Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli meminta kepada PT PLN untuk tidak melakukan pemadaman bergilir menjelang Natal dan Tahun baru. Ini dilakukan agar masyarakat Kristiani dapat fokus dalam menjalankan ibadah.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli mengungkapkan bahwa beberapa hari terakhir sering terjadi pemadaman listrik.”Harusnya pihak PLN sudah memahami kebutuhan umat Kristiani pada saat merayakan Natal. Apalagi, perayaan Natal umumnya dilaksanakan di malam hari, sehingga sangat membutuhkan penerangan,” katanya Jumat (2/12/2016)
Menurutnya, perayaan tahun baru harus dijadikan sebagai momentum untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.”PLN wilayah Sumut harus menyampaikan laporan terkini dari pembangkit yang ada di Sumut, laporannya harus berdasarkan kemampuan mesin pembangkit dalam menghasilkan daya listrik yang sebenar-benarnya. Sebab belakangan ini listrik sering padam harus menjadi perhatian serius dari pihak PLN,” ujarnya.
Anggota Komisi D Fraksi PDI-P, Baskami Ginting menambahkan, kondisi pasokan yang tidak lagi mengalami defisit atau sudah surplus perlu dipertanyakan, karena dalam kondisi surplus terjadi pemadaman berhari-hari.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup Gus Irawan Pasaribu dalam kunjungan reses ke daerah-daerah pemilihan baru-baru ini menyatakan keluhan tentang pemadaman listrik masih tinggi. Gus Irawan Pasaribu, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI, mengungkapkan temuan itu kepada wartawan. Dia menyatakan hampir semua daerah yang dikunjunginya ada pengaduan soal listrik.
“Masyarakat kan sudah dari awal tahu bahwa saya di Komisi VII membidangi energi. Menyuarakan keluhan masyarakat kepada perusahaan milik negara yang mengurusi listrik, minyak dan gas. Jadi ketika saya datang lagi ke daerah otomatis keluhan mengemuka lagi,” tuturnya.
Walaupun PLN sudah mengupayakan banyak perubahan pelayanan, namun di level masyarakat tetap tidak terima ketika ada pemadaman listrik. “Masyarakat maunya listrik hidup terus. Tidak ada istilah padam walau satu jam atau dua jam. Sebab kan mereka beranggapan sudah membayar lunas kewajibannya,” kata Gus.
Tetapi dari kewajiban yang mereka bayar, ada hak yang tak sepenuhnya mereka terima ketika listrik padam. Gus mengaku masyarakat sekarang lebih kritis jika terjadi pemadaman. Gus menyatakan sebenarnya sebagai perusahaan publik kan harus ada standar pelayanan minimal terhadap pelanggan. “Secara umum pemadaman di Sumut sudah mulai berkurang. Walau kadang-kadang karena ada gangguan lalu padam,” kata Gus lagi.
Dia mengatakan dengan cadangan listrik masih minim pemadaman sebenarnya tak terhindarkan. Apalagi kalau ada salah satu mesin pembangkit besar di Belawan sedang overhaul. Itu biasanya makan waktu lama,. “Kalau cadangan listrik Sumut sudah ada 1.000 watt misalnya tak perlu kita khawatir ada pemadaman bergulir,” bilang Gus.
Pada prinsipnya, kata ketua DPD Gerindra Sumut itu, mereka mendorong percepatan pembangunan pembangkit. Bahkan dia juga mendesak PLN segera menyelesaikan proyek ketenagalistrikan yang berhenti di tengah jalan alias mangkrak. Saat ini sebanyak 34 proyek listrik terhenti akibat berbagai macam hal.
Gus meminta PLN mencari solusi atas mangkraknya proyek ketenagalistrikan itu. Jika memang bisa dilanjutkan, PLN harus melakukan intervensi dan tindakan sehingga manfaat pembangunan proyek bisa dirasakan cepat oleh masyarakat.”Kita minta di Komisi VII DPR agar ada solusi segera dari apa yang disebut mangkrak itu,” ujar Gus.
Berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, sedianya PLN akan melanjutkan beberapa proyek dari 34 pembangunan pembangkit listrik yang masih mangkrak. Dari total proyek yang mangkrak, rencananya PLN akan melanjutkan 21 proyek. (mag-1/dik/ila)
