HAJATAN akbar seleksi CPNS tahun 2013 yang ditunggu-tunggu pemburu kursi abdi negara mulai digelar. Terhitung sejak Senin (2/9), sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Hanya saja untuk rekrutmen CPNS Sumut di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan 12 Pemko/Pemkab yakni Pemkab Batubara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Deliserdang, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Pemko Sibolga, belum mendapat penetapan dari pusat.
“Ini saya lagi di Jakarta. Masih menunggu penetapan formasi CPNS untuk Sumut,’’ ungkap Kabid Pembinaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Kaiman Turnip, saat dikontak Sumut Pos, Senin (2/9) petang.
Sesuai data yang dihimpun, sebanyak 339 instansi pemerintah yang terdiri atas 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, pada tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat.
“Mulai hari ini sudah banyak yang mengumumkan lowongan CPNS. Itu lebih baik agar makin banyak pelamar yang mendaftar sehingga bisa diperoleh putra-putri terbaik,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja di kantornya, kemarin (2/9).
Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori dua (K2). “Seluruh peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang,” ujarnya.
Meski lowongan CPNS telah dibuka, namun menurut Setiawan belum semua instansi mengumumkan. Pasalnya masih banyak yang rincian formasinya belum diajukan dan diteken MenPAN-RB.
“Paling tidak pertengahan September semuanya sudah mengumumkan pendaftaran CPNS. Sebab, tenggat waktu pemasukan usulan rincian formasi 10 September,” terangnya.
Ditambahkan Setiawan, selain seleksi CPNS dari honorer K2 dan jalur pelamar umum, tahun ini ada tiga skema seleksi CPNS lain, yakni formasi khusus untuk dokter, tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi CPNS calon siswa ikatan dinas.
Selain itu ada juga afirmasi untuk kaum disable, putera-puteri terbaik Papua, serta bagi atlet berprestasi untuk menjadi PNS.
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, komisinya mendorong ada pihak di luar birokrasi yang bertugas mengontrol proses penerimaan CPNS. Pihak non birokrat ini diusulkan dinamai Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), yang didorong masuk dalam ketentuan RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita ingin undang pihak luar supaya memudahkan dan ada kontrol masukan yang efektif,” kata Arif di DPR, Jakarta, Senin (2/9).
Namun demikian, lanjut dia, sampai saat ini gagasan itu belum bisa terealisasi karena kalangan birokrat tidak menerima. Mereka menganggap birokrasi tidak boleh ditentukan atau melibatkan pihak luar dengan berdalih yang mengetahui kinerja birokrasi ya hanya birokrat saja.
Selain itu, Arif menduga lambatnya penyelesaian RUU ASN karena birokrat tidak ingin dikontrol publik. Padahal menurutnya, pemerintah tidak perlu risau dengan keterlibatan orang di luar birokasi.
“Keberadaan KASN konteksnya untuk mengontrol saja. Sehingga proses yang tidak adil dalam penerimaan CPNS bisa menjadi proses yang transparan, objektif, jujur dan bisa dikontrol,” katanya.
Dengan adanya kontrol itu sambung Arif, orang-orang yang diterima menjadi PNS memang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi.
“Bukan yang tidak mampu jadi PNS malah menjadi PNS dan yang mampu namun karena tidak bisa bayar tidak bisa jadi PNS,” kata Politisi PDI Perjuangan ini. (rud/esy/gil/jpnn)
