HONG KONG, SUMUTPOS.CO – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengecam senator Amerika Serikat (AS) yang menyebut kota Hong Kong itu sebagai ‘negara polisi’. Lam menganggap para pengkritik asal bicara dan tidak mengetahui bagaimana kondisi di Hong Kong.
Dikutip AFP, politisi AS, termasuk Senator Josh Hawley sebelumnya menuduh pemerintah Hong Kong dan aparat kepolisian telah menggunakan kekerasan dalam merespons demonstran. “Beberapa politisi asing masih berpikir ini adalah protes damai yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan, atau bahkan mengatakan mereka belum melihat kekerasan,” kata Lam pada konferensi pers, Selasa (15/10).
Menurut Lam, anggota parlemen AS memiliki prasangka buruk tentang Hong Kong. Kata dia, pandangan Hawley bahwa Hong Kong sebagai ‘negara polisi’ tak berdasar dan tidak bertanggung jawab. “Ini benar-benar ketidaktahuan akan kebenaran.”
Unjuk rasa yang berlangsung sejak Juni di Hong Kong, hingga kini belum menampakkan tanda akan berakhir. Pemicunya adalah pembahasan RUU Ekstradisi.
Jika Rancangan Undang Undang (RUU) Ekstradisi disahkan, maka pemerintah China berhak menangkap dan mengirim orang-orang yang dianggap berbuat kejahatan untuk diadili di China daratan. Selama kurun waktu itu, demonstrasi diwarnai kekerasan. Bentrokan antara pedemo dan aparat tak terhindarkan.
Hawley, salah satu pendukung pembahasan rancangan undang-undang hak asasi manusia dan demokrasi Hong Kong dalam kunjungan akhir pekan lalu menyatakan bahwa kota itu dalam bahaya karena menuju ‘negara polisi’. “Saya sengaja memilih kata-kata ‘negara polisi’ karena itulah yang tepat untuk Hong Kong. Saya melihatnya sendiri,” kata Hawley dalam tweet. “Jika Carrie Lam tidak ingin Hong Kong seperti itu, sebaiknya mundur.”
Kondisi yang tidak menentu juga membuat sektor perekonomian dan wisata Hong Kong sangat terpukul.
China menyatakan berkali-kali mereka tidak segan menerjunkan aparat keamanan untuk meredam gejolak yang terjadi di Hong Kong. Sedangkan di mata penduduk dan pegiat demokrasi Hong Kong, hal itu sama saja bentuk pengekangan kebebasan berpendapat oleh China. Mereka juga khawatir jika aturan itu disahkan bisa menjadi pasal karet untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemerintah.
Dalam perjanjian penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada China pada 1997 silam, salah satu poin yang disepakati adalah China harus memberi dan menjaga hak otonomi Hong Kong. Hak itu meliputi menggelar pemerintahan mandiri, melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, dan membuka ruang atas kritik dari masyarakat. (bbs/azw)
