ist BOYONG: Warga Kashmir memboyong seorang korban bentrokan.
KASHMIR, SUMUTPOS.CO – MAHKAMAH Agung India memerintahkan perlindungan ketat warga Kashmir. Sebab, bentrokan terus memanas setelah bom bunuh diri menewaskan 40 personel paramiliter di kawasan tersebut pekan lalu.
Melalui surat perintah pada Jumat (22/2), MA India memerintahkan pemerintah daerah dan kepala kepolisian untuk memastikan tidak ada “serangan, ancaman, atau boikot sosial” terkait bom bunuh diri pada 14 Februari itu.
Surat perintah ini dirilis setelah beredar sejumlah video yang memperlihatkan sejumlah warga di Kashmir diancam atau dipukuli, ditanggapi dengan seruan sejumlah kelompok sayap kanan Hindu untuk melakukan pembalasan.
Sejumlah warga Kashmir pun dikeluarkan dari universitas di India karena komentar mereka terkait kasus tersebut di media sosial. Beberapa orang lainnya juga ditahan atas tuduhan penghasutan.
“Tak lama setelah serangan tersebut, sejumlah geng dan kelompok lain melontarkan retorika kebencian dan mulai menyerang, kemudian mengancam para Muslim dan warga Kashmir di berbagai penjuru negara,” demikian pernyataan dua aktivis yang mengajukan protes ke MA India.
Bom bunuh diri itu diklaim oleh kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad (JeM). Pemerintah India pun menuding Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut.
JeM ingin bagian Kashmir di India menjadi wilayah kekuasaan Pakistan. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah India dan Pakistan.
Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir. Puluhan ribu orang tewas di Kashmir sejak pemberontakan bersenjata pecah di kawasan perbatasan itu pada 1989.(cnni/ala)
ist BOYONG: Warga Kashmir memboyong seorang korban bentrokan.
KASHMIR, SUMUTPOS.CO – MAHKAMAH Agung India memerintahkan perlindungan ketat warga Kashmir. Sebab, bentrokan terus memanas setelah bom bunuh diri menewaskan 40 personel paramiliter di kawasan tersebut pekan lalu.
Melalui surat perintah pada Jumat (22/2), MA India memerintahkan pemerintah daerah dan kepala kepolisian untuk memastikan tidak ada “serangan, ancaman, atau boikot sosial” terkait bom bunuh diri pada 14 Februari itu.
Surat perintah ini dirilis setelah beredar sejumlah video yang memperlihatkan sejumlah warga di Kashmir diancam atau dipukuli, ditanggapi dengan seruan sejumlah kelompok sayap kanan Hindu untuk melakukan pembalasan.
Sejumlah warga Kashmir pun dikeluarkan dari universitas di India karena komentar mereka terkait kasus tersebut di media sosial. Beberapa orang lainnya juga ditahan atas tuduhan penghasutan.
“Tak lama setelah serangan tersebut, sejumlah geng dan kelompok lain melontarkan retorika kebencian dan mulai menyerang, kemudian mengancam para Muslim dan warga Kashmir di berbagai penjuru negara,” demikian pernyataan dua aktivis yang mengajukan protes ke MA India.
Bom bunuh diri itu diklaim oleh kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad (JeM). Pemerintah India pun menuding Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut.
JeM ingin bagian Kashmir di India menjadi wilayah kekuasaan Pakistan. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah India dan Pakistan.
Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir. Puluhan ribu orang tewas di Kashmir sejak pemberontakan bersenjata pecah di kawasan perbatasan itu pada 1989.(cnni/ala)
