MEDAN-Realisasi pengerjaan proyek di instansi Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih berjalan lamban. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan pertama. Rata-rata pengerjaan proyek masih berkisar di bawah 10 persen. Melihat kondisi seperti ini dapat terjadi pembangunan kota Medan yang molor dan sisa lebih anggaran (silpa) yang tinggi.
Kadis PU Bina Marga Medan Khairul Syahnan mengatakan, kalau pengerjaan proyek jalan dan drainase di Medan memasuki bulan Juni ini masih berkisar 6 persen. Padahal, sisa waktu pengerjaan tinggal enam bulan lagi. “Proyek pengerjaan drainase kita sekarang sudah mulai berjalan, memang baru 6 persen, itu semua kita lakukan untuk mengantisipasi genangan air di musim penghujan ini,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga Medan, Khairul Syahnan.
Kadis Kebersihan Medan Pardamean Siregar juga mengakui kalau proses pengerjaan proyek masih berjalan lambat. Bahkan, pengerjaan proyek yang vital di instansinya yakni revitaliasi TPA Terjun juga masih dalam proses tender dan belum berjalan. “TPA Terjun memang akan kita revitalisasi, sekarang prosesnya proyek revitalisasi itu sedang kita tenderkan secara elektronik,” ujar Kepala Dinas Kebersihan Medan, Pardamean Siregar
Dikatakan Pardamean, proses tender akan berlangsung selama satu bulan, setelah diketahui kontraktornya barulah proyek dikerjakan dan diharapkan dapat tuntas selama enam bulan. “Kita harapkan bias selesai, akhir tahun ini sudah selesai,” kata Pardamean. Pun begitu, meski bernada optimis, Pardamean juga terlihat lesu. “Bagaimanalah, kondisi kita kan sedang begini. Makanya, kita kejar lah itu dapat diselesaikan akhir tahun ini,” terang Pardamean.
Kondisi lambatnya pengerjaan proyek dan realisasi pembangunan kota Medan ini juga diperparah dengan minimnya serapan PAD kota Medan tahun 2013. Seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan, Irwan Ritonga sebelumnya, sebesar Rp18% dari target yang dicanangkan sebesar Rp1.7 triliun.
Dikatakan Irwan, saat ini masih banyak SKPD yang mencari PAD masih minim memberikan kontribusi. Dia mencotohkan, Dinas Kebersihan Kota Medan baru 5% memberikan PAD dari target sebesar sekitar Rp70 miliar lebih. “Beberapa SKPD masih minim memberikan sumbangan PAD sampai Mei 2013 ini,” jelas Irwan.
Pengamat anggaran di Sumut, Elfenda Ananda menyebutkan, pengerjaan proyek yang lamban akan mengakibatkan tingginya silpa anggaran. Dan kondisi ini jelas akan berdampak bagi pemerintah dan masyarkaat. Menurutnya, Silpa yang disebabkan efisiensi anggaran kata Elfenda memang wajar saja. Namun, nilai wajarnya juga hanya 5 persen dari nilai APBD. Artinya, kalau efisiensi anggaran mencapai di atas 5 persen, ini juga sudah terjadi perencanaan anggaran yang salah. “Nilai wajar efisiensi anggaran itu 5 persen, kalau di atas itu berarti ada perencanaan yang salah. Memang perencanaan itu tidak bisa sesuai dengan harga riilnya 100 persen. Kalau sesuai dengan harga riil nya berarti itu juga tidak benar. Namun, yang bisa ditolerir kesenjangan harga yang dianggarkan dengan harga riil itu hanya 5 persen,” terang Elfenda.
Sedangkan, silpa yang disebabkan adanya upaya mark up dijelaskannya, hal ini juga pernah terjadi di kabupaten Batubara. “Kasus kabupaten Batubara pernah mengendapkan anggaran untuk dibungakan sehingga menjadi silpa, ini merupakan satu upaya untuk me mark up anggaran,” sebut Elfenda.
Banyaknya silpa ini, kata Elfenda, tentu memiliki efek domino terutama untuk perekonomian, sosial dan politik. Dampak perekonomian disebutkan Elfenda, jika anggaran lambat terealisasi, maka pembangunan juga lambat dan perekonomian tak berjalan dengan baik.
“Dampak sosial tentunya masyarakat yang seharusnya bisa menikmati pembangunan di awal tahun terpaksa baru bisa menikmatinya di akhir tahun. Begitu juga akan berdampak politik bagi pemerintah. Ini akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang berkuasa. Masyarakat akan terus bertanya kapan realisasi pembangunan jalan dan lainnya,” pungkasnya. (mag-7)
. Kalau masyarakat terus bertanya tentu semakin lama akan mencuatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” tegas Elfenda. (mag-7)
