26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Panca Banjir di Jabotabek, Mendagri Instruksikan Monitoring Cuaca

Pemda Diminta Bentuk Posko

MENGUNGSI Warga mengungsi di Halte Transjakarta Jembatan Baru, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (3/1). Menurut warga, mereka terpaksa memilih mengungsi ke halte tersebut akibat kurangnya posko pengungsian di sekitar lokasi terdampak banjir.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia membentuk posko monitoring cuaca. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Demikian disampaikan Tito usai rapat soal bencana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/1). Rapat itu diikuti Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Juliari Batubara, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Jadi pertama tentunya kita semua prihatin dengan bencana banjir yang ada. Tadi sudah disampaikan BNPB, kemungkinan dari ramalan BMKG hujan mungkin masih akan datang,” ucap Tito.

Tito mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), merekayasa hujan turun sebelum masuk wilayah Jabodetabek.

Sejalan dengan itu, Tito juga terus berkoodinasi dengan seluruh Pemda, terutama yang rawan bencana untuk menguatkan komunikasi antara pusat dan daerah. Apalagi atas perintah Presiden Jokowi, seluruh kementerian dan lembaga sudah turun bersama-sama menanggulangi dampak banjir.

“Namun saya ingin tekankan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat posko monitoring cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar bisa di-update dengan mudah dan siapkan rencana kontigensi darurat sehingga bisa memiliki rencana sistematis untuk pencegahan, penanganan banjir, evakuasi korban, termasuk pascabanjir,” pungkasnya.

Begitu juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengungkap arahan Presiden Joko Widodo terkait banjir di Jabodetabek dan Banten. Salah satu arahannya soal pengaktifan BPBD hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Pak Presiden menugaskan kembali kepada kami agar menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar berkolaborasi antara pusat dan daerah serta didukung TNI-Polri serta segenap unsur pendukung termasuk relawan hendaknya menjadi kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya,” kata Doni di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Doni juga menyampaikan imbauan ke masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) agar melakukan evakuasi. Dia juga meminta kepala daerah tegas untuk mengingatkan masyarakat.

“Kita berharap ketegasan pemimpin daerah sampai tingkat kepala desa atau lurah, mampu mengingatkan masyarakat agar tidak berada di tempat sangat berisiko,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi memberi perhatian pada pengaktifan kembali BPBD. BPBD diminta diaktifkan sampai tingkat kota dan kabupaten. “Arahan Bapak Presiden adalah untuk mengaktifkan kembali seluruh BPBD. Bukan hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten kota, terutama juga DKI Jakarta,” ujar Doni.

Korban Meninggal Jadi 46 Orang

Sementara itu, BNPB memperbarui data terakhir korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak, Banten. Total korban meninggal akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak menjadi 46 orang. Angka 46 orang itu berdasarkan data terakhir yang dihimpun BNPB pada Jumat (3/1) hingga pukul 15.00 WIB.

Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo menyebut, air yang menggenangi beberapa wilayah sudah terpantau surut. Proses perbaikan fasilitas pun menurutnya sudah mulai dilakukan.

“Sekarang (kemarin,Red) sudah dimulai dilakukan. TNI sudah menurunkan alat berat untuk pembersihan jalan, PUPR juga sama,” kata Agus di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

Agus mengatakan, perbaikan sementara akan fokus terhadap fasilitas penting seperti jalanan, gardu listrik, hingga tanggul yang jebol. Baru setelahnya dilakukan perbaikan secara permanen.

“Jadi aktivitasnya adalah perbaikan darurat, secara darurat diperbaiki dulu jalan yang putus supaya bisa lewat, sama dengan jembatan, atau tanggul tanggul yang jebol. Nah nanti setelah selesai baru direncanakan untuk pembangunan permanen,” katanya.

Kata Agus, saat ini perbaikan sudah berjalan di wilayah Kemang dan Kembangan. Sejumlah personel TNI AD sudah terlibat memperbaiki gardu listrik. Lalu ada juga kementerian PUPR yang sudah mulai menambal tanggul jebol dengan bronjong.

