YANGON- Dalam upayanya mewujudkan reformasi politik, pemerintah Myanmar pun minta negara-negara Barat berubah. Kemarin (17/11), Menteri Kebudayaan dan Informasi Kyaw Hsan mengimbau Barat mencabut sanksi ekonomi untuk Myanmar. Sementara, Aung San Suu Kyi berencana mendaftarkan partainya untuk ikut pemilu.
Saat wawancara dengan Wall Street Journal (WSJ), Hsan mengatakan pencabutan sanksi ekonomi akan berdampak positif bagi Myanmar. Sebab, tanpa embargo, perekonomian negara tersebut akan semakin maju. Selain itu, pencabutan sanksi akan membuat Myanmar menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar. Dalam forum KTT ASEAN yang dibuka kemarin, Myanmar pun mengutarakan hal yang sama.
“Jika saat ini kami bisa menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional, kami pasti akan mampu berkembang dengan lebih cepat,” paparnya. Dia menambahkan bahwa bekerja sama dengan Myanmar juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Karena itu, dia mendesak negara-negara Barat bersedia mencabut sanksi ekonomi terhadap pemerintahannya.
Bagi pejabat pemerintah Myan mar, wawancara dengan media asing merupakan kesempatan yang sangat langka. Termasuk Hsan yang kemarin melakukan wawancara dengan media asal Amerika Serikat (AS). Sebelum jatuh ke tangan sipil, pemerintahan Myanmar yang dikuasai junta militer sangat tertutup. Pemerintah tak mengizinkan para pejabatnya melakukan wawancara dengan media asing, terutama Barat.
Dalam kesempatan itu, Hsan menegaskan bahwa pemerintahan Myanmar telah berubah. Buktinya, dia bisa leluasa melakukan wawancara dengan WSJ. “Kami sedang melakukan reformasi yang serius. Sayangnya, kami tak bisa leluasa menjalin kerja sama dengan banyak pihak karena terhalang sanksi. Selama ini, kami terpaksa hanya bisa bergantung pada Tiongkok,” paparnya.
Bersamaan dengan itu, partai yang dipimpin Suu Kyi mengumumkan rencana mendaftarkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebagai partai peserta pemilu. “Sangat mungkin kami akan mendaftar,” kata Jubir NLD Nyan Win kemarin. Namun, untuk memastikannya, para petinggi partai akan kembali bertemu hari ini (18/11). Setelah ada keputusan resmi, NLD akan langsung mendaftarkan diri.
Rencananya, sekitar 100 anggota komite pusat NLD akan berkumpul di ibu kota hari ini. Mereka siap mematangkan rencana untuk menjadi peserta pemilu. Dengan demikian, ikon demokrasi Myanmar akan kembali punya kesempatan untuk terjun ke dunia politik. Sejak bebas sekitar setahun lalu, perempuan 66 tahun itu dilarang kembali ke panggung politik.
Namun, reformasi yang digulirkan pemerintahan sipil sekarang, memberikan kesempatan pada Suu Kyi untuk kembali berpolitik. Melalui pemilu yang masih belum dijadwalkan, penerima Nobel Perdamaian 1991 tersebut punya peluang untuk menguji popularitasnya. Maklum, sudah sekitar dua dekade ini dia sama sekali tak terjun ke dunia politik. Ini sekaligus juga akan menjadi ujian bagi NLD.
Tahun lalu, NLD memutuskan untuk tak ikut pemilu. Sebab, perundangan pemilu saat itu mengharuskan seluruh parta peserta untuk mendepak seluruh anggotanya yang berada di penjara. Peraturan kontroversial yang konon sengaja disusun untuk menyingkirkan Suu Kyi dari perpolitikan Myanmar itu jelas membuat NLD berang. Karena itu, NLD pun memboikot pemilu November tahun lalu.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Thein Sein, peraturan kontroversial itu dihapuskan. Bahkan, presiden berpangkat jenderal itu mengizinkan seluruh mantan tahanan politik untuk terlibat aktif dalam pemilu. Karena itulah, NLD memutuskan untuk kembali ke dunia politik setelah vakum selama setahun terakhir. (ap/afp/hep/ami/jpnn)
