26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Puluhan Sopir Truk Demo Minta Berantas Pungli di KIM

Sekretaris Kesper Sumut Jaya Sinaga menambahkan, dalam sehari sekitar tiga ribuan truk sedikitnya dikutip Rp45 juta.

“Ini akan berdampak pada biaya logistik. Akibatnya konsumen yang akan membayar karena biaya pasti menjadi tinggi. PT KIM melawan perintah Presiden yang sudah menegaskan tidak boleh ada pungli Rp10 ribu sekalipun,” ujar Jaya Sinaga.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting yang menerima aksi demo menyatakan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menuntaskan tuntutan supir terkait Pungli tersebur.

“DPRD Sumut akan menjembatani peristiwa ini dengan memanggil pihak yang terlibat untuk RDP.

Kita upayakan dalam bulan ini sudah terjadwalkan dengan sebelumnya akan memasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut,” katanya.

Dijelaskan Politisi Partai PDI P ini, pihaknya juga menolak ada oknum yang melakukan Pungli tanpa payung hukum.

“Kami minta pungli tanpa payung hukum ini dihentikan sebelum ada hasil dari RDP yang akan mengundang seluruh komponen baik Organda, Kesper, kapolda dan jajarannya, Dishub dan manajemen KIM,” ujarnya.(dik/ila)

 

Sekretaris Kesper Sumut Jaya Sinaga menambahkan, dalam sehari sekitar tiga ribuan truk sedikitnya dikutip Rp45 juta.

“Ini akan berdampak pada biaya logistik. Akibatnya konsumen yang akan membayar karena biaya pasti menjadi tinggi. PT KIM melawan perintah Presiden yang sudah menegaskan tidak boleh ada pungli Rp10 ribu sekalipun,” ujar Jaya Sinaga.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting yang menerima aksi demo menyatakan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menuntaskan tuntutan supir terkait Pungli tersebur.

“DPRD Sumut akan menjembatani peristiwa ini dengan memanggil pihak yang terlibat untuk RDP.

Kita upayakan dalam bulan ini sudah terjadwalkan dengan sebelumnya akan memasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut,” katanya.

Dijelaskan Politisi Partai PDI P ini, pihaknya juga menolak ada oknum yang melakukan Pungli tanpa payung hukum.

“Kami minta pungli tanpa payung hukum ini dihentikan sebelum ada hasil dari RDP yang akan mengundang seluruh komponen baik Organda, Kesper, kapolda dan jajarannya, Dishub dan manajemen KIM,” ujarnya.(dik/ila)

 

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/