Parpol di Sumut Klaim Daftarkan Kader Murni

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah bakal calon legislatif yang ‘lompat pagar’ alias pindah partai untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dinilai meningkat dibanding bacaleg lompat pagar pada Pileg 2014 lalu. Namun sejumlah partai politik di Sumatera Utara mengklaim, tidak ada bakal calon legislatifnya yang ‘lompat pagar’ alias pindah partai untuk Pileg 2019 mendatang.

Sejumlah parpol menyatakan, orang-orang yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan kader murni mereka. Seperti penuturan Plt Ketua Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyebut bahwa mulai dari penjaringan sampai pendaftaran bacaleg pihaknya tidak ada mengambil bacaleg dari parpol lain. Melainkan murni kader Golkar Sumut.

“Alhamdulillah, dari proses pada 14-17 Juli dan tadi malam berakhir (31 Juli), semua yang kita calonkan kader murni Golkar,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (1/8).

Apalagi, kata Doli, meski diakui bahwa sistem rekrutmen pencalegan periode ini sangat rumit dibanding sebelumnya, pihaknya masih punya banyak stok kader potensial yang bisa diusung untuk Pileg mendatang. “Tapi ternyata alhamdulilah stok kader kita masih banyak. Saya bisa pastikan terutama 100 orang yang kita daftarkan untuk DPRD Sumut, itu adalah kader-kader Golkar,” katanya.

Senada, Ketua Partai Hanura Sumut, Kodrat Shah mengatakan untuk tingkat I tidak ada bacaleg Hanura yang eksodus ke parpol lain. Justru bacaleg dari parpol lain yang pindah ke Hanura, tetapi untuk tingkat kabupaten/kota. “Kita tidak perlu orang-orang yang tidak setia dengan Hanura. Tapi yang lompat ke kita ada, cuma angkanya saya gak ingat pasti, lebih dari 10 orang. Itu pun di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

Sekretaris PKS Sumut, Abdul Rahim Siregar juga mengklaim hal serupa. Menurutnya, PKS tetap akan memprioritaskan kader sendiri maju sebagai bacaleg, ketimbang memakai orang dari parpol lain. “Semuanya yang maju adalah kader PKS. Baik di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota,” katanya.

Bahkan sejumlah nama diakuinya ada yang ‘naik kelas’. Di mana sebelumnya mencaleg dari kabupaten/kota, kini mencoba peruntungan di tingkat provinsi. “Ya, ada beberapa nama. Seperti Salman Alfarisi, Jumadi dan lainnya,” katanya.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing juga mengungkapkan, bahwa pihaknya lebih dominan menempatkan kader-kader potensial sendiri, daripada memakai sosok di luar partai. Adapun bacaleg yang pindah dari parpol lain dan bergabung ke Gerindra, seperti Subandi, eks kader PAN yang juga pernah mencalon sebagai Wakil Bupati Deliserdang, menurutnya sudah lama terjadi. “Tapi itu pun dia sudah hampir lima tahun menjadi kader Gerindra. Jadi memang kita utamakan kader sendiri yang maju,” ujarnya.

Demikian halnya dengan PKB Sumut yang juga murni mendaftarkan para bacalegnya dari kader sendiri. “Ya, kita pakai kader sendiri diri saja. Apalagi kan pemilih PKB itu rata-rata kader kita juga. Jadi tidak ada dari luar,” katanya.

Partai Demokat Sumut juga mengungkapkan hal senada. Menurut Plt Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, pihaknya mayoritas memanfaatkan kader-kader dari dalam ketimbang sosok di luar parpol. Meski begitu, ia belum mengaku belum mengetahui adakah dari kadernya sendiri yang mencaleg dari parpol lain. “Kalau ada tentu harus menyertakan surat pengunduran diri. Tapi sejauh ini saya belum teliti lagi,* katanya.

PAN Sumut sedikit berbeda dengan lima parpol lain. Mereka mengakui ada eks kader parpol lain yang mendaftar dari PAN untuk tingkat DPRD Sumut. “Salah satunya untuk bacaleg kita di provinsi, memang ada eks kader Demokrat, yakni Srijati Pohan. Dia berbaring di dapil 9 eks Tapanuli Utara, Tapteng dan Sibolga. Beliau juga mantan anggota DPRD Medan,” ungkap Ketua PAN Sumut Yahdi Khoir.

Ia mengatakan untuk komposisi bacaleg mereka tingkat provinsi, mayoritas menempatkan kader sendiri ketimbang parpol lain. Diakuinya juga untuk tingkat bacaleg kabupaten dan kota ada diambil dari parpol lain, terkhusus di wilayah seperti Kepulauan Nias. “Persentasenya saya tidak hafal, tetapi untuk di provinsi itu tidak ada. Di daerah-daerah yang kemungkinan ada. Misalnya di Tebingtinggi dan Nias,” terangnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah bakal calon legislatif yang ‘lompat pagar’ alias pindah partai untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dinilai meningkat dibanding bacaleg lompat pagar pada Pileg 2014 lalu. Namun sejumlah partai politik di Sumatera Utara mengklaim, tidak ada bakal calon legislatifnya yang ‘lompat pagar’ alias pindah partai untuk Pileg 2019 mendatang.

