Daya Listrik ke Gedung DPRD Medan Minim, Pimpinan Dewan Pasrah

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Belum cukupnya pasokan listrik ke gedung DPRD Medan ternyata ditanggapi dingin oleh pimpinan dewan. Bahkan, pimpinan dewan terkesan pasrah mengenai kebijakan PLN yang tidak dapat melakukan penambahan daya.

“Mau bagaimana lagi, toh kondisi PLN sedang defisit. Makanya tidak ada penambahan daya listrik. Jadi kita pasrah saja menunggu sampai persoalan defisit selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, kemarin (30/8).

Diakui Ihwan, banyak kendala yang dihadapi anggota dewan dalam bekerja karena belum adanya penambahan daya listrik. Di sisi lain, akibat tidak adanya daya listrik yang cukup alokasi anggaran yang harus disediakan cukup besar.

“Akibat tidak ada penambahan daya listrik, paling anggaran pembelian bahan bakar mesin genset yang membesar,” ujarnya.

Setiap ada pelaksanaan agenda sidang paripurna, Ihwan mengaku pihak Sekretariat DPRD selalu mengoperasionalkan mesin genset karena listrik yang ada tidak cukup untuk seluruh gedung Dewan.

“Mesin gensetnya dihidupkan selama sidang paripurna, setelah selesai langsung dimatikan. Tentu, ketika pasokan listrik sudah terpenuhi maka biaya yang akan dikeluarkan akan lebih hemat,” sebutnya.

Lebih lanjut, Politisi Gerindra itu mengaku pimpinan dewan sudah melakukan segala upaya dan cara agar penambahan daya listrik kegedung dewan dapat dilakukan, tapi tidak kunjung direalisasikan.

“Upaya sudah, cuma kondisi PLN yang sedang defisit, kita tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menunggu dan berharap persoalan defisit segera teratasi,” jelas Politisi Gerindra itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Golkar, Iswanda Ramli menjamin kinerja anggota dewan akan lebih maksimal ketika penambahan daya listrik sudah dapat direalisasikan. Sebab, ketidak nyamanan dalam bekerja diakuinya menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya para legislator dalam menjalankan tugas.

“Memang anggota dewan itu jarang di kantor, karena ingin lebih dekat dengan konstituen, meski begitu penambahan daya listrik harus tetap dilakukan, karena tugas dewan ada juga dilakukan di kantor,” ungkap Nanda.

Dia menampik bahwa belum maksimalnya kinerja anggota dewan priode 2014-2019 akibat belum adanya penambahan daya listrik. Karena, dirinya mengaku sudah bekerja secara maksimal dan dapat dilihat dari beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sudah selesai dibahas.

“Memang belum ada ranperda baru yang disahkan, tapi ini bukan masalah belum selesainya pembahasan. Tapi masalah kekosongan posisi Wali Kota,” cetusnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengibaratkan ketidaknyamanan para anggota dewan dalam menjalankan tugas sebagai balasan dari masyarakat. Sebab, selama kurun waktu satu tahun bekerja, tidak ada prestasi yang ditunjukkan bahkan anggaran yang dipergunakan wakil rakyat tersebut dianggap sia-sia.

“Biarkan mereka (anggota dewan) tahu penderitaan masyarakat, ini membuat para wakil rakyat itu berkaca diri,” ujar Rurita.

Rurita menambahkan, penambahan listrik ke gedung DPRD Medan bukan hal yang sulit. Akan tetapi, yang menjadi persoalan apakah anggota DPRD Medan 2014-2019 sudah pantas menikmati fasilitas-fasilitas yang sumber dananya dari masyarakat.

Belum lagi, lanjut Rurita, para wakil rakyat itu menghabiskan uang Rp13 Miliar hanya dalam kurun waktu 7 bulan untuk biaya perjalanan dinas. Anehnya, penggunaan anggaran tersebut seakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hasil (out put) yang dapat dirasakan masyarakat. “Biarkan mereka (anggota) dewan kepanasan, sepertinya ini pembalasan dari masyarakat atas kinerja para wakil rakyat yang sangat mengecewakan secara tidak langsung,”ungkapnya.

Padahal, diakui Rurita biaya Rp13 Miliar yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dapat dialih fungsikan untuk kepentingan lain seperti pengadaan genset. “Berapa banyak genset yang bisa dibeli dengan biaya Rp13 Miliar, sudah jelas ketika anggaran itu dipergunakan untuk beli genset akan banyak manfaatnya,” bilangnya.

