MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan siap menghadapi potensi gelombang III Covid-19 yang diprediksi bakal terjadi akhir tahun ini. Selain percepatan vaksinasi, upaya lain mengatasinya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) serta pembatasan kegiatan masyarakat.
Itu sebabnya Wali Kota Medan Bobby Nasution gencar melaksanakan akselerasi vaksinasi, yang hingga saat ini capaiannya sudah berada di angka 65,25 persen dari target 70 persen. Karenanya, orang nomor satu di Pemko Medan tersebut terus mengebut vaksinasi di masyarakat. Bahkan, seraya menunggu instruksi dan arahan terkait wacana anak di bawah usia 12 tahun hingga 5 tahun dapat ikut divaksin.
Apabila anak usia 5 sampai 11 tahun diperbolehkan, Bobby optimis, jumlah target masyarakat yang dapat divaksin dari 1,9 juta warga Kota Medan akan bertambah dan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus kematian dan derajat kesakitan.
“Alhamdulillah, saat ini capaian vaksinasi sudah di angka 65,25 persen dari 1,9 juta warga Kota Medan. Dari total itu, kemungkinan akan ada penambahan total target jika wacana anak di bawah usia 12 tahun hingga batas 5 tahun dapat ikut divaksinasi. Kita masih menunggu arahan. Namun, vaksinasi akan terus gencar dilakukan untuk persiapan antisipasi terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19,” kata Bobby, baru-baru ini.
Upaya Bobby untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga Covid-19 mendapat tanggapan positif akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) Indra Fauzan SHI MSoc Sc Phd. Apalagi, dikatakan Indra, Bobby dinilai cukup mampu mengendalikan Covid-19 dan dibuktikan dengan turunnya level PPKM Kota Medan dari Level 4 menjadi 2 dalam waktu 3 bulan.
“Tentunya kita semua harus waspada terhadap ancaman gelombang ketiga ini, salah satunya dengan memperkuat vaksinasi guna membentuk herd immunity. Masifnya vaksinasi yang dilakukan Wali Kota sangat baik dan harus dilakukan untuk mencapai target yang dicanangkan, pastinya Wali Kota punya target dan kekuatan untuk menyegerakannya,” ujar Indra.
Terkait adanya wacana vaksinasi bagi anak usia 12 tahun ke bawah oleh pemerintah, imbuh Indra, maka akan sangat baik jika hal tersebut dapat diwujudkan. Dirinya pun optimis, Bobby Nasution hal itu pun juga dapat dilakukan Bobby Nasution jika wacana tersebut diberlakukan. “Namun, yang harus diingat adalah perlunya dilakukan edukasi ke masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga diri. Sebab, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity di Kota Medan,” tambahnya.
Yang terakhir, Indra kembali menekankan pentingnya kolaborasi dengan semua pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat tetap waspada dan jangan lalai, terlebih dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19. “Upaya dan langkah-langkah serta kolaborasi menjadi hal penting untuk bersama memerangi Covid-19 ini,” pungkasnya.
Genjot Vaksinasi di Kepulauan Nias
Tak hanya Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) juga terus menggenjot target vaksinasi guna mencapai kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity di wilayah ini. Terutama pada daerah-daerah yang sampai kini masih rendah persentase vaksinnya, seperti di Kepulauan Nias.
“Berdasarkan data dari kabupaten/kota, hanya Kota Medan yang tingkat vaksinasinya 65 persen. Sementara kabupaten/kota lain seperti di Kepulauan Nias dan beberapa daerah lainnya banyak yang dibawah 30 persen vaksin pertamanya,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam rapat koordinasi tindakan lanjut pengendalian Covid-19 Sumut, Jumat pekan lalu.
Diakuinya, soal ketersediaan vaksin Covid-19 merupakan domain pemerintah pusat. Namun siapa saja pihak yang mampu membawa vaksin itu datang ke Sumut, sangat diapresiasinya sebab tujuannya untuk kesehatan rakyat. ”Memang kita akui persoalan vaksinasi ini menunggu kiriman vaksin dari pusat. Oleh karenanya siapapun yang bisa membawa vaksin ke Sumut, itu yang sangat kita harapkan. Terserah mau pakai bendera kuning, hijau, merah, biru atau apapun yang terpenting rakyat Sumut dapat vaksin,” katanya.
Atas dasar itu pula, Edy meminta Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis, harus lebih proporsional dalam membagi kebutuhan vaksin terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Artinya, lebih diutamakan untuk daerah yang masih begitu rendah persentase vaksinasinya. ”Kadis Kesehatan tolong jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada 100 (dosis vaksin), 25 di tangan Kapolda dan 25 Pangdam, sisanya dibagi untuk daerah-daerah. Hanya saja sering Menkes itu mau kirim 100 tapi tidak langsung 100, tapi dicicil. Tapi ini intinya untuk memaksin rakyat kita. Nanti akan kita prioritaskan ke daerah yang masih jauh di bawah target,” tegas mantan Pangkostrad.
Begitupun untuk kelompok Pekerja Imigran Indonesia (PMI), Gubsu ingatkan agar mereka tetap harus divaksin. “Kalau dipakai persyaratan memang mereka tidak masuk (kategori yang divaksin). Intinya persoalan Covid ini pelik, makanya butuh kerjasama kita semua,” imbuhnya.
Apalagi kata Edy, sekarang pembelajaran tatap muka (PTM) sudah dimulai. Ia hanya minta kantin di sekolah jangan ada yang buka dulu. ”Karena kasihan anak-anak kita nanti harus melepas masker atau duduk berkumpul dan akhirnya terpapar pulang ke rumah membawa virus. Selain itu PTM hanya dua kali seminggu. Dan hanya dua jam seharinya. Termasuk kepada pelaku usaha. Silakan pelaku usaha ini dibuka. Tapi nanti harus diatur bagaimananya,” pungkasnya.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam rakor tersebut sebelumnya meminta supaya Dinkes Sumut memberikan informasi konkret mengenai stok vaksin yang ada. ”Tentang vaksinasi, kalau boleh juga terbuka. Kami rasakan sebagai pemerintah daerah, informasi dari Dinas Kesehatan Sumut sering tidak jelas. Terakhir karena kami masuk level IV kami koordinasi langsung ke Kementerian Kesehatan. Dan Alhamdulillah kami dapat. Beberapa kejadian Kota Medan kami mendapat informasi jatah 50 ribu tapi yang dikasih oleh Dinkes Sumut 20 ribu. Informasi-informasi ini yang perlu kami minta dengan jelas,” kata Bobby.
Selain itu, ungkap dia, masalah vaksinasi ada beberapa kelompok di Kota Medan akibat data diri. Termasuk para imigran kurang lebih ada 1.500 orang. “Kami sudah koordinasi ke pemerintah pusat untuk memberikan vaksin gotong royong. Sebab imigran ini sehari-hari beraktivitas di Kota Medan,” katanya.
Selain penekanan soal vaksinasi, rakor yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, dan FKUB Sumut tersebut, membahas tentang persiapan menghadapi pandemi jelang hari besar Natal dan Tahun Baru 2022, serta pentingnya mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), meski kondisi Covid-19 di Sumut semakin melandai. ”Tentang persiapan libur Natal dan tahun baru. Prinsipnya kami menunggu arahan dari bapak gubernur. Izin saran, ke depannya kalau boleh kita berdiskusi juga soal libur Natal dan tahun baru untuk pekerja,” kata Bobby.
Adapun terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2022 di Sumut, Gubsu Edy diketahui akan kembali mengundang Forkopimda Sumut dan pihak-pihak terkait lainnya. (map/prn)
