Pengamat: Adey Pasti Netral, Bebas Kepentingan KUBU-Kubuan
MEDAN- Dukungan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD 1 Golkar Sumut Andi Achmad Dara alias Adey terus disuarakan pengurus Golkar di tingkat daerah. Menurut fungsionaris Golkar Sumut, aksi demo dan ‘pengusiran’ yang dilakukan puluhan kader Jumat (29/4), lalu pada prinsipnya bukan penolakan kepada Adey sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut melainkan menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang mencopot Syamsul Arifin sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sumut.
Penegasan itu diungkapkan Wakil Ketua DPD 1 Golkar Sumut Eswin Sukarja, Minggu (1/5).
Dijelaskan, kader Golkar Langkat yang berdemo di Kantor Golkar Sumut Jalan KH Wahid Hasyim itu menolak keputusan DPP Golkar yang menonaktifkan Syamsul Arifin.
Kedua, meminta DPP mengkoreksi keputusan pelengseran Syamsul dari jabatan Ketua DPD 1 hingga adanya putusan incraht dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap kasus dugaan korupsi penyelewengan APBD Langkat tahun 2000-2007.
“Yang menerima Kader Golkar yang berdemo waktu itu, Chaidir Ritonga dan saya sendiri. Dari 5 perwakilan kader yang kita ajak konsultasi, kesemuanya mempertanyakan keputusan DPP Golkar yang memberhentikan Syamsul Arifin. Para kader meminta agar ada pembelaan terhadap Syamsul Arifin,” ungkap Koordinator Daerah Binjai Langkat tersebut.
Untuk itu, pihak DPD Golkar Sumut akan menyampaikan aspirasi itu ke DPP. “Kita akan tunggu jawaban dari DPP mengenai hal itu,” tambahnya.
Sekretaris Koordinator Provinsi (Korprov) Golkar Sumut, Saud Tobing, menyatakan keputusan DPP mutlak adanya. Dan keputusan itu bukan tanpa pertimbangan.
“Bang Ical (Ketua Umum DPP Golkar Abu Rizal Bakrie, Red) pastinya sudah mengkosolidasikan hal itu kepada beliau (Syamsul Arifin, Red). Kendati demikian, kita akan tetap menyalurkan aspirasi itu ke DPP untuk disampaikan kepada para kader Golkar, khususnya dari Langkat. Keputusan pemberhentian itu juga harus dipahami masih sementara, sebelum adanya keputusan incraht dari pengadilan,” tegasnya.
Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar DPD Sumut, H Marzuki, prihatin dengan gejolak di tubuh Partai Golkar di Sumut. Marzuki melihat banyak pihak yang merasa kehadiran Adey mengancam posisi mereka.
“Aksi penolakan itu betul-betul tindakan yang tidak bermoral, karena keputusan dari DPP itu adalah final untuk menyelamatkan partai. Partai Golkar adalah partai yang benci dengan koruptor,” kata Marzuki berapi-api saat ditemui di kantornya Jalan Sena Medan, kemarin.
Marzuki menegaskan, keputusan DPP mencopot Syamsul sudag sejalan dengan usulan Dewan Penasihat Partai Golkar Sumut.
Sementara itu, pengamat politik dari IndoBarometer, M Qodary, menilai Andi Achmad Dara sebagai sosok yang tepat menduduki jabatan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Sebagai ketua Koordinator Wilayah Sumatera DPP Golkar, Adey tidak punya kepentingan apa pun kecuali mengendalikan organisasi Golkar Sumut.
Qodary, yang dikenal sebagai pengamat yang tahu betul kondisi internal Golkar itu, yakin sosok Adey tidak terseret dalam pengkubuan yang terindikasi terjadi di internal ‘beringin’ Sumut.
“Adey bukan siapa-siapa. Saya tahu dia pasti netral. Toh tidak selamanya dia ada di sana,” ujar Qodary kepada koran ini saat dimintai tanggapan kisruh Golkar Sumut.
Seperti diberitakan, saat pertama kali ngantor di Gedung Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan untuk berkoordinasi dengan pengurus DPD Golkar lain, Jumat (29/4), Andi Achmad Dara didemo puluhan pria pendukung Syamsul Arifin.
Para kader Golkar itu mempertanyakan kebijakan DPP melengserkan Syamsul dan menolak kepemimpinan Andi sebagai Plt Ketua Golkar Sumut. Mereka juga minta Adey dan pengurus DPP Golkar lain kembali mendudukkan gubernur Sumut nonaktif itu sebagai orang nomor satu di Golkar Sumut.
Qodary juga menyatakan tidak setuju jika digelar Musdalub guna merombak kepengurusan Golkar Sumut, termasuk memilih ketua Golkar Sumut definitif. Dijelaskan, meski peluang Syamsul untuk lolos dari jerat kasus hukum kecil lantaran perkaranya ditangani oleh KPK, kata Qodary, tetaplah harus dijunjung azas praduga tidak bersalah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, diakui Qodary, Golkar punya kepentingan mendesak yakni konsolidasi partai guna menghadapi pemilu 2014. Menurutnya, dalam posisi seperti ini, penunjukkan ketua Plt untuk menggantikan Syamsul yang berada di rutan Salemba, merupakan jalan terbaik. “Untuk sementara, jalan tengahnya ya harus dengan Plt itu, tak perlu Musdalub,” ujar Qodary.
Sebelumnya Andi Achmad Dara sendiri sudah menjanjikan tidak akan merancang pelaksanaan Musdalub untuk merombak susunan kepengurusan, termasuk memilih ketua Golkar Sumut defenitif.
“Musdalub atau apa namannya, tidak ada itu. Saya tidak bertugas untuk mengantarkan Musdalub. Saya hanya membantu memenej organisasi partai kita di Sumut,” ujar Andi Achmad Dara saat dihubungi koran ini, pekan lalu. (ari/sam)
