MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Kota Medan meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) agar menambah jatah vaksin Covid-19 yang akan diberikan nantinya. Sebab, dari 18 ribu dosis lebih vaksin yang baru dikirim dari pemerintah pusat, Medan hanya mendapat jatah sekitar 400 dosis.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan, dr Syamsul Arifin Nasution mengatakan, dari 18 ribu dosis vaksin Corona tersebut ternyata sebagian sudah terdata akan dikirim ke beberapa instansi. “Vaksin yang baru masuk kemarin itu masih disimpan di gudang Dinas Kesehatan Sumut, jumlahnya sekitar 18 ribu dosis. Vaksin ini ternyata sudah ada yang punya sebagian, yaitu BUMN sekitar 3 ribu dosis untuk vaksinasi di eks Bandara Polonia Medan.
Kemudian, punya TNI 5 ribu dosis dan Polri 5 ribu dosis. Jadi sisanya tinggal 5 ribu dosis lagi,” kata Syamsul diwawancarai usai peresmian eks Hotel Soechi sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 di Medan, Minggu (1/8).
Syamsul melanjutkan, 5 ribu dosis tersebut nantinya dibagikan kepada 33 kabupaten/kota di Sumut. Untuk Kota Medan, akan diberikan 400 dosis. “Saya dapat kabar, bahwasanya kami hanya dapat sekitar 400 dosis saja karena harus dibagi dengan kabupaten/kota lainnya,” keluh Syamsul.
Karena itu, dia meminta agar jatah vaksin untuk Kota Medan ditambah. Sebab, dalam program vaksinasi ini Medan diberikan target 1,9 juta jiwa dan baru tercapai 21 persen. “Kita meminta agar jatah vaksin yang akan diberikan ditambah. Apalagi, target vaksinasi kita 1,9 juta jiwa, dan kita baru mencapai 21 persen. Makanya, kita memohon ke provinsi agar bisa ditambah dosis vaksin yang nantinya diberikan ke kita. Karena kalau hanya segitu (400 dosis), maka vaksinasi dosis 1 pasti terhambat. Namunm, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan stok vaksin setiap minggunya masuk,” ujar Syamsul.
Syamsul mengaku, jika jatah vaksin tersebut diterima, maka stok yang ada sekitar 500 dosis. Jumlah stok vaksin ini tentunya masih kurang. “Jumlah penduduk di Medan kan banyak, makanya kita meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar dapat penambahan dosis vaksin lagi. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar, pasti akan dikirim lagi stok vaksinnya. Mudah-mudahan stok vaksin yang akan dikirim ke kita bisa lebih dari 400 dosis,” ujarnya.
Terkait masyarakat yang sudah melewati ketentuan waktu vaksin dosis 2, Syamsul mengaku masih bisa disuntik vaksin. “Dari beberapa literatur yang kita baca, masih boleh terlambat. Saya juga sudah menanyakan kepada pemerintah pusat, masih boleh. Akan tetapi, kalau bisa jangan lebih dari 1 bulan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumut kembali memperoleh penambahan vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Kali ini, jumlahnya sebanyak 253.500 dosis yang dikirim secara bertahap sejak Kamis (29/7) dan Jumat (30/7).
Dari jumlah 253.500 dosis, sebanyak 70.000 dosis merupakan vaksin jenis moderna yang telah tiba terlebih dahulu. Sedangkan sisanya sebanyak 183.500 dosis merupakan jenis Sinovac. Vaksin moderna tersebut, rencananya bakal ditujukan kepada tenaga kesehatan (nakes) sebagai penyuntikan dosis ketiga.
IDI Sumut: Pemerintah Harus Seriusi Stok Vaksin
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara (Sumut) sangat menyayangkan program vaksinasi Covid-19 di Sumut, khususnya Kota Medan sempat terkendala karena stok vaksin yang menipis. Akibatnya, banyak masyarakat belum divaksin dosis 2, padahal sudah ditentukan waktunya. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa mengikuti vaksin dosis 1.
Ketua IDI Sumut, dr Ramlan Sitompul SpTHT (K) mengatakan, pada awalnya vaksinasi Corona ini ada masyarakat yang menolak divaksin. Namun, belakangan dan setelah diedukasi serta dimotivasi, masyarakat mulai mengerti pentingnya vaksinasi Covid-19. “Sekarang masyarakat sudah mau menjalani vaksinasi. Tapi, ternyata vaksinnya menipis dan ini menjadi persoalan,” ujar Ramlan melalui sambungan seluler, akhir pekan lalu.
Karena itu, Ramlan berharap pemerintah lebih serius terkait dengan stok vaksin Covid-19 agar masyarakat benar-benar mendapatkan suntikan vaksin khususnya dosis 2. “Pemerintah jangan main-mainkan masyarakat. Harusnya dipastikan dulu vaksinnya itu ada. Kalau begini kondisinya masyarakat seperti dimain-mainkan, nanti bisa-bisa malas lagi untuk mengikuti vaksin. Makanya, jangan selalu menyalahkan masyarakat untuk tidak mau divaksin,” kata mantan Ketua IDI Medan ini.
