JENEWA, SUMUTPOS.CO – Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) sukses menjadikan Iraq layaknya ladang pembantaian. Betapa tidak, lebih dari seribu nyawa melayang dalam waktu kurang dari sebulan. Kemarin (24/6) organisasi HAM PBB yang bermarkas di Kota Jenewa, Swiss, merilis data yang mencengangkan tersebut.
“Sedikitnya, 757 warga sipil tewas dan 599 lainnya terluka di Provinsi Nineveh, Diyala dan Salah Al Din,” terang Rupert Colville, jubir organisasi itu. Selain itu, 318 korban tewas dan 590 lainnya terluka di Provinsi Baghdad dan sekitarnya serta beberapa kawasan di sisi selatan Iraq. Sebagian besar korban, menurut dia, adalah warga sipil.
Rata-rata, para korban itu tewas karena ledakan bom atau ranjau yang dipasang di kendaraan. “Sebanyak 1.075 nyawa melayang dalam pertempuran militan dengan pasukan pemerintah selama 17 hari. Tepatnya, mulai 5 Juni hingga 22 Juni,” lanjut Colville dalam jumpa pers kemarin. Dia lantas meminta media menyebutkan jumlah korban tersebut sebagai jumlah minimal. Sebab, dia yakin jumlah korban tewas lebih dari itu.
Aksi ISIL yang lantas diikuti kelompok militan Sunni lainnya tersebut belum berakhir hingga kemarin. Bertujuan menaklukkan Kota Baghdad, organisasi radikal itu terus menggempur kota-kota di sekitar ibu kota. Sejauh ini, ISIL berhasil menguasai lima provinsi. Mereka juga berada di radius kurang dari 100 kilometer dari Baghdad.
Selain serangan yang berujung korban tewas atau luka, ISIL dan militan Sunni yang lain melakukan penculikan. Bukan hanya warga Iraq, target ISIL dalam penculikan adalah warga asing. Termasuk 48 warga Turki dan 40 warga India. Hingga sekarang, Turki dan India masih berusaha membebaskan warga mereka dari tangan militan.
Bersama dengan dirilisnya data korban Iraq oleh PBB, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry bertemu dengan Massoud Barzani yang merupakan pemimpin tertinggi Kurdi. “Kini kami dihadapkan pada sebuah kenyataan baru dan Iraq yang baru,” ujarnya saat menyambut kedatangan Kerry. Dia menegaskan, pembentukan pemerintah baru merupakan solusi terbaik untuk menumpas militan.
Sebagai kaum minoritas, menurut Barzani, Kurdi banyak menghadapi kendala dalam pemerintahan. Apalagi, Perdana Menteri (PM) Nuri Al Maliki merupakan pemimpin yang hanya mementingkan golongannya. “Ini merupakan masa-masa kritis Iraq,” kata Kerry. Dia mendesak pemerintahan Maliki agar menyusun kesepakatan damai bersama pemimpin Kurdi dan Sunni untuk meredam gejolak. (AP/AFP/hep/c23/tia)
