Warga Rohingya Ditangkap Jika Keluar dari Kamp

SUMUTPOS.CO – Kepala kepolisian Bangladesh, Shahidul Hoque, memperingatkan pengungsi Rohingya untuk tidak meninggalkan tempat-tempat yang diperuntukkan bagi mereka.

Dua tempat tersebut adalah Ukhia dan Teknaf di wilayah di Cox’s Bazaar, di dekat perbatasan Myanmar. Hoque mengatakan jika pengungsi keluar dari dua tempat tersebut, mereka akan ditahan.

Sebagian besar dari sekitar 400.000 pengungsi baru Rohingya berada di Ukhia dan Teknaf, namun mereka tinggal di luar kamp-kamp resmi dalam kondisi berdesak-desakan.

Hoque mengatakan lebih dari 200 pengungsi Rohingya yang ditahan di beberapa tempat lain di Bangladesh sudah dikembalikan ke Cox’s Bazaar.

Ia juga mengatakan warga Rohingya ini ‘tidak akan mendapatkan fasilitas pengungsi jika tidak mendaftarkan diri’.

Sebelumnya, dua pengungsi tewas terinjak oleh gajah liar saat keduanya tidur di dekat hutan.

Krisis kemanusiaan ini dipicu oleh gelombang kekerasan yang terjadi di Rakhine, negara bagian di Myanmar, yang memaksa warga minoritas Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh dalam tiga pekan ini.

Kekerasan bermula dari serangan oleh milisi di Rakhine terhadap pos-pos keamanan yang dibalas dengan operasi oleh militer Myanmar.

PBB menggambarkan kekerasan ini sebagai ‘jelas-jelas pembersihan etnik’ sementara Myanmar mengatakan operasi militer yang mereka lakukan ditujukan untuk ‘membersihkan teroris’ di Rakhine.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan ‘kaum ekstremis mencoba membangun kekuatan’ di Rakhine. Militer juga membantah menjadikan warga sipil sebagai sasaran operasi.

Kelompok minoritas Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar dan pemerintah di sana menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Sejumlah warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine kepada BBC menuturkan ‘telah terjadi pembunuhan, bahkan pembunuhan besar-besaran, dan pemerkosaan’ terhadap mereka.

Atas krisis kemanusiaan ini organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) mendesak komunitas internasional menerapkan sanksi terhadap militer Myanmar.

Desakan HRW bertepatan dengan persiapan sidang Majelis Umum PBB di New York yang antara lain akan membahas krisis Rohingya. (bbc)

SUMUTPOS.CO – Kepala kepolisian Bangladesh, Shahidul Hoque, memperingatkan pengungsi Rohingya untuk tidak meninggalkan tempat-tempat yang diperuntukkan bagi mereka.

Dua tempat tersebut adalah Ukhia dan Teknaf di wilayah di Cox’s Bazaar, di dekat perbatasan Myanmar. Hoque mengatakan jika pengungsi keluar dari dua tempat tersebut, mereka akan ditahan.

Sebagian besar dari sekitar 400.000 pengungsi baru Rohingya berada di Ukhia dan Teknaf, namun mereka tinggal di luar kamp-kamp resmi dalam kondisi berdesak-desakan.

Hoque mengatakan lebih dari 200 pengungsi Rohingya yang ditahan di beberapa tempat lain di Bangladesh sudah dikembalikan ke Cox’s Bazaar.

Ia juga mengatakan warga Rohingya ini ‘tidak akan mendapatkan fasilitas pengungsi jika tidak mendaftarkan diri’.

Sebelumnya, dua pengungsi tewas terinjak oleh gajah liar saat keduanya tidur di dekat hutan.

Krisis kemanusiaan ini dipicu oleh gelombang kekerasan yang terjadi di Rakhine, negara bagian di Myanmar, yang memaksa warga minoritas Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh dalam tiga pekan ini.

Kekerasan bermula dari serangan oleh milisi di Rakhine terhadap pos-pos keamanan yang dibalas dengan operasi oleh militer Myanmar.

PBB menggambarkan kekerasan ini sebagai ‘jelas-jelas pembersihan etnik’ sementara Myanmar mengatakan operasi militer yang mereka lakukan ditujukan untuk ‘membersihkan teroris’ di Rakhine.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan ‘kaum ekstremis mencoba membangun kekuatan’ di Rakhine. Militer juga membantah menjadikan warga sipil sebagai sasaran operasi.

Kelompok minoritas Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar dan pemerintah di sana menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Sejumlah warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine kepada BBC menuturkan ‘telah terjadi pembunuhan, bahkan pembunuhan besar-besaran, dan pemerkosaan’ terhadap mereka.

Atas krisis kemanusiaan ini organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) mendesak komunitas internasional menerapkan sanksi terhadap militer Myanmar.

Desakan HRW bertepatan dengan persiapan sidang Majelis Umum PBB di New York yang antara lain akan membahas krisis Rohingya. (bbc)