29 C
Medan
Sunday, November 24, 2024
spot_img

Fly Over Pinang Baris Dikerjakan 2017

Foto: Andika/Sumut Pos Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
Foto: Andika/Sumut Pos
Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II beberapa waktu lalu menyebut sudah menyiapkan model jalan layang atau fly over Pinang Baris, persimpangan Jalan Gatot Subroto -TB Simatupang Medan yang sekarang ini dilanda kemacetan akut pada jam sibuk.

Rencananya menurut pihak BBPJN II, akan dibangun 1,5 kilometer fly over di kawasan itu. Namun, yang jadi kendala adalah soal pembebasan lahan. Karena ada dua pemerintahan terlibat bila bicara soal Fly Over Pinang Baris, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang
Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Sarma Hutajulu mengatakan, tiap-tiap stakeholder jangan menjadikan hal itu alasan utama. Dia beralasan seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk kepentingan lebih besar.

“Jadi saya harap semua stakeholder duduk bersama dan menyiapkan masalah pembangunan fly over Pinang Baris secara matang. Diharap tidak saling tuduh siapa yang membuat lambat, ” tegas Sarma menjawab Sumut Pos, Senin (31/10).

Menurutnya, Pemko Medan sudah cukup pro aktif dalam proses pembebasan lahan, namun berbeda dengan Pemkab Deliserdang. Bicara soal pembangunan Fly Over Pinang Baris juga melibatkan pemkab tetangga ini.”Semuanya kan bisa dibicarakan, tinggal bagaimana semua pihak bekerjasama. Saya juga berharap Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang, juga benar-benar serius memerhatikan hal ini. Tidak juga menurut saya pemerintah terkait diam-diam saja,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN II, Paul Siahaan menyebut memang untuk saat ini pembangunan Fly Over Pinang Baris belum jadi pekerjaan mendesak mereka.

Begitupun, dia tidak memungkiri lambatnya proses pembebasan lahan masih jadi faktor dalam proses pembangunan Fly Over Pinang Baris.”Untuk koordinasi dengan Pemko Medan sudah cukup baik saya rasa, apresiasi tinggi untuk pak Walikota Medan. Bisa dilihat seperti pembangunan fly over seperti di Jalan Jamin Ginting tidak bermasalah,” ujar Paul kepada Sumut Pos.

Tapi yang kerap mendapat kendala pembebasan lahan ada di Pemkab Deliserdang. “Mungkin karena kurangnya komunikasi, atau bisa dibilang kurang koordinasi. Harapan saya di 2017 nanti proyek pembangunan Fly Over Pinang Baris bisa berjalan lancar tentu perlu dukungan Pemkab Deliserdang dan Pemko Medan dalam pembebasan lahan ini,” pungkas Paul. (mag-1/ila)

Foto: Andika/Sumut Pos Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
Foto: Andika/Sumut Pos
Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II beberapa waktu lalu menyebut sudah menyiapkan model jalan layang atau fly over Pinang Baris, persimpangan Jalan Gatot Subroto -TB Simatupang Medan yang sekarang ini dilanda kemacetan akut pada jam sibuk.

Rencananya menurut pihak BBPJN II, akan dibangun 1,5 kilometer fly over di kawasan itu. Namun, yang jadi kendala adalah soal pembebasan lahan. Karena ada dua pemerintahan terlibat bila bicara soal Fly Over Pinang Baris, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang
Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Sarma Hutajulu mengatakan, tiap-tiap stakeholder jangan menjadikan hal itu alasan utama. Dia beralasan seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk kepentingan lebih besar.

“Jadi saya harap semua stakeholder duduk bersama dan menyiapkan masalah pembangunan fly over Pinang Baris secara matang. Diharap tidak saling tuduh siapa yang membuat lambat, ” tegas Sarma menjawab Sumut Pos, Senin (31/10).

Menurutnya, Pemko Medan sudah cukup pro aktif dalam proses pembebasan lahan, namun berbeda dengan Pemkab Deliserdang. Bicara soal pembangunan Fly Over Pinang Baris juga melibatkan pemkab tetangga ini.”Semuanya kan bisa dibicarakan, tinggal bagaimana semua pihak bekerjasama. Saya juga berharap Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang, juga benar-benar serius memerhatikan hal ini. Tidak juga menurut saya pemerintah terkait diam-diam saja,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN II, Paul Siahaan menyebut memang untuk saat ini pembangunan Fly Over Pinang Baris belum jadi pekerjaan mendesak mereka.

Begitupun, dia tidak memungkiri lambatnya proses pembebasan lahan masih jadi faktor dalam proses pembangunan Fly Over Pinang Baris.”Untuk koordinasi dengan Pemko Medan sudah cukup baik saya rasa, apresiasi tinggi untuk pak Walikota Medan. Bisa dilihat seperti pembangunan fly over seperti di Jalan Jamin Ginting tidak bermasalah,” ujar Paul kepada Sumut Pos.

Tapi yang kerap mendapat kendala pembebasan lahan ada di Pemkab Deliserdang. “Mungkin karena kurangnya komunikasi, atau bisa dibilang kurang koordinasi. Harapan saya di 2017 nanti proyek pembangunan Fly Over Pinang Baris bisa berjalan lancar tentu perlu dukungan Pemkab Deliserdang dan Pemko Medan dalam pembebasan lahan ini,” pungkas Paul. (mag-1/ila)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/