Foto: Ismail Pohan/INDOPOS Sejumlah massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan longmarch untuk melakukan aksi unjuk rasa menuju Bareskrim di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, Jumat (14/10) lalu. Mereka meminta pihak kepolisian untuk memproses Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama terkait ucapannya yang dinilai melecehkan kitab suci Alquran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Politik dan Sosial Prof DR HM Arif Nasution MA mengatakan, unjuk rasa masyarakat ini muncul diakibatkan tidak mampunya pemerintah mengelola isu yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, persoalan aqidah yang saat ini muncul menjadi pemantik unjuk rasa menyebar di sejumlah daerah dan dilaksanakan secara besar-besaran pada 4 November 2016.
Dia berpendapat, dari ketidakmampuan pemerintah mengelola isu di masyarakat, dan tidak tanggapnya pelaksanaan penegakkan hukum terhadap dugaan penistaan agama, maka memunculkan persoalan baru tentang kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Di mana kesulitan ekonomi yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian ikut mendompleng dalam isu unjuk rasa dugaan penistaan agama,” ucapnya.
Guru besar Universitas Sumatera Utara ini juga menyatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih berhati-hati ke depannya dalam mengelola dan menghadapi isu-isu sosial kemasyarakat yang berkembang. Karena kemarahan masyarakat bisa semakin sering dimanfaatkan oleh kepentingan sejumlah negara-negara di luar Tiongkok. (mag-1)
Foto: Ismail Pohan/INDOPOS Sejumlah massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan longmarch untuk melakukan aksi unjuk rasa menuju Bareskrim di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, Jumat (14/10) lalu. Mereka meminta pihak kepolisian untuk memproses Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama terkait ucapannya yang dinilai melecehkan kitab suci Alquran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Politik dan Sosial Prof DR HM Arif Nasution MA mengatakan, unjuk rasa masyarakat ini muncul diakibatkan tidak mampunya pemerintah mengelola isu yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, persoalan aqidah yang saat ini muncul menjadi pemantik unjuk rasa menyebar di sejumlah daerah dan dilaksanakan secara besar-besaran pada 4 November 2016.
Dia berpendapat, dari ketidakmampuan pemerintah mengelola isu di masyarakat, dan tidak tanggapnya pelaksanaan penegakkan hukum terhadap dugaan penistaan agama, maka memunculkan persoalan baru tentang kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Di mana kesulitan ekonomi yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian ikut mendompleng dalam isu unjuk rasa dugaan penistaan agama,” ucapnya.
Guru besar Universitas Sumatera Utara ini juga menyatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih berhati-hati ke depannya dalam mengelola dan menghadapi isu-isu sosial kemasyarakat yang berkembang. Karena kemarahan masyarakat bisa semakin sering dimanfaatkan oleh kepentingan sejumlah negara-negara di luar Tiongkok. (mag-1)
