Menurut Rizal, SMP Negeri yang ada di Medan harus mempertimbangkan komputer sebagai sarana pembelajaran. Sebab, tidak bisa dipungkiri lagi kemajuan teknologi tetap diikuti sebelum jauh tertinggal.
“Saat ini zamannya teknologi. Kalau menerapkan UNBK, tingkat transparansinya sangat tinggi. Artinya, nilai kejujuran yang diutamakan. Untuk itu, kedepannya jika ingin maju dunia pendidikan maka pelaksanaan UN harus diterapkan sistem komputerisasi. Malu kita sekolah negeri yang harapannya menjadi terdepan dari sekolah swasta justru ketinggalan,” kata dia.
Ia berharap, ke depan kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dapat memperhatikan masalah tersebut. Karena, saat ini zamannya teknologi. “Kalau menerapkan UN berbasis komputer, tingkat transparansinya sangat tinggi. Artinya, nilai kejujuran yang diutamakan. Untuk itu, kedepannya jika ingin maju pelaksanaan UN harus diterapkan sistem komputerisasi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Muhammad Nasir meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan bergerak cepat mendukung fasilitas semua sekolah di Medan, agar bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada 2019 mendatang.
“Untuk itu, guna mewujudkan sekolah yang berbasis komputerisasi ke depan, kita meminta Pemerintah Kota Medan mendukung program ini dengan memenuhi sarana dan prasarana di semua sekolah,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/5).
Dalam persoalan ini, Nasir juga meminta Pemko Medan terus melakukan sosialisasi sehingga setiap sekolah di Medan ke depan bisa melaksanakan UNBK.”Sebagai Ibukota Provinsi Sumut, Medan seharusnya menjadi contoh dan barometer untuk bisa melaksanakan terobosan UNBK disetiap sekolah yang ada,” katanya.
Apalagi, diakui Nasir yang ikut serta meninjau pelaksanaan UN hari pertama bersama Wali Kota Medan kemarin, UNBK sangat penting dan banyak manfaatnya serta bisa menyelesaikan banyak masalah yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan UN. Juga berguna meningkatkan kualitas pendidikan dan penguasaan informasi teknologi (IT) peserta didik.
“Sistem UNBK ini sudah tentu bisa menghambat permasalahan kebocoran soal, pemerintah juga tidak perlu menggeluarkan anggaran pengawalan, cetak soal dan lainnya sehingga ada proses yang bisa dipangkas sehingga anggaran juga bisa dihemat,” kata politisi senior PKS ini.
Ditambahkan Nasir selaku politisi PKS ini, penerapan UNBK dinilai sangat penting . Selain itu dipastikan dapat meminimalisir tingkat kebocoran soal. “DPRD siap untuk membantu pengalokasian anggaran untuk biaya pembelian komputerisasi,” ujar Nasir. (ris/prn/ila)
