MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) pada awal tahun ini. Ada 14 OPD yang dirampingkan menjadi 7 OPD. Rencananya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akan melantik ketujuh kepala OPD tersebut di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jendral Sudirman Medan, hari ini (5/1).
“Besok (hari ini) dilantik. Iya, ada eselon II ada eselon III, untuk penyesuaian,” kata Edy Rahmayadi kepada wartawan, Rabu (4/1) sore.
Edy menjelaskan, pelantikan eselon II dan eselon III ini melalui proses open bidding dilakukan oleh Pemprov Sumut. Dengan tujuan, untuk memeroleh aparatur yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas untuk mengisi jabatan tersebut, secara efektif dan efisien.
Disinggung siapa-siapa eselon II dan III yang akan dilantik, mantan Pangkostrad itu mengaku belum tahu. Karena, belum menerima laporan siapa saja yang akan dilantik. “Saya sendiri belum tahu ini, malam ini nanti dikasikan (nama-nama yang dilantik) sama saya,” ungkapnya.
Edy menjelaskan, dari perampingan OPD yang dilakukan ini memberikan dampak baik secara kinerja dan keuangan, karena bisa menghemat anggaran APBD Sumut hingga Rp800 miliar. “Rp800 miliar hematnya, ini akan kita alihkan, bikin jembatan, jalan, macam-macamlah. Yang pastinya tidak kawin lagilah,” seloroh mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan itu.
Edy mengharapkan, dengan perampingan OPD ini, para pejabat yang menduduki jabatan barunya dapat bekerja dengan baik dan maksimal dalam pembangunan di Sumut ini. “Kinerja, jadi banyak orang kinerjanya sedikit. Lebih baik, orangnya sedikit kerjanya banyak,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Sumut Pos, adapun 14 OPD di lingkungan Pemprov Sumut yang dilebur menjadi 7 OPD yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilebur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dilebur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikutnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dilebur menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral digabungkan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Serta yang terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan dilebur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. (gus/adz)
