MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai penggusuran oleh ratusan personel Satpol PP kota Medan, puluhan lapak warkop Elisabeth tak terlihat lagi seperti biasa. Baik tenda-tenda, maupun meja-meja yang biasa.
berada di depan RS Santa Elisabeth itu sudah habis dan hanya menyisakan sejumlah steling bekas dari sisa-sisa penggusuran pada Kamis (1/8) yang lalu di depan RS.
Pantauan Sumut Pos, Jumat (2/8) sore yang biasanya merupakan waktu mulai ramainya pengunjung Warkop, tak tampak satu pun lagi pedagang berjualan disana. Begitupun dengan personil Satpol PP kota Medan dan sejumlah aparat kepolisian, tidak ada satupun lagi yang terlihat.
Ketua Komisi III DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menjelaskan, bahwa langkah penggusuran yang dilakukan oleh Pemko Medan tidak lah tepat. Sebab, Pemko Medan seharusnya melakukan pengkajian lebih dalam sebelum melakuakan penggusuran tersebut.
“Kalaupun mau digusur, harusnya ada kajian mendalam dulu. Pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan efek negatif yang dirasakan pedagang apabila mereka digusur. Pemerintah harusnya mempersiapkan relokasi untuk para pedagang lalu melakukan penggusuran,” ujarnya.
Untuk itu, kata Boydo, pihaknya meminta para pedagang untuk segera mengirimkan suratnya ke pihak DPRD Sumut untuk bisa membantu memfasilitasi persoalan tersebut dengan pihak Pemko Medan.
“Kami minta para pedagang untuk tidak mengambil langkah-langkah yang salah, tapi menempuh jalur yang tepat. Kami minta mereka untuk mengambil langkah pengaduan resmi kepada kami di dewan, nanti kami yang akan memperjuangkan mereka ke Pemko Medan untuk bisa direlokasi ketempat yang layak untuk mereka bisa berdagang dan kembali menghidupi keluarganya,” pungkasnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai penggusuran oleh ratusan personel Satpol PP kota Medan, puluhan lapak warkop Elisabeth tak terlihat lagi seperti biasa. Baik tenda-tenda, maupun meja-meja yang biasa.
berada di depan RS Santa Elisabeth itu sudah habis dan hanya menyisakan sejumlah steling bekas dari sisa-sisa penggusuran pada Kamis (1/8) yang lalu di depan RS.
Pantauan Sumut Pos, Jumat (2/8) sore yang biasanya merupakan waktu mulai ramainya pengunjung Warkop, tak tampak satu pun lagi pedagang berjualan disana. Begitupun dengan personil Satpol PP kota Medan dan sejumlah aparat kepolisian, tidak ada satupun lagi yang terlihat.
Ketua Komisi III DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menjelaskan, bahwa langkah penggusuran yang dilakukan oleh Pemko Medan tidak lah tepat. Sebab, Pemko Medan seharusnya melakukan pengkajian lebih dalam sebelum melakuakan penggusuran tersebut.
“Kalaupun mau digusur, harusnya ada kajian mendalam dulu. Pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan efek negatif yang dirasakan pedagang apabila mereka digusur. Pemerintah harusnya mempersiapkan relokasi untuk para pedagang lalu melakukan penggusuran,” ujarnya.
Untuk itu, kata Boydo, pihaknya meminta para pedagang untuk segera mengirimkan suratnya ke pihak DPRD Sumut untuk bisa membantu memfasilitasi persoalan tersebut dengan pihak Pemko Medan.
“Kami minta para pedagang untuk tidak mengambil langkah-langkah yang salah, tapi menempuh jalur yang tepat. Kami minta mereka untuk mengambil langkah pengaduan resmi kepada kami di dewan, nanti kami yang akan memperjuangkan mereka ke Pemko Medan untuk bisa direlokasi ketempat yang layak untuk mereka bisa berdagang dan kembali menghidupi keluarganya,” pungkasnya. (map/ila)
