JINDO, SUMUTPOS.CO – Sudah 12 hari operasi pencarian korban tenggelamnya feri Sewol berlangsung dan lebih dari seratus orang belum ditemukan. Ratapan dan protes keluarga korban atas lambannya penanganan insiden tersebut membuat Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won tak nyenyak tidur. Kemarin pagi (27/4) dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban dan seluruh rakyat Negeri Ginseng tersebut.
Chung membuka pernyataan pengunduran dirinya dengan mengungkapkan kegundahannya atas nasib para korban yang belum ditemukan. “Sudah lebih dari sepuluh hari kecelakaan tenggelamnya kapal Sewol itu terjadi. Tangisan keluarga korban yang belum ditemukan membuat saya tidak bisa tidur di malam hari,” tuturnya.
“Saya menundukkan kepala dan mengucapkan belasungkawa yang paling dalam kepada para korban. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga yang berduka dan saya berdoa agar mereka segera pulih dari kepedihan ini,” ujar dia.
PM Chung mengumumkan keputusannya itu melalui siaran televisi nasional. Sebelumnya, tokoh 69 tahun tersebut meminta maaf atas nama pemerintah terkait dengan banyaknya masalah yang muncul dalam penanganan pertama pasca kecelakaan dan operasi penyelamatan yang mengikutinya. Dia mengakui bahwa hal itu memperberat masalah pada kecelakaan tersebut.
“Dalam pencarian, pemerintah mengambil langkah yang tidak memadai dan mengecewakan masyarakat,” terang lulusan Seoul National University tersebut. “Saya harus bertanggung jawab untuk semuanya sebagai perdana menteri. Pemerintah harus terbuka. Jadi, saya akan mundur sebagai perdana menteri,” imbuhnya.
Chung juga menyerukan agar seluruh rakyat Korsel bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Bukan saatnya saling menyalahkan, tapi menyelesaikan operasi pencarian dan mengurus semuanya. Untuk itu, saya meminta semua warga negara ikut membantu,” katanya.
Presiden Park Geun-hye menerima pengunduran diri Chung kemarin. Dia menyatakan, keputusan tersebut akan berlaku nanti, setelah pemerintah menyelesaikan seluruh penanganan bencana tenggelamnya kapal Sewol.
Chung adalah pejabat pemerintah tertinggi yang mundur menyusul tragedi pada 16 April lalu itu. Perdana menteri di Korea Selatan tak lebih sebagai simbol negara dengan peran seremonial. Pengunduran dirinya bahkan tak mendapat simpati dari keluarga korban yang kini masih menunggu pencarian. Mereka tetap menuntut semua pihak yang bertanggung jawab dihukum berat.
“Terus kenapa kalau PM mundur?” ketus Ji Hyung-soo. “Putraku masih di bawah laut. Pengunduran dirinya tidak akan pernah menghapus kesedihanku sedikit pun,” tegas dia.
“Siapa pun yang bertanggung jawab atas bencana ini harus dihukum berat. Tapi, hal mendesak yang perlu dilakukan saat ini adalah menemukan semua korban secepatnya,” tambah Ji.
Penyidik bergerak cepat dalam mengusut kasus tersebut seperti yang dituntut Ji. Kemarin aparat menggeledah kantor pengontrol lalu lintas laut di Pulau Jeju. Jeju adalah tujuan feri Sewol. Penggeledahan juga dilakukan di kantor lembaga yang sama di Jindo.
Mereka menyita set radio komunikasi yang berisi dialog antara kru Sewol dan petugas kontrol. Selain itu, rekaman video pengamatan sebelum dan sesudah kapal tenggelam ikut diamankan. Sebuah transkrip pembicaraan yang tersebar luas sebelumnya mengungkap adanya kepanikan serta kebingungan dalam mengambil keputusan di antara kru kapal pada saat-saat krusial. Tidak ada keputusan cepat yang diambil untuk mengevakuasi penumpang.
Sampai kemarin sore (27/4) korban tewas dipastikan 188 orang. Sementara 114 lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagian korban diyakini terjebak dalam ruang penumpang di kapal yang tenggelam. (AFP/CNN/cak/c11/dos)
