TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Pekerja mempersiapkan kebersihan bus yang akan digunakan untuk transportasi mudik di Terminal Bus Pelangi Jalan Sunggal Gagak Itam Medan, Selasa 8/8). Persiapan tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang hendak menggunakan jalur darat seperti bus.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Pekerja mempersiapkan kebersihan bus yang akan digunakan untuk transportasi mudik di Terminal Bus Pelangi Jalan Sunggal Gagak Itam Medan, tahun lalu. Persiapan tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang hendak menggunakan jalur darat seperti bus.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah atau H-7, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut dan kabupaten kota bakal melakukan pengecekan sarana transportasi di sejumlah terminal. Pengecekan ini dimaksudkan untuk memastikan kelaikan armada yang akan digunakan saat mudik dan balik Lebaran nanti.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sumut, Iswar mengatakan, pengecekan sarana transportasi ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang arus mudik. “Ini masih dikoordinasikan. Kita menunggu pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang notabene UPT Kemenhub. Mereka koordinatornya,” kata Iswar kepada Sumut Pos, Minggu (3/6).
Dia pun mengaku belum bisa memastikan kapan pengecekan armada ini dilakukan. Sebab koordinasinya langsung dilakukan pihak BPTD Kemenhub.
Kabid Lalu Lintas Dishub Sumut, Darwin Purba menyarankan, hal ini agar ditanya pada rekannya, Agustinus selalu Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan. “Coba ke Pak Agus ya,” ujarnya via aplikasi WhatsApp.
Agustinus belum menjawab konfirmasi soal waktu pengecekan armada arus mudik Lebaran. Namun sebelumnya ia mengaku akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. “Tunggu dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk pihak Dirlantas Poldasu,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengecekan armada pada sejumlah terminal di Kota Medan biasa dilakukan H-7 Lebaran. Tak hanya kelaikan bus saja yang diperiksa, juga kesehatan para sopir dari pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Peninjauan juga biasanya melibatkan Gubsu, Wali Kota Medan, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Dishub Sumut dan Medan, BNNP Sumut, Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Pekerja mempersiapkan kebersihan bus yang akan digunakan untuk transportasi mudik di Terminal Bus Pelangi Jalan Sunggal Gagak Itam Medan, tahun lalu. Persiapan tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang hendak menggunakan jalur darat seperti bus.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah atau H-7, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut dan kabupaten kota bakal melakukan pengecekan sarana transportasi di sejumlah terminal. Pengecekan ini dimaksudkan untuk memastikan kelaikan armada yang akan digunakan saat mudik dan balik Lebaran nanti.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sumut, Iswar mengatakan, pengecekan sarana transportasi ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang arus mudik. “Ini masih dikoordinasikan. Kita menunggu pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang notabene UPT Kemenhub. Mereka koordinatornya,” kata Iswar kepada Sumut Pos, Minggu (3/6).
Dia pun mengaku belum bisa memastikan kapan pengecekan armada ini dilakukan. Sebab koordinasinya langsung dilakukan pihak BPTD Kemenhub.
Kabid Lalu Lintas Dishub Sumut, Darwin Purba menyarankan, hal ini agar ditanya pada rekannya, Agustinus selalu Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan. “Coba ke Pak Agus ya,” ujarnya via aplikasi WhatsApp.
Agustinus belum menjawab konfirmasi soal waktu pengecekan armada arus mudik Lebaran. Namun sebelumnya ia mengaku akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. “Tunggu dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk pihak Dirlantas Poldasu,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengecekan armada pada sejumlah terminal di Kota Medan biasa dilakukan H-7 Lebaran. Tak hanya kelaikan bus saja yang diperiksa, juga kesehatan para sopir dari pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Peninjauan juga biasanya melibatkan Gubsu, Wali Kota Medan, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Dishub Sumut dan Medan, BNNP Sumut, Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya.
