MEDAN- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan akan mengusung calon gubernur dari kader partai, dan dipastikan tak akan berkoalisi lagi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti saat mengusung Syamsul-Gatot.
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Drs H Hazrul Azwar MM mengaku, dari pengalaman PPP berkoalisi dengan PKS mendukung pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho jelas PPP tak bisa bekerja sama dengan PKS.
“Pengalaman sudah menunjukkan pada saat koalisi dengan PKS saat mendukung Syampurno kita tak bisa bekerjasama. Jadi tak usah saya kembangkan lagilah, itulah faktanya,” ujarnya di Asrama Haji Medan, saat menggelar reses dan sosialisasi UU Pemilu, Minggu (29/4).
Dia mengatakan, DPP PPP sudah menyatakan mendukung kadernya maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) periode 2013-2018. Kader yang didukung itu adalah Ketua DPW PPP Sumut, H Fadly Nurzal SAg.
Ketua Fraksi PPP DPR RI itu menyebutkan, kini Fadly ditugasi untuk terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat dukungan minimal 15 kursi DPRD Sumut.
“Walaupun pada laporannya sudah ada beberapa partai, itukan masih dalam bentuk lisan. DPP PPP masih tetap menunggu putusan koalisinya,” katanya.
Begitupun, tegasnya, bila dukungannya Fadly Nurzal tidak memenuhi 15 kursi DPRD Sumut sebagai syarat maju Cagubsu. PPP bisa mengusungnya secara independen.
“Itu bisa karena PPP Sumut sudah menyelam, dan harus dilanjutkan. Jadi tidak ada salahnya PPP mendukung independen, sekalian buat terobosan baru,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal yang ketika itu menegaskan, komunikasi dengan partai politik tetap dilakukan secara terbuka. Hal itu sebagai bagian untuk memperkuat jaringan. “Sekarang terus berjalan komunikasi politik dengan partai lain, dan PPP terus konsolidasi ke desa-desa,” sebutnya.
Ketika disinggung mengenai PPP enggan bekoalisi dengan PKS, Fadly tidak memberikan komentar apapun. Politisi yang dikenal vokal di DPRD Sumut itu memilih diam.
Terpisah, Ketua MPW PKS, Sigit Pramono Asri SE mengatakan, PKS dan PPP sekarang ini masih koalisi dengan PPP. Apalagi, PPP dan PKS sama-sama partai Islam. Koalisi PKS dan PPP sesuai akadnya berakhir sampai 2013.
“Jadi ada baiknya kita komunikasi kembali apa saja yang menjadi kendala, tersumbat atau apapun namanya. Istinya PKS tetap terbuka untuk partai Islam, apalagi dengan PPP sebagai partai Islam tertua yang masih eksis,” ucapnya, Senin (30/4).
Dia mengingatkan, sesama partai Islam tidak boleh memutus tali silaturahim,PKS tetap ingin kerja sama dengan PPP secara terus menerus. Kemudian, PKS juga tetap sebagai partai terbuka dengan partai Islam. “Dengan partai non Islam PKS tidak menutup komunikasi politik, apalagi dengan partai Islam. Bagi PKS, partai Islam sebagai prioritas untuk kerja sama,” sebutnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut itu membeberkan, membangun Sumut tidak bisa sendirian, seperti diketahui bersama partai dominan yang memiliki kursi di DPR RI ataupun DPRD Sumut masih membutuhkan koalisi, apalagi hanya partai yang kursinya pas-pasan.
“PKS tidak akan menutup diri, PKS tetap terbuka. Apalagi PKS itu banyak belajar dari PPP, baik berpolitik ataupun berdiskusi,” katanya.
Menyikapi kondisi itu, Sigit menegaskan, pihaknya tetap bersilaturahim dengan PPP, kemudian akan segera melakukan pembicaraan mengenai beberapa program menjelang Pilgubsu.
“Ketua DPW PKS dan PPP sebenarnya sudah bertemu, hanya saja belum mengkristal . Jadi kami akan melakukan komunikasi politik kembali dengan PPP setelah ada persetujuan dari DPP PKS,” sebutnya.
Menanggapi perseteruan PPP dan PKS, Pakar Politik USU, Prof DR HM Arif Nasution MA mengatakan, apa yang disampaikan PPP sebenarnya satu bentuk kerinduan saja, selama ini mungkin sudah ada komunikasi tapi belum tersalurkan.
“Saya anggap itu hanya sebatas komunikasi orang yang sedang rindu saja, mungkin ada komunikasi yang terhambat sekarang ini,”katanya.
Dia menyatakan, komunikasi yang terhambat mungkin saja saat sama-sama mendukung Syampurno. Artinya PPP merasa bersama dengan PKS, tapi terhambat komunikasinya. Jadi dilontarkan komunikasi untuk kerinduan yang disampaikan Hasrul Azwar.
“Apalagi sekarang ini akan muncul Pilkada baru. Apakah ini awal komunikasi politik itu, sebenarnya untuk menentukan siapa yang diusung partai itu tidak bisa ditentukan oleh daerah, melainkan keputusannya tetap di tingkat pusat,” sebutnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan, pemikiran yang disampaikan Hasrul perlu diteliti kembali, apakah didukung oleh pengurus DPC atau DPW lainnya di Indonesia.
Hal lainnya, mengenai PPP akan mengusung kandidat pilgubsu dari jalur independen jika Fadly Nurzal tak memperoleh dukungan partai lain, Arif mengatakan, bagi partai politik yang kekuatannya masih tanggung, tapi menganggap kadernya bisa maju. Maka harus bersiap-siap untuk memilih jalur lain yakni independen. “Tapi itu masih sangat berat,” katanya.
Sekarang ini, sarannya, PPP dan PKS bukan memisahkan diri, melainkan memperkuat komunikasi politiknya, sehingga tujuan partai yang tetap berlandaskan Islam sama-sama terwujud. “Perlu diingat, partai tak terlepas dari koalisi. Dan koalisi itu butuh komunikasi baik dan komitmen,” tegasnya. (ril)