“Ini kebanyakan di daerah seperti kemarin di Kemang Pratama yang jebol itu ya, PUPR sudah turun untuk menambal tanggul yang jebol dengan bronjong, pasir,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus mengatakan jumlah titik banjir di wilayah Jabodetabek sudah mulai berkurang. Tinggi muka air rata-rata mencapai 20-50 cm. “Titik-titiknya masih ada sekitar 140 titik tapi kan sudah dangkal ya sekitar 20-50 cm,” ujarnya. (jpc/dtc/bbs)

Pemda Diminta Bentuk Posko

MENGUNGSI Warga mengungsi di Halte Transjakarta Jembatan Baru, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (3/1). Menurut warga, mereka terpaksa memilih mengungsi ke halte tersebut akibat kurangnya posko pengungsian di sekitar lokasi terdampak banjir.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia membentuk posko monitoring cuaca. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Demikian disampaikan Tito usai rapat soal bencana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/1). Rapat itu diikuti Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Juliari Batubara, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Jadi pertama tentunya kita semua prihatin dengan bencana banjir yang ada. Tadi sudah disampaikan BNPB, kemungkinan dari ramalan BMKG hujan mungkin masih akan datang,” ucap Tito.

Tito mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), merekayasa hujan turun sebelum masuk wilayah Jabodetabek.

Sejalan dengan itu, Tito juga terus berkoodinasi dengan seluruh Pemda, terutama yang rawan bencana untuk menguatkan komunikasi antara pusat dan daerah. Apalagi atas perintah Presiden Jokowi, seluruh kementerian dan lembaga sudah turun bersama-sama menanggulangi dampak banjir.

“Namun saya ingin tekankan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat posko monitoring cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar bisa di-update dengan mudah dan siapkan rencana kontigensi darurat sehingga bisa memiliki rencana sistematis untuk pencegahan, penanganan banjir, evakuasi korban, termasuk pascabanjir,” pungkasnya.

Begitu juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengungkap arahan Presiden Joko Widodo terkait banjir di Jabodetabek dan Banten. Salah satu arahannya soal pengaktifan BPBD hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Pak Presiden menugaskan kembali kepada kami agar menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar berkolaborasi antara pusat dan daerah serta didukung TNI-Polri serta segenap unsur pendukung termasuk relawan hendaknya menjadi kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya,” kata Doni di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Doni juga menyampaikan imbauan ke masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) agar melakukan evakuasi. Dia juga meminta kepala daerah tegas untuk mengingatkan masyarakat.

“Kita berharap ketegasan pemimpin daerah sampai tingkat kepala desa atau lurah, mampu mengingatkan masyarakat agar tidak berada di tempat sangat berisiko,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi memberi perhatian pada pengaktifan kembali BPBD. BPBD diminta diaktifkan sampai tingkat kota dan kabupaten. “Arahan Bapak Presiden adalah untuk mengaktifkan kembali seluruh BPBD. Bukan hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten kota, terutama juga DKI Jakarta,” ujar Doni.

Korban Meninggal Jadi 46 Orang

Sementara itu, BNPB memperbarui data terakhir korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak, Banten. Total korban meninggal akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak menjadi 46 orang. Angka 46 orang itu berdasarkan data terakhir yang dihimpun BNPB pada Jumat (3/1) hingga pukul 15.00 WIB.

Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo menyebut, air yang menggenangi beberapa wilayah sudah terpantau surut. Proses perbaikan fasilitas pun menurutnya sudah mulai dilakukan.

“Sekarang (kemarin,Red) sudah dimulai dilakukan. TNI sudah menurunkan alat berat untuk pembersihan jalan, PUPR juga sama,” kata Agus di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

Agus mengatakan, perbaikan sementara akan fokus terhadap fasilitas penting seperti jalanan, gardu listrik, hingga tanggul yang jebol. Baru setelahnya dilakukan perbaikan secara permanen.

“Jadi aktivitasnya adalah perbaikan darurat, secara darurat diperbaiki dulu jalan yang putus supaya bisa lewat, sama dengan jembatan, atau tanggul tanggul yang jebol. Nah nanti setelah selesai baru direncanakan untuk pembangunan permanen,” katanya.

Kata Agus, saat ini perbaikan sudah berjalan di wilayah Kemang dan Kembangan. Sejumlah personel TNI AD sudah terlibat memperbaiki gardu listrik. Lalu ada juga kementerian PUPR yang sudah mulai menambal tanggul jebol dengan bronjong.

“Ini kebanyakan di daerah seperti kemarin di Kemang Pratama yang jebol itu ya, PUPR sudah turun untuk menambal tanggul yang jebol dengan bronjong, pasir,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus mengatakan jumlah titik banjir di wilayah Jabodetabek sudah mulai berkurang. Tinggi muka air rata-rata mencapai 20-50 cm. “Titik-titiknya masih ada sekitar 140 titik tapi kan sudah dangkal ya sekitar 20-50 cm,” ujarnya. (jpc/dtc/bbs)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/