MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak yang sangat cepat akibat pandemi Covid-19 adalah terpuruknya dunia usaha dan gelombang PHK besar besaran yang terjadi saat ini. Apalagi berdasarkan pernyataan Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahwa warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta jiwa.
“Bila tidak ada perubahan ke arah perbaikan atau pemulihan oleh pemerintah, maka kondisi ekonomi yang lebih parah tidak akan terhindarkan lagi karena terperosok ke jurang depresi ekonomi. PHK adalah buah dari keterpurukan suatu perekonomian yang saluran akhir transmisinya membawa pada keputusan PHK. Dan pastinya,
PHK berakibat pada beberapa hal yang teramat merugikan semua pihak,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah pada masa reses sidang III tahun 2020 di Medan Johor, Rabu (3/6/2020).
Disebutnya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan PHK yang terjadi. Pertama, akan terjadi arus gelombang pengangguran secara besar-besaran yang akan mengancam pada pelemahan daya tahan ekonomi masyarakat.
Kedua, berpotensi menciptakan jumlah kemiskinan baru yang dipastikan akan membebani anggaran negara dan masyarakat. Ketiga, mendorong penyebaran tindak kriminalitas yang merusak harmonisasi sosial dan mengganggu hegemoni ketentraman di dalam masyarakat.
Keempat, tingkat kualitas hidup keluarga pekerja baik dilihat dari kesehatan, pendidikan dan akses komunikasi dipastikan menurun serta berkurangnya daya inovasi dan kreasi tenaga kerja.
“Dan tidak kalah pentingnya kerawanan sosial yang dipicu oleh terbentuknya sikap dan kecemburuan sosial antara golongan yang berpunya dan yang termajinalkan, serta hilangnya harapan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik di masa depan,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penangan Covid-19, dimana anggaran yang semula Rp405 triliun, dalam waktu dekat naik secara drastis menjadi Rp600 triliun lebih. “Dengan kebijakan New Normal ini, saya melihat Covid-19 belum selesai tapi uangnya sudah habis. Ironisnya, dana untuk penangan Covid-19 hanya Rp65 triliun ini benar benar kebijakan yang tidak nyambung. Mestinya dengan dana yang sangat besar itu pemerintah bersungguh-sungguh dalam penanganan karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkapnya.
Sebagai partai oposisi, kata Hidayatullah, PKS wajib mengingatkan dan memberi masukkan kepada pemerintah. “Jangan masuk dulu kepada pemulihan ekonomi, sedang wabah masih merebak. Seharusnya tuntaskan dulu Covid-19 ini, selanjutnya baru pemulihan ekonomi, kalau tidak ini kerja yang sia-sia,” tegas politisi yang duduk di Komisi XI ini.
Selain mengkritisi pemerintah, lanjut Hidayatullah, sebagai partai yang berkhidmad kepada kepentingan rakyat, PKS juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah mengenai bantuan langsung dari sisi ekonomi. Diakuinya, bantuan itu akan mampu menghidupkan perekonomian rakyat. “Tinggal bagaimana pemerintah mengawasi, sehingga dana yang digelontorkan tepat sasaran,” katanya.
Hidayatullah juga mengungkapkan, sebagai wakil rakyat dia dapat melihat, merasakan, dan menyerap keinginan masyarakat agar bisa hidup normal seperti sebelum wabah ini berkembang. “Ini semua akan disampaikan kepada pemerintah selaku pemangku kepentingan agar membuat kebijakan itu benar-benar berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada kepentingan asing dan perampok uang rakyat,” pungkas Hidayatullah. (adz)
