Kebijakan Dirut PD Pasar Terus Diprotes
MEDAN-Kebijakan yang dikeluarkan Dirut PD Pasar Kota Medan, Benny Sihotang tentang penyesuaian tarif kontribusi sebesar 50 persen terus menuai protes. Kebijakan tersebut dinilai hanya mencari untung semata dan menjadikan pedagang sebagai sapi perahan.
Selain itu, kebijakan penyesuaian tarif tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan sejumlah fasilitas di pasar. Seperti pembenahan insfratruktur di kawasan Pusat Pasar dan penataan pedagang in formal atau pedagang kaki lima (PKL).
“Seharusnya pedagang tidak dijadikan sapi perahan, kalau memang mau dinaikkan retribusinya harus disesuaikan dengan kinerja PD Pasar,” kata tokoh masyarakat Tajuddin Noor, Jumat (1/6) siang.
Dikatakannya, target yang dicapai tidak hanya keuntungan PD Pasar semata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Melainkan juga menjadi penghidupan bagi pedagang pasar yang juga masyarakat Kota Medan dan Pemko Medan.
Menurutnya, PD Pasar telah melakukan pembiaran terhadap keberadaan pasar di Medan, sehingga banyaknya kegiatan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum PD Pasar terhadap para pedagang.
“Kita melihat banyaknya pungli-pungli yang dilakukan oknum kepada pedagang yang ingin mengembangkan dagangannnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pasar tradisional masih mungkin dikembangkan dalam dua hal yakni untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan pedagang yang juga merupakan aset Pemko Medan.
Diingatkannya, Dirut PD Pasar, Benny Sihotang tidak hanya mengejar keuntungan semata. Sementara itu masih banyak perbaikan yang harus dilakukan PD Pasar terhadap pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Kota Medan, seperti penambahan escalator, kipas angin dan lapak pedagang yang tidak tertata.
“Penyesuaian tarif ini pasti ada kepentingan dari Dirut PD Pasar, Benny Sihotang mengingat masih adanya harapan lain memperbaiki pasar tanpa harus menaikan tarif retribusi. Kenaikan tarif ini hanya kepentingan Dirut yang merupakan kepanjangan Pemko Medan, mengingat tidak adanya keseimbangan. Untuk itu dirut seharusnya mempunyai konsep penataan pedagang didalam kota dari pada menaikan tarif,” bebernya.
Ulitua Bonar Simarmata,a mantan penasehat Persatuan Pedagang Pasar Tradisonal Medan (P3TM) pimpinan Kuasa Sitepu, menilai kisruh penetapan pengelola jaga malam di Pusat Pasar yang oleh Dirut PD Pasar Pemko Medan, Benny Sihotang dinilai sangat tidak profesional.
Menurutnya, kontes dan wawancara untuk menetapkan pengelola jaga malam tersebut, harusnya dilakukan setelah peserta atau pihak-pihak yang mengikuti kontes mendapat dukungan dulu dari pedagang. Sehingga di lapangan tidak terjadi dugaan manipulasi dukungan atau tanda tangan pedagang.
Edison Pardede SSos, Ketua DPP LSM Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia (LPPI) mengatakan, Beny Sihotang termasuk salah seorang pejabat yang menyebabkan tidak kondusifnya situasi di pasar-pasar yang ada di Medan.
“Seharusnya dia itu selaku seorang pimpinan yang baik mau menerima dan dikritisi serta menanggapinya secara positif, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerjanya. Harusnya diambil hikmah dari yang terjadi jangan mengkambinghitamkan pihak lain,” jelasnya. (gus/adl)
