KAIRO – Pemerintah Mesir yang baru dibentuk mengangkat sekira 19 jenderal sebagai gubernur baru. Kondisi ini membuahkan kekhawatiran bahwa kekuasaan otoriter kembali berkuasa di Mesir.
Semasa mantan Presiden Hosni Mubarak, Mesir diperintah dengan otoriter dan lebih mengutamakan Mesir sebagai peran militer dalam pemerintahan. Penunjukan ini mengundang tanya dari warga Mesir. Demikian diberitakan The New York Times, Rabu (14/8).
Menurut keterangan, dari 19 jenderal yang ditunjuk, 17 di antaranya berasal dari militer dan dua lainnya berasal dari kepolisian. Salah seorang jenderal polisi dikenal sebagai sosok yang menolak memberikan perlindungan kepada Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohamad Morsi.
Sementara seorang lainnya yakni Jenderal Mahmoud Othman Ateeq pernah terekam dalam video mengangkat senjatanya melawan guru yang melakukan unjuk rasa di Alexandria pada 2011. Saat itu, Ateeq masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Alexandria.
Meski menunjuk 19 jenderal, pemerintahan baru juga menunjuk enam warga sipil sebagai gubernur. Namun, keenam warga sipil itu dikenal sebagai loyalis Mubarak yang dikenal tidak bisa menerima kekuasaan Morsi. Tidak ada satu pun sosok dari kelompok Ikhwanul Muslimin.
Sementara, aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa pendukung Muris terus terjadi. Setidaknya sekira 30 orang dilaporkan tewas di Mesir di tangan pihak militer. Sampai saat berita in diturunkan belum ada laporan resmi data korban dalam kericuhan yang lagi-lagi terjadi di depan area Masjid Rabaa al-Adawiya. Masjid ini merupakan tempat bertahannya ratusan pendukung Morsi yang selama enam minggu dikepung oleh pasukan militer, dan polisi. (net/jpnn)
