LONDON, SUMUTPOS.CO – Dukungan Inggris untuk Palestina ditentukan lewat voting di parlemen Negeri Ratu Elizabeth kemarin (13/10). Dalam pengambilan suara itu, pilihannya adalah mereka setuju atau tidak jika pemerintah Inggris mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Hingga berita ini ditulis tadi malam, hasil voting tersebut belum keluar. Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron dan para menteri di jajaran pemerintahannya absen serta tidak ikut memberikan suara.
Usulan voting itu merupakan gerakan yang digulirkan Partai Buruh. Partai oposisi tersebut bahkan meminta seluruh anggotanya yang duduk di parlemen untuk mendukung Palestina. Namun, permintaan tersebut menjadi pro-kontra di tubuh partai itu sendiri. Sebab, sebagian anggota Partai Buruh merupakan orang-orang yang Pro-Israel.
Berbeda dengan Partai Buruh, partai-partai lain memilih menyerahkan semua keputusan kepada anggotanya masing-masing. Diperkirakan, mayoritas di antara 650 anggota House of Commons tersebut mendukung gerakan pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Salah satunya, dukungan Sayeeda Warsi, anggota legislatif dari Partai Konservatif. Perempuan yang mengundurkan diri dari jabatan menteri senior Urusan Luar Negeri dan Kepercayaan itu berharap gerakan tersebut sukses. “Bagaimanapun juga, kita harus memberikan hidup baru pada negosiasi (antara Palestina dan Israel) ini. Dan, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengakui Palestina sebagai sebuah negara,” ujarnya kepada The Observer.
Hasil voting itu nanti tidak mengikat dan tidak akan membuat pemerintah mengubah kebijakan politiknya. Selama ini Inggris memang tidak menganggap Palestina sebagai sebuah negara. Namun, pemerintah pernah menyatakan bahwa keputusan mereka bisa berbalik sewaktu-waktu jika mengakui Palestina sebagai sebuah negara bisa membantu pembicaraan damai negara tersebut dengan Israel. (Reuters/AFP/sha/c19/ami)
LONDON, SUMUTPOS.CO – Dukungan Inggris untuk Palestina ditentukan lewat voting di parlemen Negeri Ratu Elizabeth kemarin (13/10). Dalam pengambilan suara itu, pilihannya adalah mereka setuju atau tidak jika pemerintah Inggris mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Hingga berita ini ditulis tadi malam, hasil voting tersebut belum keluar. Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron dan para menteri di jajaran pemerintahannya absen serta tidak ikut memberikan suara.
Usulan voting itu merupakan gerakan yang digulirkan Partai Buruh. Partai oposisi tersebut bahkan meminta seluruh anggotanya yang duduk di parlemen untuk mendukung Palestina. Namun, permintaan tersebut menjadi pro-kontra di tubuh partai itu sendiri. Sebab, sebagian anggota Partai Buruh merupakan orang-orang yang Pro-Israel.
Berbeda dengan Partai Buruh, partai-partai lain memilih menyerahkan semua keputusan kepada anggotanya masing-masing. Diperkirakan, mayoritas di antara 650 anggota House of Commons tersebut mendukung gerakan pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Salah satunya, dukungan Sayeeda Warsi, anggota legislatif dari Partai Konservatif. Perempuan yang mengundurkan diri dari jabatan menteri senior Urusan Luar Negeri dan Kepercayaan itu berharap gerakan tersebut sukses. “Bagaimanapun juga, kita harus memberikan hidup baru pada negosiasi (antara Palestina dan Israel) ini. Dan, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengakui Palestina sebagai sebuah negara,” ujarnya kepada The Observer.
Hasil voting itu nanti tidak mengikat dan tidak akan membuat pemerintah mengubah kebijakan politiknya. Selama ini Inggris memang tidak menganggap Palestina sebagai sebuah negara. Namun, pemerintah pernah menyatakan bahwa keputusan mereka bisa berbalik sewaktu-waktu jika mengakui Palestina sebagai sebuah negara bisa membantu pembicaraan damai negara tersebut dengan Israel. (Reuters/AFP/sha/c19/ami)