Sejumlah parpol menyatakan, orang-orang yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan kader murni mereka. Seperti penuturan Plt Ketua Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyebut bahwa mulai dari penjaringan sampai pendaftaran bacaleg pihaknya tidak ada mengambil bacaleg dari parpol lain. Melainkan murni kader Golkar Sumut.

“Alhamdulillah, dari proses pada 14-17 Juli dan tadi malam berakhir (31 Juli), semua yang kita calonkan kader murni Golkar,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (1/8).

Apalagi, kata Doli, meski diakui bahwa sistem rekrutmen pencalegan periode ini sangat rumit dibanding sebelumnya, pihaknya masih punya banyak stok kader potensial yang bisa diusung untuk Pileg mendatang. “Tapi ternyata alhamdulilah stok kader kita masih banyak. Saya bisa pastikan terutama 100 orang yang kita daftarkan untuk DPRD Sumut, itu adalah kader-kader Golkar,” katanya.

Senada, Ketua Partai Hanura Sumut, Kodrat Shah mengatakan untuk tingkat I tidak ada bacaleg Hanura yang eksodus ke parpol lain. Justru bacaleg dari parpol lain yang pindah ke Hanura, tetapi untuk tingkat kabupaten/kota. “Kita tidak perlu orang-orang yang tidak setia dengan Hanura. Tapi yang lompat ke kita ada, cuma angkanya saya gak ingat pasti, lebih dari 10 orang. Itu pun di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

Sekretaris PKS Sumut, Abdul Rahim Siregar juga mengklaim hal serupa. Menurutnya, PKS tetap akan memprioritaskan kader sendiri maju sebagai bacaleg, ketimbang memakai orang dari parpol lain. “Semuanya yang maju adalah kader PKS. Baik di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota,” katanya.

Bahkan sejumlah nama diakuinya ada yang ‘naik kelas’. Di mana sebelumnya mencaleg dari kabupaten/kota, kini mencoba peruntungan di tingkat provinsi. “Ya, ada beberapa nama. Seperti Salman Alfarisi, Jumadi dan lainnya,” katanya.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing juga mengungkapkan, bahwa pihaknya lebih dominan menempatkan kader-kader potensial sendiri, daripada memakai sosok di luar partai. Adapun bacaleg yang pindah dari parpol lain dan bergabung ke Gerindra, seperti Subandi, eks kader PAN yang juga pernah mencalon sebagai Wakil Bupati Deliserdang, menurutnya sudah lama terjadi. “Tapi itu pun dia sudah hampir lima tahun menjadi kader Gerindra. Jadi memang kita utamakan kader sendiri yang maju,” ujarnya.

Demikian halnya dengan PKB Sumut yang juga murni mendaftarkan para bacalegnya dari kader sendiri. “Ya, kita pakai kader sendiri diri saja. Apalagi kan pemilih PKB itu rata-rata kader kita juga. Jadi tidak ada dari luar,” katanya.

Partai Demokat Sumut juga mengungkapkan hal senada. Menurut Plt Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, pihaknya mayoritas memanfaatkan kader-kader dari dalam ketimbang sosok di luar parpol. Meski begitu, ia belum mengaku belum mengetahui adakah dari kadernya sendiri yang mencaleg dari parpol lain. “Kalau ada tentu harus menyertakan surat pengunduran diri. Tapi sejauh ini saya belum teliti lagi,* katanya.

PAN Sumut sedikit berbeda dengan lima parpol lain. Mereka mengakui ada eks kader parpol lain yang mendaftar dari PAN untuk tingkat DPRD Sumut. “Salah satunya untuk bacaleg kita di provinsi, memang ada eks kader Demokrat, yakni Srijati Pohan. Dia berbaring di dapil 9 eks Tapanuli Utara, Tapteng dan Sibolga. Beliau juga mantan anggota DPRD Medan,” ungkap Ketua PAN Sumut Yahdi Khoir.

Ia mengatakan untuk komposisi bacaleg mereka tingkat provinsi, mayoritas menempatkan kader sendiri ketimbang parpol lain. Diakuinya juga untuk tingkat bacaleg kabupaten dan kota ada diambil dari parpol lain, terkhusus di wilayah seperti Kepulauan Nias. “Persentasenya saya tidak hafal, tetapi untuk di provinsi itu tidak ada. Di daerah-daerah yang kemungkinan ada. Misalnya di Tebingtinggi dan Nias,” terangnya. (prn)