Kesejahteraan Dokter Umum Belum Layak, Honor Per Jam Hanya Rp50 Ribu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan atau gaji dokter umum di Kota Medan dinilai masih belum layak. Padahal, dokter umum menjadi garda terdepan dalam dunia kedokteran

Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Medan, dr Rudi Rahmadsyah Sambas mengatakan, honor yang ideal bagi seorang dokter umumn

adalah tiga kali Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku dengan memperhatikan 40 jam praktik dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Jawa Timur bernomor 087/Sek/IDI-WJ/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.

“Kesejahteraan adalah janji kami saat akan dilantik lalu. Tapi, kenapa kalau dihitung per jamnya (honor) kita sudah flat. Ada yang rata-ratanya Rp50-60 ribu, dan kami merasa itu tidak manusiawi,” ujar dr Rudi saat halalbihalal pengurus PDUI Sumut di Reiz Condo Jalan Tembakau Deli, Medan akhir pekan lalu (29/6).

Turut hadir, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Medan, Ikatan/Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Sumut serta Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (Perdaweri) Sumut.

dr Rudi mengharapkan, ke depan IDI dan pemerintah daerah dapat membantu untuk mewujudkannya. “Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan IDI Medan maupun Sumut untuk membuat draftnya. Selanjutnya, sesuai rencana kita akan mengajukannya ke IDI sebagai langkah menyikapi surat edaran yang dikeluarkan IDI Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurut Rudi, masalah kesejahteraan ini sangat penting dituntaskan. Sebab, dengan minimnya kesejahteraan dokter umum akan membuat sulit untuk berkembang. Karena, seorang dokter harus terus meng-upgrade keilmuannya sesuai dengan perkembangan jenis penyakit yang ada.

“Sekarang ini saya melihat dokter itu gaji yang minimalis tapi tanggung jawabnya besar. Jadi rencananya ke depan, selain membuat rumusan untuk diajukan ke IDI, kita juga akan beraudiensi ke gubernur atau wali kota (Medan),” paparnya.

Senada disampaikan salah seorang dokter umum di Medan, dr Bram Natanel Sembiring. Ia menilai, kedokteran di Indonesia sedikit menurun dibandingkan dengan negara luar, seperti Malaysia, Singapura dan Amerika. Hal itu lantaran di Indonesia kurang menyejahterakan para dokternya.

Akibatnya, para dokter di tanah air tidak bisa meng-upgrade keilmuannya dan juga tidak bisa mengikuti perkembangan kecanggihan dunia medis di negara maju.

“Bagaimana dokter kita bisa setara dengan internasional kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Hal ini seperti ingin membeli buah bagus dengan harga murah. Kalau seperti itu kondisnya, ini namanya mimpi,” cetusnya.

Kata dia, belum lagi dengan berlakunya berbagai sistem seperti halnya BPJS Kesehatan yang mengharuskan terapi dokter disesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. “Bagaimana kita mau membeli kesehatan yang mahal tapi budgetnya sudah ditentukan. Ini lah hal yang harus diperbaiki di dunia kedokteran kita,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan atau gaji dokter umum di Kota Medan dinilai masih belum layak. Padahal, dokter umum menjadi garda terdepan dalam dunia kedokteran

Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Medan, dr Rudi Rahmadsyah Sambas mengatakan, honor yang ideal bagi seorang dokter umumn

adalah tiga kali Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku dengan memperhatikan 40 jam praktik dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Jawa Timur bernomor 087/Sek/IDI-WJ/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.

“Kesejahteraan adalah janji kami saat akan dilantik lalu. Tapi, kenapa kalau dihitung per jamnya (honor) kita sudah flat. Ada yang rata-ratanya Rp50-60 ribu, dan kami merasa itu tidak manusiawi,” ujar dr Rudi saat halalbihalal pengurus PDUI Sumut di Reiz Condo Jalan Tembakau Deli, Medan akhir pekan lalu (29/6).

Turut hadir, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Medan, Ikatan/Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Sumut serta Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (Perdaweri) Sumut.

dr Rudi mengharapkan, ke depan IDI dan pemerintah daerah dapat membantu untuk mewujudkannya. “Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan IDI Medan maupun Sumut untuk membuat draftnya. Selanjutnya, sesuai rencana kita akan mengajukannya ke IDI sebagai langkah menyikapi surat edaran yang dikeluarkan IDI Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurut Rudi, masalah kesejahteraan ini sangat penting dituntaskan. Sebab, dengan minimnya kesejahteraan dokter umum akan membuat sulit untuk berkembang. Karena, seorang dokter harus terus meng-upgrade keilmuannya sesuai dengan perkembangan jenis penyakit yang ada.

“Sekarang ini saya melihat dokter itu gaji yang minimalis tapi tanggung jawabnya besar. Jadi rencananya ke depan, selain membuat rumusan untuk diajukan ke IDI, kita juga akan beraudiensi ke gubernur atau wali kota (Medan),” paparnya.

Senada disampaikan salah seorang dokter umum di Medan, dr Bram Natanel Sembiring. Ia menilai, kedokteran di Indonesia sedikit menurun dibandingkan dengan negara luar, seperti Malaysia, Singapura dan Amerika. Hal itu lantaran di Indonesia kurang menyejahterakan para dokternya.

Akibatnya, para dokter di tanah air tidak bisa meng-upgrade keilmuannya dan juga tidak bisa mengikuti perkembangan kecanggihan dunia medis di negara maju.

“Bagaimana dokter kita bisa setara dengan internasional kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Hal ini seperti ingin membeli buah bagus dengan harga murah. Kalau seperti itu kondisnya, ini namanya mimpi,” cetusnya.

Kata dia, belum lagi dengan berlakunya berbagai sistem seperti halnya BPJS Kesehatan yang mengharuskan terapi dokter disesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. “Bagaimana kita mau membeli kesehatan yang mahal tapi budgetnya sudah ditentukan. Ini lah hal yang harus diperbaiki di dunia kedokteran kita,” pungkasnya. (ris/ila)