Untuk diketahui Gedung DPRD Medan membutuhkan pasokan listrik sebesar 690 Kva. Sedangkan pasokan listrik yang tersedia hanya 105 kVa. Sedangkan ada surat edaran dari Direktur Operasi Jawa Bali uang melarang penambahan dan proses penyamburan baru diatas 33 kVa.(dik/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Belum cukupnya pasokan listrik ke gedung DPRD Medan ternyata ditanggapi dingin oleh pimpinan dewan. Bahkan, pimpinan dewan terkesan pasrah mengenai kebijakan PLN yang tidak dapat melakukan penambahan daya.

“Mau bagaimana lagi, toh kondisi PLN sedang defisit. Makanya tidak ada penambahan daya listrik. Jadi kita pasrah saja menunggu sampai persoalan defisit selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, kemarin (30/8).

Diakui Ihwan, banyak kendala yang dihadapi anggota dewan dalam bekerja karena belum adanya penambahan daya listrik. Di sisi lain, akibat tidak adanya daya listrik yang cukup alokasi anggaran yang harus disediakan cukup besar.

“Akibat tidak ada penambahan daya listrik, paling anggaran pembelian bahan bakar mesin genset yang membesar,” ujarnya.

Setiap ada pelaksanaan agenda sidang paripurna, Ihwan mengaku pihak Sekretariat DPRD selalu mengoperasionalkan mesin genset karena listrik yang ada tidak cukup untuk seluruh gedung Dewan.

“Mesin gensetnya dihidupkan selama sidang paripurna, setelah selesai langsung dimatikan. Tentu, ketika pasokan listrik sudah terpenuhi maka biaya yang akan dikeluarkan akan lebih hemat,” sebutnya.

Lebih lanjut, Politisi Gerindra itu mengaku pimpinan dewan sudah melakukan segala upaya dan cara agar penambahan daya listrik kegedung dewan dapat dilakukan, tapi tidak kunjung direalisasikan.

“Upaya sudah, cuma kondisi PLN yang sedang defisit, kita tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menunggu dan berharap persoalan defisit segera teratasi,” jelas Politisi Gerindra itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Golkar, Iswanda Ramli menjamin kinerja anggota dewan akan lebih maksimal ketika penambahan daya listrik sudah dapat direalisasikan. Sebab, ketidak nyamanan dalam bekerja diakuinya menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya para legislator dalam menjalankan tugas.

“Memang anggota dewan itu jarang di kantor, karena ingin lebih dekat dengan konstituen, meski begitu penambahan daya listrik harus tetap dilakukan, karena tugas dewan ada juga dilakukan di kantor,” ungkap Nanda.

Dia menampik bahwa belum maksimalnya kinerja anggota dewan priode 2014-2019 akibat belum adanya penambahan daya listrik. Karena, dirinya mengaku sudah bekerja secara maksimal dan dapat dilihat dari beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sudah selesai dibahas.

“Memang belum ada ranperda baru yang disahkan, tapi ini bukan masalah belum selesainya pembahasan. Tapi masalah kekosongan posisi Wali Kota,” cetusnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengibaratkan ketidaknyamanan para anggota dewan dalam menjalankan tugas sebagai balasan dari masyarakat. Sebab, selama kurun waktu satu tahun bekerja, tidak ada prestasi yang ditunjukkan bahkan anggaran yang dipergunakan wakil rakyat tersebut dianggap sia-sia.

“Biarkan mereka (anggota dewan) tahu penderitaan masyarakat, ini membuat para wakil rakyat itu berkaca diri,” ujar Rurita.

Rurita menambahkan, penambahan listrik ke gedung DPRD Medan bukan hal yang sulit. Akan tetapi, yang menjadi persoalan apakah anggota DPRD Medan 2014-2019 sudah pantas menikmati fasilitas-fasilitas yang sumber dananya dari masyarakat.

Belum lagi, lanjut Rurita, para wakil rakyat itu menghabiskan uang Rp13 Miliar hanya dalam kurun waktu 7 bulan untuk biaya perjalanan dinas. Anehnya, penggunaan anggaran tersebut seakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hasil (out put) yang dapat dirasakan masyarakat. “Biarkan mereka (anggota) dewan kepanasan, sepertinya ini pembalasan dari masyarakat atas kinerja para wakil rakyat yang sangat mengecewakan secara tidak langsung,”ungkapnya.

Padahal, diakui Rurita biaya Rp13 Miliar yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dapat dialih fungsikan untuk kepentingan lain seperti pengadaan genset. “Berapa banyak genset yang bisa dibeli dengan biaya Rp13 Miliar, sudah jelas ketika anggaran itu dipergunakan untuk beli genset akan banyak manfaatnya,” bilangnya.

Untuk diketahui Gedung DPRD Medan membutuhkan pasokan listrik sebesar 690 Kva. Sedangkan pasokan listrik yang tersedia hanya 105 kVa. Sedangkan ada surat edaran dari Direktur Operasi Jawa Bali uang melarang penambahan dan proses penyamburan baru diatas 33 kVa.(dik/adz)