Susi Kok Masih Dipertahankan?

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Pemko Medan diminta memeriksa pihak-pihak terkait dalam tahapan lelang atau tender terhadap proyek pengerjaan Jembatan Titi II Sicanang, Medan Belawan, yang digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sebab tiga kali proses lelang, pengerjaan terhadap jembatan tersebut tetap dilakukan oleh pimpinan kontraktor bernama Susi atau Roro. Diduga terjadi kongkalikong (sekongkol,Red).

Tersiar kabar, kontraktor hanya mengganti nama perusahaan yang mengerjakan saja, walaupun sudah gagal beberapa kali. Bahkan, pengerjaan yang terakhir kalinya dilakukan kembali amblas.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, pengerjaan jembatan itu sudah dilakukan sejak 2017 lalu namun tetap bermasalah (amblas). Sekarang, pengerjaannya tetap dilakukan oleh orang yang sama dan hanya mengganti perusahaan saja. “Kenapa bisa diberikan, apa pertimbangan yang mendasar padahal sudah gagal.

Jadi, kita minta Inspektorat telusuri atau usut tahapan proyek ini yang diduga ada kongkalikong,” ujarnya, kemarin (31/10).

Diutarakan Bahrumsyah, seharusnya Dinas PU maupun Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Medan jeli dan paham dalam meloloskan rekanan yang dipercaya untuk mengerjakan proyek. Artinya, pihak-pihak terkait harus menelusuri rekam jejak rekanan tersebut.

“Kita melihat ada indikasi bahwa pemborong merupakan titipan orang-orang tertentu. Sudah tahu pada tahun 2017 bermasalah, kenapa tahun 2018 diberikan lagi untuk mengerjakan proyek itu. Kadis PU dan Pokja ULP Kota Medan harusnya tahu kalau rekanan yang mengerjakannya itu-itu juga,” cetusnya.

Menurut dia, pimpinan kontraktor bernama Susi terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal, Susi diduga tidak memiliki kompetensi dan profesional dalam mengerjakan proyek jembatan itu. “Sudah dua tahun dikerjakan, tetap tidak selesai. Hal ini jelas mengindikasikan rekanannya tidak profesional,” tegas Bahrumsyah.

Ia menilai, alasan kontraktor terkait amblasnya jembatan itu karena faktor alam terlalu mengada-ada. “Sudah dari dulu kawasan itu mengalami pasang surut. Semestinya, sudah punya kajian untuk mengatasi pasang surut air,” jelasnya.

Bahrumsyah mengatakan, dibanding dengan Titi Labuhan, pengerjaan terhadap Jembatan Titi II Sicanang harusnya lebih mudah. Sebab, aliran air di Sicanang tidak terlalu besar. “Aliran air di Labuhan lebih besar dari Sicanang dan pembangunan sudah selesai. Baik jembatan lama maupun baru bisa digunakan masyarakat di sana. Sementara di Sicanang belum juga selesai,” bebernya.

Bahrumsyah meminta Pemko Medan untuk memberikan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak yang profesional. “Jangan karena dekat penguasa, sehingga proyek itu dibiarkan berlarut-larut dikerjakan Susi,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman menyatakan, seharusnya Dinas PU memblacklist perusahaan maupun orang yang mengerjakannya. “Biasanya seperti itu, makanya saya heran kenapa tetap dia (Susi) juga yang dipakai. Kan aneh, kok masih dia yang kerjakan,” kesalnya sembari menyindir Kadis PU Medan. “Bila manusia normal sekalipun masih bisa berpikir untuk mempertahankan orang yang telah gagal. Nah ini kok masih dipakai juga,” imbuhnya lagi.

Terpisah, Kadis PU Khairul Syahnan terkesan buang badan saat disinggung mengenai masih dipakainya tenaga Susi untuk mengerjakan pembangunan proyek Jembatan Titi II Sicanang. Syahnan berdalih, untuk mengganti Susi harus ada keputusan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).”Dia (Susi) masih kerja. Kalau mau ganti dia, tunggu keputusan TP4D. Kan ada peraturannya, nanti TP4D yang putuskan masih dikerjakan dia atau tidak. Mana bisa aku putuskan,” kata Syahnan.

Tak hanya TP4D, akunya, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara juga tengah mengkaji pekerjaan proyek tersebut. Disinggung mengenai kontraktor yang menggunakan tiga perusahaan berbeda, Syahnan mengaku tidak mengetahuinya. Ia mempersilahkan untuk konfirmasi ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan.