Ramlan menjelaskan, masyarakat yang menjalani vaksin Covid-19 sudah ada ketentuannya. Apabila sudah disuntik dosis 1, maka diwajibkan menjalani dosis 2 dengan waktu yang sudah ditentukan. “Kan ada aturan vaksinasi, kapan pemberian pertama dan kedua. Dan, itu fungsinya untuk memaksimalkan kerja vaksin supaya optimal,” terangnya.
Dikatakan Ramlan, apabila sudah ada ketentuan vaksinasi Covid-19 maka harus tepat dipedomani. “Jangan sampai sudah suntik vaksin pertama, masyarakat tidak mendapat dosis kedua karena stok tidak ada. Kita dan masyarakat ingin keluar dari pandemi Covid-19 ini,” sebutnya.
Dia mengingatkan, agar jangan sampai stok vaksin Covid-19 di Kota Medan dan kabupaten/kota kehabisan. “Kita sangat menyesalkan apabila pemerintah tidak menyiapkan vaksin. Berarti, pemerintah main-main,” cetusnya.
Lebih lanjut Ramlan mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan dari lembaga kesehatan tidak diberdayakan. Padahal, lembaga kesehatan itu sudah sukses dan berpengalaman dalam menjalani vaksinasi. “Saya melihat terlalu semangat institusi di luar kesehatan menyelenggarakan vaksin ini. Padahal, kita dari pusat sampai pelosok punya menteri kesehatan, punya dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, kita punya puskesmas, posyandu, kenapa ini tidak diberdayakan semua. Selama ini lembaga kesehatan ini sudah sukses dan pengalaman menyelenggarakan vaksinasi pekan imunisasi dan sebagainya. Tapi kenapa ini tidak ditiru, ada apa? Apa yang terjadi,” pungkasnya.
Masyarakat Sumut Antusias Ikut Vaksinasi
Kesadaran masyarakat Sumatera Utara (Sumut) akan pentingnya vaksinasi Covid-19 terus mengalami peningkatan. Herd Immunity (kekebalan kelompok) akan cepat tercapai bila kesadaran ini terus meningkat.
Hal ini terungkap pada rapat virtual evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level IV di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali, Sabtu (31/7) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Update data per 31 Juli 2021 terdapat capain di atas nasional di beberapa provinsi.
“Capaian vaksin dosis 1 dan 2 terus mengalami peningkatan. Seminggu ini di Sumut mengalami peningkatan yang sudah mencapai 16% dosis 1, dan 9% dosis ke 2. Ini harus terus ditingkatkan,” ucap Airlangga Hartato.
Mengenai masih tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19, Airlangga berpesan perlunya Gubernur dan Forkopimda untuk membantu kabupaten/kota dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada di provinsi berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota. Kemudian harus memonitor penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) di masyarakat terutama di tingkat desa/RT/RW yakni penerapan 3M dan 3T. “Memonitor Prokes dari hulu ini saya rasa sangat penting, untuk memberi kesadaran masyarakat akan bahaya dari virus ini dan juga memutus mata rantai penyebaran,” katanya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut, yakni menyatukan visi bersama Forkopimda untuk menghentikan pandemi ini. Dalam laporan evaluasi perkembangan PPKM Mikro Level IV di Sumut, masih mengalami lonjakan yang terpapar Covid-19 yakni sebanyak 1.425 kasus, Jumat (30/7), dan yang terbanyak adalah dari Kota Medan.
“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan pandemi ini dengan menyatukan visi bersama Forkopimda. Yang terus meningkat ini di Kota Medan, karena Kota Medan sebelumnya terjadi peningkatan mobilitas masyarakat,” ucap Edy Rahmayadi di Taman Buah Cakra, Jalan Pantai Bunga, Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (31/7).
Edy Rahmayadi menambahkan, dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif di Sumut, Pemprov Sumut akan kembali mengaktifkan Rumah Sakit darurat/isolasi terpusat yakni RS Martha Friska II, Asrama Haji Medan, eks RS Lions Club dan Wisma Atlet Jalan Pancing. Keseluruhan dapat menampung 1.000 tempat tidur.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengingatkan upaya pengendalian penanganan lonjakan kasus dikerjakan dengan fokus, serius dan kompak serta perlunya inovasi dan kreativitas penanganan. “Untuk di hulu kita lakukan pengetan Prokes, menekan mobilitas, serta kerumunan. Sedangkan di hilir memperkuat kapasitas kesehatan dan memiliki sekenario apabila menghadapi situasi kontinjensi,” katanya. (ris/prn)
