MEDAN- Pemadaman bergilir PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara terutama selama Ramadan menimbulkan banyak kesulitan di masyarakat. Di balik permasalahan pemadaman, PT PLN (Persero) Regional Sumut punya alasan tersendiri. Selain soal defisit, alasan lainnya akibat gagal tender atau molornya tender perbaikan mesin PLTU 1 dan GT 1.2 yang tengah rusak.
Hal ini terungkap dalam dalam rapat yang digelar Pansus Kelistrikan di DPRD Sumut, Selasa (30/7). Hadir sejumlah pejabat PLN seperti GM PLN Unit Induk Proyek Pembangkit Sumatera I Didik, GM Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanto, dan GM PLN Wilayah Sumut Diananto.
Berdasarkan keterangan GM PLN Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanto, untuk perbaikan dua pembangkit yang tidak beroperasi yakni PLTU 1 dan GT 1.2 saat ini sudah dilakukan proses tender dengan nilai Rp5,4 miliar. “Kemarin sempat terjadi kegagalan tender, karena harga pokok satuan terlalu rendah. Jadi tidak ada pengusaha yang sanggup,” ungkapnya.
Selain itu, daya listrik belum tercukupi atau masih defisit karena keterlambatan masuknya pembangkit baru seperti PLTU Pangkalan Susu dan PLTA Nagan Raya. Hal ini mengakibatkan perawatan pada pembangkit yang sudah ada, tidak bisa dilakukan karena daya listrik yang diharapkan menggantikan belum terealisasi.
Begitu juga pernyataan GM PLN Unit Induk Proyek Pembangkit Sumatera I Didik. untuk PLTA Asahan III, saat ini masih terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Hal ini sudah tiga tahun dimintakan namun sampai sekarang belum diterbitkan. “Kami dapat informasi izin prinsip pengelolaan hutan akan kelar dalam minggu ini. Mudah-mudahan ini akan membuat realisasi PLTA Asahan III segera terwujud,” terangnya.
Sebelumnya dalam rapat ini, para pejabat PLN ini tidak berkutik saat dicecar soal listrik yang semakin sering padam selama Ramadan. Anggota Pansus Listrik Marahalim Harahap menanyakan soal pembangkit di sektor Belawan yang saat ini kondisinya memprihatinkan, termasuk soal molornya perbaikan GT 1.2 dan PLTU 1 sampai berbulan-bulan tanpa progres. “Sementara kita tahu, itu ada perusahaan (PT PJBS) yang mengerjakan. Tapi kenapa PLN diam saja, tidak mempersoalkan itu ya?” tanya dia di hadapan para pejabat PLN.
Dia menambahkan, mengenai pasokan daya, PLN dikabarkan menerima transfer dari PT Inalum sebanyak 90 MW. Namun kata dia, dengan penambahan daya tersebut, lantas pemadaman semakin sering terjadi. “Kita apresiasi itu. Daya listrik ditambah, dibayar mahal. Tapi listrik makin sering padam. Baik sekali kondisi tersebut,” kata Marahalim.
Mendengar pernyataan dua anggota Dewan ini, pejabat PLN tak berkutik dan tak mampu membantahnya. “Apakah ada kolusi di PLN? Apa PLN kekurangan dana, atau apa yang terjadi sebenarnya,” sahut anggota Pansus Listrik lainnya, Muhammad Nasir.
Menurut Nasir, pemadaman listrik di Sumut saat ini intensitasnya semakin tinggi dan lebih sering. Hal ini menyebabkan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa sudah mulai kesal dengan pemadaman bergilir di saat-saat sakral seperti waktu sahur, waktu salat Subuh, berbuka puasa, dan saat tarawih. “Pelaku usaha pun sudah kecewa dengan pelayanan PLN. Kami minta pembangkitan PLN di Sumut ini diaudit, saya tegaskan harus diaudit total. Supaya kita tahu apa yang salah,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan anggota pansus lainnya, Yan Syahrin yang meminta agar agar pihak PLN Sumut menyampaikan dengan kejujuran sehingga dewan dapat menyampaikannya kepada masyarakat.”Banyak keluhan masyarakat akan listrik yang sering padam, dan ini terus menjadi persoslan yang tak habis-habisnya,”papar Yan.
Menurut Wakil Ketua Pansus Listrik, G Manurung, mengatakan, dalam rapat yang digelar itu sepertinya tidak ada niat PLN untuk membuka informasi secara terang. Kata Manurung, pihaknya sangat berharap PLN mau memberitahukan persoalan sebenarnya atas kondisi kelistrikan di Sumut. “Kalau memang sifatnya menyerempet hukum, kawan-kawan media juga tahu mana yang perlu dan tidak ditulis. Atau memang perlu diusut secara hukum PLN di Sumut? Akan kita lakukan,” pungkasnya.(mag-5)
