TOKYO, SUMUTPOS.CO – Isu tidak sedap sedang menerpa kabinet Jepang. Seorang di antara lima menteri perempuan yang ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe tersandung penyelewengan dana politik. Kemarin (16/10) parlemen menginterogasi Menteri Perekonomian dan Perdagangan Yuko Obuchi terkait tudingan tersebut.
Perempuan 40 tahun itu, dilaporkan menggunakan dana politik untuk kepentingan pribadi. Mulai belanja kosmetik dan pernak-perniknya hingga baju-baju koleksi desainer kelas dunia. Kabarnya, total belanjaan nonpolitik Obuchi selama lima tahun sampai 2012 mencapai 10 juta yen atau sekitar Rp 1,16 miliar. Selain itu, dia membelanjakan 26 juta yen atau sekitar Rp 3 miliar untuk tiket bioskop.
Di hadapan Komite Perekonomian dan Perindustrian Parlemen, Obuchi mengakui transaksi-transaksi tersebut. Tapi, dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi yang dananya bersumber dari uang politik itu. Sebab, selama ini dia tidak menangani sendiri segala urusan belanja untuk kepentingan partai maupun karir politiknya.
“Saya rasa, seluruh transaksi itu memang perlu dilakukan demi kepentingan politik saya,” kata Obuchi. Kemarin Mainichi Shimbun melaporkan bahwa tim politik alumnus Seijo University itu membelanjakan dana partai di butik milik salah seorang iparnya. Konon, putri mantan PM Keizo Obuchi tersebut menghabiskan 3,62 juta yen atau setara Rp 419,8 juta di butik tersebut.
Media sayap kiri itu mengklaim memiliki bukti transaksi Obuchi di butik premium tersebut. Selain itu, mereka punya bukti tentang transaksi sang menteri di sebuah department store. Kemarin Obuchi berjanji untuk bekerja sama dengan pihak berwajib guna mengungkap penyelewengan dana politik tersebut. Dia juga bakal menginvestigasi laporan tentang pembelian tiket bioskop untuk para pendukungnya.
“Saya minta maaf atas penyelewengan dana politik ini,” ungkap ibu dua anak itu melalui media. Tapi, Obuchi tetap menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang semua pembelanjaan nonpolitik tersebut. Politikus andalan Partai Demokratik Liberal itu mengaku baru mengetahui adanya penyelewengan setelah membaca berita di salah satu majalah mingguan Jepang.
Meski tidak menyangkal transaksi-transaksi itu, Obuchi mengatakan bahwa barang-barang yang dibeli timnya tersebut tidak dirinya gunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, dia menolak desakan oposisi untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri perekonomian dan perdagangan pada kabinet Abe. Dia merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan penting tersebut.
Konstitusi Jepang tidak mengatur belanja dana politik atau dana partai sampai detail. Tapi, biasanya, dana yang masuk kas partai atau pos kampanye politikus tertentu hanya boleh digunakan untuk membiayai kepentingan politik. Penyelewengan dana politik sebenarnya bukan hal baru di Jepang. Sejauh ini isu-isu semacam itu tidak pernah mampu mengubah opini publik terhadap politikus tertentu. (AP/AFP/hep/c10/ami)