“Kalau itu tanya orang ULP, kan ranahnya di sana. Mereka yang melakukan lelang,” elaknya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Namun, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Pemko Medan diminta memeriksa pihak-pihak terkait dalam tahapan lelang atau tender terhadap proyek pengerjaan Jembatan Titi II Sicanang, Medan Belawan, yang digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sebab tiga kali proses lelang, pengerjaan terhadap jembatan tersebut tetap dilakukan oleh pimpinan kontraktor bernama Susi atau Roro. Diduga terjadi kongkalikong (sekongkol,Red).

Tersiar kabar, kontraktor hanya mengganti nama perusahaan yang mengerjakan saja, walaupun sudah gagal beberapa kali. Bahkan, pengerjaan yang terakhir kalinya dilakukan kembali amblas.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, pengerjaan jembatan itu sudah dilakukan sejak 2017 lalu namun tetap bermasalah (amblas). Sekarang, pengerjaannya tetap dilakukan oleh orang yang sama dan hanya mengganti perusahaan saja. “Kenapa bisa diberikan, apa pertimbangan yang mendasar padahal sudah gagal.

Jadi, kita minta Inspektorat telusuri atau usut tahapan proyek ini yang diduga ada kongkalikong,” ujarnya, kemarin (31/10).

Diutarakan Bahrumsyah, seharusnya Dinas PU maupun Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Medan jeli dan paham dalam meloloskan rekanan yang dipercaya untuk mengerjakan proyek. Artinya, pihak-pihak terkait harus menelusuri rekam jejak rekanan tersebut.

“Kita melihat ada indikasi bahwa pemborong merupakan titipan orang-orang tertentu. Sudah tahu pada tahun 2017 bermasalah, kenapa tahun 2018 diberikan lagi untuk mengerjakan proyek itu. Kadis PU dan Pokja ULP Kota Medan harusnya tahu kalau rekanan yang mengerjakannya itu-itu juga,” cetusnya.

Menurut dia, pimpinan kontraktor bernama Susi terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal, Susi diduga tidak memiliki kompetensi dan profesional dalam mengerjakan proyek jembatan itu. “Sudah dua tahun dikerjakan, tetap tidak selesai. Hal ini jelas mengindikasikan rekanannya tidak profesional,” tegas Bahrumsyah.

Ia menilai, alasan kontraktor terkait amblasnya jembatan itu karena faktor alam terlalu mengada-ada. “Sudah dari dulu kawasan itu mengalami pasang surut. Semestinya, sudah punya kajian untuk mengatasi pasang surut air,” jelasnya.

Bahrumsyah mengatakan, dibanding dengan Titi Labuhan, pengerjaan terhadap Jembatan Titi II Sicanang harusnya lebih mudah. Sebab, aliran air di Sicanang tidak terlalu besar. “Aliran air di Labuhan lebih besar dari Sicanang dan pembangunan sudah selesai. Baik jembatan lama maupun baru bisa digunakan masyarakat di sana. Sementara di Sicanang belum juga selesai,” bebernya.

Bahrumsyah meminta Pemko Medan untuk memberikan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak yang profesional. “Jangan karena dekat penguasa, sehingga proyek itu dibiarkan berlarut-larut dikerjakan Susi,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman menyatakan, seharusnya Dinas PU memblacklist perusahaan maupun orang yang mengerjakannya. “Biasanya seperti itu, makanya saya heran kenapa tetap dia (Susi) juga yang dipakai. Kan aneh, kok masih dia yang kerjakan,” kesalnya sembari menyindir Kadis PU Medan. “Bila manusia normal sekalipun masih bisa berpikir untuk mempertahankan orang yang telah gagal. Nah ini kok masih dipakai juga,” imbuhnya lagi.

Terpisah, Kadis PU Khairul Syahnan terkesan buang badan saat disinggung mengenai masih dipakainya tenaga Susi untuk mengerjakan pembangunan proyek Jembatan Titi II Sicanang. Syahnan berdalih, untuk mengganti Susi harus ada keputusan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).”Dia (Susi) masih kerja. Kalau mau ganti dia, tunggu keputusan TP4D. Kan ada peraturannya, nanti TP4D yang putuskan masih dikerjakan dia atau tidak. Mana bisa aku putuskan,” kata Syahnan.

Tak hanya TP4D, akunya, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara juga tengah mengkaji pekerjaan proyek tersebut. Disinggung mengenai kontraktor yang menggunakan tiga perusahaan berbeda, Syahnan mengaku tidak mengetahuinya. Ia mempersilahkan untuk konfirmasi ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan.

“Kalau itu tanya orang ULP, kan ranahnya di sana. Mereka yang melakukan lelang,” elaknya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Namun, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris/ila)