MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Satgas Covid-19 Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) di bawah komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara, jangan sekadar melakukan razia protokol kesehatan dan memberi sanksi kepada masyarakat yang tak mematuhi aturan tersebut. Tapi juga harus menggalakkan kampanye imunitas. Karena dengan antibodi yang kuat, virus takkan gampang menyerang.
“Ya, sekarang pemerintah perlu menggalakkan kampanye imunitas di samping prokes covid Ini sangat penting. Karena dengan antibodi yang kuat, virus takkan gampang menyerang. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatren kota di Sumut perlu mengguyur vitamin ketika melakukan razia kepada masyarakat,” kata pengamat kebijakan publik, Ikrimah Hamidy menjawab Sumut Pos, Jumat (2/10).
Menurutnya, pengadaan vitamin dapat dianggarkan Pemprovsu dan pemkab/pemko melalui refocusing atau realokasi dana APBD tahap II dan tahap III. “Tentu bisa jika ada kemauan. Jangan sekadar anggaran untuk razia prokes saja yang dialokasikan. Sebab, selain sisi ekonomi, kesehatan masyarakat juga prioritas,” katanya.
Mantan anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut ini mengatakan, masyarakat juga mesti diberi edukasi bahwa guna meningkatkan imunitas tubuh tak mesti dengan obat-obatan yang mahal saja. “Misalkan kunyit, jahe, dan lainnya yang sebenarnya juga efektif meningkatkan imunitas tubuh,” tuturnya.
Sebab kalau berharap masyarakat mengonsumsi obat-obatan di apotik semua, lanjut Ikrimah, ditambah dengan kondisi krisis ekonomi saat ini, barang tentu akan terjadi penambahan biaya sehari-hari lagi. “Selain murah, obat-obatan tradisional juga berkhasiat bagi tubuh dan kesehatan. Misalnya rebusan daun jambu kelutuk (biji), sangat bagus itu malah lebih tinggi vitamin C-nya dari buah jeruk. Jadi jangan ada penambahan biaya baru lagi kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi ini,” katanya.
Ia menambahkan, program tes swab pun mestinya dimaksimalkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah, sehingga penularan Covid-19 tidak semakin meluas. Dengan demikian, tidak perlu banyak orang yang sudah terpapar harus diisolasi ke rumah sakit rujukan.
“Sebab kesiapan untuk orang-orang yang terpapar tersebut, pengobatannya bagaimana? Kan ada itu video yang viral di Papua, orang yang kena Covid-19 ditelantarkan sama pihak rumah sakit. Kan repot juga kalau begitu ceritanya. Ditambah lagi sekarang ini dokter pun banyak yang takut. Sudah banyak dari tim medis yang meninggal akibat covid ini. Salah satu faktor pemicunya, saya kira karena mereka terlalu lelah menangani para pasien covid. Jadi sangat miris kita melihat kondisi di tanah air karena pandemi ini,” pungkasnya.
Junjung Transparansi
Terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprovsu R Sabrina menerima kunjungan Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Rumah Dinas Gubsu Jl. Sudirman Medan, kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan evaluasi pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.
Menurut Edy, hasil pemeriksaan pendahuluan akan menjadi bahan masukan dan acuan untuk memperbaiki, serta menghindari kesalahan-kesalahan di masa mendatang, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. “Saya sangat berterimakasih sekali, karena pengawasan memang selalu kami butuhkan dalam bekerja. Apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang sebenarnya baru bagi kita semua,” ujarnya.
Salah satu kendala yang sering timbul dalam penanganan Covid-19, lanjutnya, adalah banyak kegiatan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah di lapangan. Akhirnya, tidak semua yang sudah direncanakan terlaksana sesuai awal dan menyulitkan dalam administrasi.
“Namun ini bukan menjadi alasan untuk tidak menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kami di gugus tugas akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi wujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.
Eydu Oktain Panjaitan sebelumnya memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan tim BPK, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut. Mulai dari bidang kesehatan dan pendukung kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pegaman sosial.
“Pemeriksaan kita memperlihatkan bahwa perencanaan program dan hasil pertanggungjawaban masih ada hal-hal yang perlu penyempurnaan. Lebih kepada rincian yang jelas dan detail terkait dana-dana yang sudah dipakai,” ungkapnya.
Pihaknya menyarankan agar fungsi pengawasan internal senantiasa ditingkatkan khususnya melalui Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satunya, pembentukan tim force task khusus sehingga di masa mendatang memudahkan penyelesaian-penyelesaian laporan pertanggungjawaban penanganan Covid-19. (prn)
TEKS FOTO
ISTIMEWA
TERIMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprovsu, R Sabrina menerima audiensi Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Nomor Medan, Jumat (2/10).
