Pengunjung parlemen sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar ke pihak keamanan.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen di Canberra bagi wanita yang memakai penutup wajah Islam.
Awal Oktober, parlemen sempat menyatakan semua orang yang mengunjungi gedung tersebut dengan muka tertutup harus duduk pada tempat terpisah di area umum.
Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai ditujukan kepada wanita Islam yang mengenakan burka atau niqab sehingga memicu tuduhan diskriminasi.
Para pejabat mengatakan pengunjung sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar kepada pihak keamanan.
“Setelah proses ini dilakukan, pengunjung bebas bergerak di area umum gedung, termasuk semua ruangan, dengan penutup wajah,” demikian dikatakan Departemen Layanan Parlemen lewat pernyataannya.
Rencana ini akan mempengaruhi wanita Islam yang mengenakan niqab, pakaian panjang dimana hanya mata pemakainya yang terlihat dan burka yang menutup seluruh bagian wajah.
Presiden Senat, Stephen Parry, mengatakan keputusan sebelumnya dikeluarkan karena adanya desas-desus sekelompok orang berencana menghadiri acara perdana menteri tanggal 2 Oktober dengan mengenakan kerudung dan berunjukrasa di area umum.
Dia mengatakan langkah tersebut adalah keputusan sementara, dan tidak pernah diterapkan sampai hari terakhir sidang parlemen. (BBC)
Pengunjung parlemen sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar ke pihak keamanan.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen di Canberra bagi wanita yang memakai penutup wajah Islam.
Awal Oktober, parlemen sempat menyatakan semua orang yang mengunjungi gedung tersebut dengan muka tertutup harus duduk pada tempat terpisah di area umum.
Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai ditujukan kepada wanita Islam yang mengenakan burka atau niqab sehingga memicu tuduhan diskriminasi.
Para pejabat mengatakan pengunjung sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar kepada pihak keamanan.
“Setelah proses ini dilakukan, pengunjung bebas bergerak di area umum gedung, termasuk semua ruangan, dengan penutup wajah,” demikian dikatakan Departemen Layanan Parlemen lewat pernyataannya.
Rencana ini akan mempengaruhi wanita Islam yang mengenakan niqab, pakaian panjang dimana hanya mata pemakainya yang terlihat dan burka yang menutup seluruh bagian wajah.
Presiden Senat, Stephen Parry, mengatakan keputusan sebelumnya dikeluarkan karena adanya desas-desus sekelompok orang berencana menghadiri acara perdana menteri tanggal 2 Oktober dengan mengenakan kerudung dan berunjukrasa di area umum.
Dia mengatakan langkah tersebut adalah keputusan sementara, dan tidak pernah diterapkan sampai hari terakhir sidang parlemen. (BBC)
