Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Sahputra Hasibuan menyesalkan bentrok massa IPK dengan PP yang terjadi, Sabtu (30/1) kemarin. Ia menyesalkan peristiwa tersebut, karena tidak saja mengakibatkan korban jiwa, namun juga kerusakan sejumlah kendaraan dan terutama menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Medan.
Karena itu Edi menilai, Polri perlu menelusuri dugaan kelemahan aparatnya di lapangan. Terutama terkait peran intelijen, Kapolda dan Kapoltabes Medan.
“Jadi saya kira perlu ditelusuri kelemahan Polri, Kapolda dan Kapoltabes dalam hal ini. Kalau ada kelalaian dan pembiaran, perlu ada teguran, agar hal-hal tersebut tak terjadi lagi,” ujar Edi kepada Sumut Pos saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/1).
Menurut Edi, penelusuran perlu dilakukan, apalagi sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti telah mengeluarkan perintah siaga pada seluruh jajarannya hingga ke daerah, mengingat adanya ancaman bom yang terjadi di sekitar Bilangan Sarinah, beberapa waktu lalu.
“Harusnya tidak perlu terjadi kasus Medan, karena sudah ada perintah Polda untuk siaga, tapi ternyata peristiwa itu tetap terjadi. Mudah-mudahan ini bukan karena keteledoran,” ujar Edi.
Selain itu Edi juga menyesalkan lemahnya antisipasi, karena bicara dari pengalaman, peristiwa bentrokan antar OKP di Medan sudah seringkali terjadi. Harusnya dari pengalaman tersebut, pihak kepolisian dapat menjadikannya sebagai acuan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.”Apalagi ?sudah sering terjadi, kenapa kasus ini sampai terjadi atau tidak siap antisipasi. Makanya kami kira perlu dilakukan penelusuran secara mendalam,” ujarnya.
Saat disinggung apakah perlu ada penyegaran aparat di Sumut hingga ke tingkat bawah, Edi menilai hal tersebut tentunya juga perlu menjadi perhatian. Paling tidak guna mengantisipasi munculnya aksi beking membeking terhadap ?kelompok-kelompok yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Namun begitu apakah ada dugaan keterlibatan aparat dari peristiwa kemarin, menurutnya perlu didalami terlebih dahulu. Karena sejauh tidak ada bukti,maka hal tersebut sulit untuk dilakukan penindakan.”?Sejauh ini belum dapat informasi. Karena itu harus didalami apakah ada keterlibatan oknum. Apalagi kalau sampai beking membeking, itu haru diberi sanksi, kalau memang ditemukan,” ujar Edi. (fas/rus/gir/jpnn/adz)
