MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam pengukuhan Badan Pelaksana dan Kelompok Pakar Geopark Kaldera Toba (BPKP-GKT) di Kantor Gubsu, Senin (1/2), Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi mengingatkan soal pencemaran lingkungan di Danau Toba.
Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Erry menyebutkan, dari 250 ton pakan (pelet) yang dimasukkan ke Danau Toba setiap hari, hampir 20 persen tidak dimakan ikan dan mengendap ke dalam dasar danau. Akibatnya kualitas air Danau Toba menjadi tidak baik.
Erry mengimbau agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerjasama dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti pencemaran ekosistem di sekitar Danau Toba.
“Kita tak boleh kalah dengan orang-orang yang tak mau ikut aturan,” tegasnya.
Soal tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba yakni Simalungun, Karo, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir dan Tapanuli Utara, Erry mengingatkan agar Pemkab masing-masing daerah memasukkan program Geopark Kaldera Toba (GKT) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing.
“Saya sudah sampaikan agar ada kesepakatan memajukan danau toba. Kalau mereka tidak memasukkan dalam anggaran daerah, pemerintah provinsi bisa memberikan evaluasi terhadap APBD-nya,” tegasnya.
Dalam penyerahan surat keputusan kepada BPKP-GKT, Erry mengatakan pengembangan kawasan Danau Toba menjadi tugas kerja bersama pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha dan para pakar khususnya dalam memberikan masukan.
Kegagalan tahun-tahun sebelumnya karena banyak pihak yang belum memahami tentang arti geopark khususnya GKT. Padahal sudah banyak yang berharap objek wisata ini masuk dalam daftar Global Geoparks Network (GGN) oleh lembaga dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Ketua Dewan Pakar GKT DR RE Nainggolan mengatakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi adalah bagaimana mempersiapkan berbagai perangkat seperti penataan geo-site, geo-area, pengenalan lokasi wisata, dan berbagai aspek lainnya yang membutuhkan dana.
”Keragaman hayati, keberagaman budaya maupun geologi dapat dimunculkan sebagai perspektif untuk mencapai GKT dan menjadikannya dalam jejaring UNESCO” sebutnya.
Ketua Badan Pengelolaan GKT Ir Alimin menyebutkan pembentukan Badan Pengelola GKT sejalan dengan misi Badan Otoritas Pengembangan Kawasan Danau Toba yang sudah lebih dulu dibentuk oleh Presiden Jokowi.
“Dua institusi ini tidak berseberangan, tapi saling mendukung. Badan Pengelolaan Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan Danau Toba,” pungkasnya. (gir/bal/val/adz)
