SUMUTPOS.CO – KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provsu Ilyas Sitorus mengingatkan pentingnya standarisasi aplikasi layanan pemerintah. Standarisasi ini akan mempermudah pengintegrasian aplikasi layanan pemerintah.
Langkah ini perlu untuk memaksimalkan dan akurasi pada Satu Data Indonesia Sumut. Selama ini, menurut Ilyas Sitorus, masalah standarisasi menjadi salah satu penghalang penggabungan aplikasi-aplikasi pemerintah.
”Kita perlu memastikan sistem aplikasi memiliki standar yang sama. Berkomunikasi dengan protokol dan bahasa yang sama. Ketika berbeda akan sulit diintegrasikan. Harusnya interoperabilitas atau aplikasi yang ada bisa berkomunikasi, berinteraksi, bertukar data dengan cepat,” kata Ilyas Sitorus.
Ia berbicara pada acara Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Medan, Selasa (3/10).
Melalui sosialisasi dan Bimtek SPLP untuk Sumut dan Aceh yang diadakan Kementerian Kominfo ini, Ilyas Sitorus berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Pemerintah kabupaten/kota memiliki standar yang sama untuk aplikasi layanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Satu Data Indonesia.
”Kegiatan ini kita harapkan dapat menyelesaikan hal tersebut, kita menggunakan standar yang sama, berkomunikasi dengan protokol yang sama,” kata Ilyas Sitorus, yang juga merupakan Sekretaris Wali Data Indonesia Sumut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provsu
Hasmirizal Lubis mengatakan bahwa tantangan untuk membangun super aplikasi seperti Satu Data Indonesia, salah satunya adalah perbedaan kemampuan setiap Pemda.
Menurutnya, bagi beberapa daerah membuat aplikasi cukup mudah, tetapi belum tentu untuk daerah lainnya.
”Bagi kota atau kabupaten yang cukup besar membuat aplikasi ini mudah, tetapi tidak juga bagi daerah lain, ini tantangan yang harus kita selesaikan, belum lagi kalau kita bicara super APP (Aplikasi Super) harus bisa diadopsi semua pihak, bisa berkomunikasi dengan yang lain,” kata Hasmirizal.
Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan Sinta Nur Haryanti mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi juga dikodefikasi, kode induk atau bahasa yang digunakan.
Ia mencontohkan, penggunaan perempuan/laki-laki dan wanita/pria yang bisa membuat aplikasi sulit diintegrasikan. ”Itu baru jenis kelamin, belum lagi kalau kita bahas aplikasi anggaran yang jenisnya banyak banget dan programernya kode. Bahasa yang belum tentu sama, karena itu kita harus punya standarisasi agar interoperabilitas,” kata Sinta.
Sosialisasi dan Bimtek selama dua hari ini diisi pemateri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Erwin Dimas.
Kemudian Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri Erikson Manihuruk, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Bambang Dwi Anggono dan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Aries Kusdaryono. (dmp)
