prans/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diminta segera menyelesaikan dan menerapkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayah ini, terhadap masyarakat yang terdampak akibat virus corona atau Covid-19.
Program tersebut dinilai sangat penting di samping kesiapan Sumut dalam menangani masyarakat yang tertular pandemi global tersebut, melalui persiapan kamar isolasi, sumber daya manusia dan sumber daya medis lainnya, sebagai stimulus perekonomian masyarakat yang diimbau pemerintah supaya tetap berada di rumah guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Saat rapat dengan Gubsu, kami dari mengusulkan beberapa hal yaitu refocushing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020, masyarakat diberikan JPS mengusulkan pada Gubsu agar melibatkan BUMN dan BUMD serta pengusaha swasta yang ada di Sumut untuk menggunakan CSR-nya pada penyelamatan masyarakat Sumut dan mengusulkan agar dilakukan penyemprotan disinfektan massal,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut, Misno Adisyah Putra kepada wartawan, Selasa (31/3), usai mengikuti rapat koordinasi lintas fraksi bersama Gubsu Edy Rahmayadi, di Posko Utama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumut.
Pihaknya juga meminta Gubsu bekerja cepat dengan melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD Sumut maupun pihak-pihak terkait dalam hal penanganan covid 19 di Sumut.
“Fraksi PKS meminta agar segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, agar Covid-19 ini bisa segera diputus mata rantainya,” terangnya.
Pada rakor tersebut, diungkapkan Misno, alat cek massal atau rapid test Covid-19 dapat segera diterapkan terhadap seluruh tenaga medis pada rumah sakit-rumah sakit rujukan. Pihaknya pun menolak menyertakan para anggota dewan dalam pelaksanaan rapid test tersebut.
“Kami mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk dirapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat Sumut untuk di rapid test,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubsu Edy Rahmayadi mengapresiasi usulan Fraksi PKS tersebut dan salah satu yang ia lakukan ke depan ialah akan melakukan pergeseran anggaran yang mana dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran, saat ini sedang diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), semoga ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah mengungkapkan dalam waktu dekat RS Martha Friska 2 di Jl. Multatuli Medan siap beroperasi, menyusul RS GL Tobing milik PTPN II Tanjungmorawa pada Sabtu (28/3). “Sekarang ini sedang kita persiapan semuanya, dalam waktu dekat akan beroperasi,” katanya.
Standar pelayanan yang diberlakukan juga sama seperti RS GL Tobing. Yaitu standarisasi perawatan untuk pasien Covid-19. “Termasuk jumlah SDM medis dan paramedisnya. Sedang kita mapping sesuai jumlah ruangan. Untuk di RS GL Tobing, sejak beroperasi sudah merawat 12 pasien Covid-19 yang datang dari sejumlah daerah,” katanya.
Saat disinggung soal kebijakan pemerintah pusat akan pembatasan sosial secara besar-besaran termasuk darurat sipil dalam rangka memutus mata rantai penyakit ini, dirinya menyebut hal tersebut nantinya akan langsung disampaikan gubernur selaku ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut. “Soal itu nanti biar pak gubernur saja yang menjelaskan ya,” katanya. (prn/ila)
