteri BUMN Dahlan Iskan.
“Kemarin pukul enam (Selasa, 3/9 waktu Seattle) saya baru tahu bahwa Pak Dahlan Iskan ingin berkunjung ke kantor dan berdiskusi. Sekarang saya sedang menulis minutes of meeting dari rapat dadakan kemarin,” terangnya.
Sosok pria kelahiran Jakarta, 17 Februari 1957, dan perusahaan yang dipimpinnya itu memang sempat menarik perhatian Dahlan Iskan.
Bukan karena dia merupakan salah satu kisah pengusaha sukses di AS, tetapi fakta bahwa 100 persen perusahaan yang dipimpin Indra adalah milik PT Dirgantara Indonesia (DI). Artinya, perusahaan tersebut sebenarnya berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
“Karena itu, saya agak gugup sewaktu tahu bos besar (Dahlan Iskan) mau ke sini. Saya benar-benar tidak menyiapkan data yang cukup. Jadi, saya ceritakan saja apa adanya. Waktu itu serasa benar-benar disidak. Soalnya, Pak Dahlan memang tak suka bertele-tele,” ungkapnya.
Untungnya, lanjut ayah empat anak tersebut, Dahlan merespons cukup positif. Dia menganggap INA Inc bisa menjadi kunci bagi BUMN yang sedang ekspansi ke Negara Paman Sam.
“Katanya, karena kesibukan, dia baru tahu bahwa ada anak perusahaan BUMN di AS dan berstatus hukum. Dia meminta saya menggenjot kinerja dan membantu beberapa perusahaan yang ingin ke AS,” jelas Indra.
Pujian dari Menteri BUMN memang bukan omong kosong. Kinerja INA Inc selama lebih dari 21 tahun bisa dibilang sudah tahan uji banting. Perusahaan tersebut juga pernah terseret masalah yang menimpa induknya di Indonesia. Indra tahu betul kejadian tersebut. Sebab, dialah salah satu sosok di perusahaan tersebut sejak didirikan pada 1992.
Jika dirunut, lanjut dia, INA Inc didirikan atas inisiatif BJ Habibie yang saat itu menjabat menteri riset dan teknologi. Awalnya, perusahaan tersebut diproyeksikan menjadi kepanjangan tangan PT DI (saat itu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN).
“Saat itu, PT DI sedang getol memproduksi pesawat N-250. Nah, Pak Habibie sengaja ingin membentuk perusahaan yang berbadan hukum AS. Ada tiga maksud. Yang pertama, supaya suku cadang untuk pembuatan N-250 bisa lebih murah. Kalau ada yang beli, kan langsung memotong mata rantai agen penjualan,” ujarnya.
Alasan kedua, memasarkan produk N-250 di AS. Menurut Indra, saat itu AS memang merupakan pasar seksi di mata PT DI. Ketiga, menjadi modal untuk membuat basis produksi di AS.
“Jadi, waktu itu memang seperti IPTN mini. Total 34 orang diberangkatkan. Strukturnya sama seperti di Indonesia. Ada direktur utama, bagian procurement, produksi, operasi, sampai marketing,” ungkapnya.
Sayangnya, upaya tersebut terus menemui jalan berlubang. Indra menyatakan sering sulit mengurus izin karena provokasi kompetitor ketika itu.
“Saat itu ada saja cara untuk menghambat pengembangan produk N-250,” ujarnya.
Puncaknya adalah saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998. Pemerintah setuju dengan syarat pinjaman IMF untuk berhenti menyubsidi IPTN. Sontak, proyek pesawat N-250 pun terhenti. Indra yang saat itu menjadi vice president bidang procurement ketiban apes.
“Akhirnya, satu per satu disuruh pulang. Mulai bidang produksi karena sudah tidak dibutuhkan. Karena itu, yang bisa diandalkan INA saat itu adalah bisnis penjualan spare part pesawat. Kebetulan, itu adalah bidang saya,” terangnya.
Setelah itu, INA Inc pun harus mencari peluang bisnis sana-sini. Tapi, bukannya membaik, keadaan semakin buruk. Pada 2003, RUPS PT DI mengusulkan agar INA Inc dibubarkan dan asetnya dijual. Memang, aset INA Inc di Seattle cukup bernilai. Bangunan berlantai dua dengan luas 18 ribu kaki persegi. Namun, Indra sangat menentang hal tersebut.
“Saya bilang kepada mereka. Kalau misalnya dijual pun, paling dapat USD 2 juta. Itu untuk menggaji seluruh pegawai PT DI selama dua bulan pun sudah habis. Belum lagi nanti pasti banyak yang menagih tanggungan kalau mereka tahu PT DI menjual aset besar,” katanya.
Argumentasi itu, rupanya, bisa sedikit meluluhkan direksi induk perusahaan. Tapi, karena situasi yang terjepit, Indra pun diberi pilihan: INA Inc dibubarkan atau tetap jalan tanpa bantuan subsidi lagi. Dengan kata lain, perusahaan tersebut dituntut berdikari.
Mendengar tawaran tersebut, Indra bergeming. Menurut dia, jaringan yang sudah dibangun selama lebih dari 10 tahun itu tidak boleh dihancurkan begitu saja.
“Saat itu yang bekerja di INA Inc tinggal dua. Hanya saya sebagai direktur utama yang sekaligus mengurusi procurement dan Pak Azhar Ramli sebagai direktur keuangan. Itu pun Pak Azhar harus tinggal di Indonesia untuk menjadi perwakilan. Kalau tidak, hancur,” tegasnya.
Keyakinan Indra perlahan-lahan terbukti. Setelah dua tahun, akhirnya INA Inc berhasil meraih rapor hijau dengan bisnis penjualan spare part.
“Waktu itu kami harus jual ke banyak perusahaan selain PT DI. Sebab, kan di sana produksinya terhambat. Bahkan, sekarang kontribusi penjualan spare part ke PT DI tidak sampai 10 persen dari omzet total kami. Karena itu, dalam tiga tahun terakhir, kami benar-benar surplus,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Indra pun gemar mencari sela untuk memperoleh pendapatan tambahan. Misalnya, memanfaatkan bangunan perusahaan untuk disewakan.
“Kami waktu itu cuma berdua. Tidak butuh banyak ruangan. Pendapatannya lumayan lah. Setidaknya kami tidak perlu mengkhawatirkan PBB sebesar USD 30 ribu per tahun,” tambahnya.
Sekarang status INA Inc sebagai entitas bisnis yang terdaftar di AS pun terlihat seksi. Sebab, Indra mengaku bisa mudah mendapat persetujuan atau pendanaan untuk proyek bisnis.
“Kami sudah punya jatah plafon USD 1,5 juta dari bank ekspor-impor lokal. Nah, BNI juga siap meminjamkan USD 7,5 juta,” ungkapnya. Karena itu, Dahlan pun meminta Indra membantu ‘saudara-saudara’ yang sedang berjuang melakukan penetrasi ke pasar AS. Salah satunya, PT Batan Teknologi.
“Mereka sedang ikut tender radioisotop dan pengayaan uranium di Virginia. Mereka kan lemah di kekuatan finansial. Karena itu, kami diminta membantu,” ujarnya. (M Salsabyl Ad’n, )
