MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS) H Hidayatullah SE mengatakan, kesejahteraan umum adalah buah dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam sila ke-5 dari Pancasila. Tetapi faktanya, kesejahteraan di negeri ini hanya milik segelintir orang atau kelompok kecil.
“Seharusnya kesejahteraan dirasakan oleh seluruh anak bangsa,” kata Hidayatullah ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja Medan, Sabtu (15/4).
Menurut Hidayatullah, founding father kita sudah menanam nilai-nilai luhur sejak berdirinya negara ini. Salah satunya Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara yang harapannya dapat mensejahterakan rakyat banyak. “Sekarang ketika pohon itu sudah besar dan buahnya sudah banyak, buah itu malah hanya dinikmati oleh segelintir orang,” ujarnya lagi.
Dia juga mengatakan, saat ini harga sembako malah makin mahal, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Tapi di saat yang bersamaan, masih ada sekelompok orang yang malah pamer harta, baik itu melalui medsos maupun di kehidupan nyata. “Belum lagi dunia pedidikan kita yang masih jauh dari harapan. Meskipun sudah dianggarkan 20 persen dari APBN, tapi faktanya 70 persen warga Indonesia hanya tamatan SMP. Kemana selebihnya anggaran tersebut digunakan?” tegasnya.
Politisi senior PKS yang dikenal sebagai tokoh ekonomi syariah ini menambahkan, meskipun kondisi saat ini tidak mengenakkan, tapi semangat untuk berbuat dan menjadi lebih baik harus selalu ada. “Karena, sejatinya perbuatan baik akan kembali ke diri kita begitupun sebaliknya,” tandasnya.
Adapun peserta yang hadir pada sosialisasi 4 Pilar kali ini berasal dari tokoh masyarakat kota medan dan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sumut. Sementara dalam pemaparannya mengenai 4 Pilar MPR RI, Hidayatullah menjelaskan 4 Pilar MPR RI terdiri dari beberapa point penting seperti: Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Bangsa, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS) H Hidayatullah SE mengatakan, kesejahteraan umum adalah buah dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam sila ke-5 dari Pancasila. Tetapi faktanya, kesejahteraan di negeri ini hanya milik segelintir orang atau kelompok kecil.
“Seharusnya kesejahteraan dirasakan oleh seluruh anak bangsa,” kata Hidayatullah ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja Medan, Sabtu (15/4).
Menurut Hidayatullah, founding father kita sudah menanam nilai-nilai luhur sejak berdirinya negara ini. Salah satunya Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara yang harapannya dapat mensejahterakan rakyat banyak. “Sekarang ketika pohon itu sudah besar dan buahnya sudah banyak, buah itu malah hanya dinikmati oleh segelintir orang,” ujarnya lagi.
Dia juga mengatakan, saat ini harga sembako malah makin mahal, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Tapi di saat yang bersamaan, masih ada sekelompok orang yang malah pamer harta, baik itu melalui medsos maupun di kehidupan nyata. “Belum lagi dunia pedidikan kita yang masih jauh dari harapan. Meskipun sudah dianggarkan 20 persen dari APBN, tapi faktanya 70 persen warga Indonesia hanya tamatan SMP. Kemana selebihnya anggaran tersebut digunakan?” tegasnya.
Politisi senior PKS yang dikenal sebagai tokoh ekonomi syariah ini menambahkan, meskipun kondisi saat ini tidak mengenakkan, tapi semangat untuk berbuat dan menjadi lebih baik harus selalu ada. “Karena, sejatinya perbuatan baik akan kembali ke diri kita begitupun sebaliknya,” tandasnya.
Adapun peserta yang hadir pada sosialisasi 4 Pilar kali ini berasal dari tokoh masyarakat kota medan dan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sumut. Sementara dalam pemaparannya mengenai 4 Pilar MPR RI, Hidayatullah menjelaskan 4 Pilar MPR RI terdiri dari beberapa point penting seperti: Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Bangsa, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. (adz)
