MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mulai direnovasi tahun ini. Adapun anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp3,9 miliar.
Menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, renovasi rumah dinas Gubsu ini sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan. “Bang-unan tersebut merupakan heritagen
makanya perlu mendapat izin (rekomendasi) dari ahli Cagar Budaya. Makanya kita sudah berani menganggarkan dan mengerjakannya tahun ini,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (19/3).
Faisal menerangkan, anggaran yang dibutuhkan sebegitu besar lantaran atap yang mirip sirip kayu mesti diganti seluruhnya. Dan harga bahan bakunya juga mahal yang mesti dipesan dari Kalimantan. “Selain itu, kan ada ruangan di bagian samping atau belakang dari rumah, tepatnya untuk para pembantu (pekerja) di sana, juga akan direnovasi total atapnya. Sebab sudah pada bocor-bocor semua kondisi atapnya,” katanya.
Renovasi rumah dinas Gubsu yang terletak di Jalan Sudirman No.41 Medan ini, berbeda dengan pengerjaan pendopo dan rehab kolam di komplek rumah dinas Gubsu tersebut. Khusus pekerjaan pendopo dan kolam, sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018 dan pembangunannya sudah rampung.
“Kalau pengerjaan sudah selesai. Tinggal yang bagian kolam itu saja menunggu kering setelah dicor. Setelah itu baru kita masukkan ikan koi di situ. Untuk anggaran pembangunan kolam senilai Rp4 miliar dan pendopo senilai Rp6 miliar. Kalau untuk renovasi rumah dinas sudah kita alokasikan senilai Rp3,9 miliar dan sedang dalam proses tender proyek melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujarnya.
Perbaikan secara menyeluruh atap rumah dinas Gubsu ini, lanjut dia, karena Gubernur Edy Rahmayadi ingin menempati rumah tersebut. Gubernur juga meminta agar kerusakan yang ada supaya diperbaiki semua.
“Sebenarnya wacana renovasi rumah dinas Gubsu ini sudah lama, sejak 2009. Tapi baru dapat kita realisasikan (pembangunannya) pada tahun ini. Dan yang saya ingat, setelah Gubsu Tengku Rizal Nurdin, tidak ada gubernur yang mau stay di rumah dinas. Mayoritas rumah dinas hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja,” katanya.
Faisal menambahkan, pembangunan pendopo di komplek rumah dinas Gubsu juga penting mengingat intensnya kegiatan di lokasi tersebut. Terlebih saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Selama bulan Ramadan itu kita mesti sewa tenda satu bulan penuh, dan itu biayanya tidak sedikit. Kalau kita kalkulasi biaya yang dikeluarkan tiap tahun, sudah bisa kita bangun tempat pertemuan sendiri yang bersifat permanen. Namun karena rumah dinas adalah bangunan heritage, tidak boleh lebih rendah dari bangunan pendoponya. Dan itu sudah mendapat koreksi serta masukan juga dari tim Cagar Budaya,” katanya.
Anggota DPRD Sumut Robert Lumban Tobing mendukung pembangunan renovasi rumah dinas Gubsu, sembari mengingatkan agar pengerjaannya dilakukan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kalau memang alasan Gubsu ingin menempati dan stay di rumah dinas, tentu perlu kenyamanan bangunan tersebut diperhatikan. Kami hanya ingatkan supaya pembangunannya dapat diawasi sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” ujarnya. (prn/ila)
