ATHENA – Yunani kembali lumpuh. Lebih dari 20 ribu pekerja berunjuk rasa dan melancarkan mogok kerja di Kota Athena kemarin (19/10). Aksi sama juga berlangsung di kota-kota lainnya di Yunani. Sedikitnya, 15 ribu massa ambil bagian dalam demonstrasi dan mogok kerja di Kota Thessaloniki, kota terbesar kedua di Yunani.
Rencananya, unjuk rasa dan mogok secara nasional akan berlangsung selama 48 jam (dua hari). Seperti beberapa aksi sebelumnya, protes dan mogok masal itu memaksa sektor bisnis dan transportasi di Negeri Para Dewa itu tidak beroperasi.
Lewat aksi itu, massa bertekad untuk mendongkel pemerintahan Perdana Menteri (PM) George Papandreou. Mogok nasional itu berlangsung menjelang pemungutan suara di parlemen terkait pengesahan undang-undang (UU) penghematan atau pengetatan anggaran (austerity bill).
’’Pemerintahan (Papandreou) harus lengser sekarang juga,’’ teriak massa.
Selain anggota serikat pekerja, unjuk rasa masal kemarin melibatkan elemen-elemen mahasiswa dan sejumlah besar kelompok profesional. Mulai pegawai negeri sipil, pengumpul pajak, dokter, banker, guru, pelaut, serta para pengusaha. Para operator SPBU terpaksa menutup bisnis mereka dan turun ke jalan.
Tak sekadar berdemonstrasi, para pengunjuk rasa memblokir ruas-ruas jalan utama. Khususnya, akses jalan yang menuju kompleks pemerintahan. Sebagian lain juga menyabotase kantor pemerintah dan mengakibatkan terhenti aktivitas kerja. Aksi itu dilakukan para pegawai negeri sipil yang terpaksa kehilangan sebagian gaji mereka karena kebijakan penghematan.
Kemarin para operator menara kendali lalu lintas udara di bandara ikut mogok kerja selama 12 jam. Padahal, kereta api, bus umum, dan taksi nyaris tidak beroperasi .
Pemerintah berhak merumahkan para pekerja sektor publik untuk mengurangi pengeluaran. Kebijakan tersebut ditempuh Yunani sebagai konsekuensi pengucuran pinjaman atau talangan dari IMF (Dana Moneter Internasional) dan Uni Eropa (UE). Tahun lalu Yunani sepakat melakukan penghematan setelah menerima pinjaman EUR 110 miliar (sekitar Rp 1.337 triliun) dari IMF dan UE. (ap/afp/rtr/hep/dwi/jpnn)
